RUU Lembaga Keuangan Mikro: Memotong Kesenjangan

Kesejahteraan menjadi utopis ketika si miskin dan si kaya seperti dua katup yang tak mungkin ditemukan. Peran negara tak lagi terasa, ketika si kaya mendominasi kebijakan publik. Bermaksud mencari titik temu kompetisi ekonomi yang semakin beringas, RUU LKM membangun harap baru tentang hidup yang lebih baik.

Usaha kecil berperan signifikan dalam menyokong perekonomian Indonesia. Kelompok usaha ini menunjukkan kekuatannya untuk bertahan, terutama ketika terjadi krisis ekonomi yang memukul usaha-usaha besar. Namun kenyataannya, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat sulit berkembang atau mencapai tahap akumulasi modal. Salah satunya karena keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal, khususnya perbankan.

Setelah dua belas tahun sejak krisis 1998, RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) akan dibahas dan segera disahkan DPR. Pengajuan UU LKM yang diusulkan KADIN ini melewati proses panjang. Dua kali usulan dari KADIN untuk membuat UU LKM ditolak, dan tahun 2009 dicoret dari daftar Program Legislasi Nasional 2010. Bukti bahwa negara kurang peka terhadap rakyatnya.

Selama ini, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan transfer atau subsidi. Padahal, untuk memutus rantai kemiskinan, tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek lebih penting yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif.

Sangat penting upaya untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Pada saat bersamaan, peranan LKM terus berkembang sekaligus mampu menjawab kebutuhan UMKM, walaupun porsinya masih terbatas. Keunggulan LKM terletak pada komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro/kecil, dengan prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya yang dekat dengan daerah perdesaan.

Secara hipotesis, menurut Krisna Wijaya, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula tumbuh dan berkembang, kemiskinan akan terentaskan. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi pengusaha. Kemiskinan juga berkurang karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro.

Konsideran RUU LKM menyebutkan, masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan layanan keuangan mikro sebagai kegiatan jasa keuangan yang terutama disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro dengan tujuan memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan. Selain itu, juga mendorong sektor usaha mikro di daerah untuk tumbuh lebih cepat, memudahkan usaha mikro mengakses modal dengan persyaratan lebih longgar dan sederhana, serta dapat memperbesar moneter di daerah agar tidak tertarik ke pusat.

Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, lembaga keuangan dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi seperti ini tidak membedakan usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil.

Dijelaskan dalam RUU LKM bahwa yang melakukan pengawasan adalah Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro, diketuai Menteri Keuangan dengan anggota yang terdiri dari Departemen teknis terkait, badan pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan unsur di luar pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu. Hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan akan menjadi rebutan instansi lain. Kelembagaan ini sangat penting, karena secara hukum akan melandasi operasional mereka.

Sedikit masalah, adanya kebingungan seputar kepatuhan kepada BI yang menjadi fasilitator atau kepada Departemen Dalam Negeri yang memberikan perizinan. Hal yang harus dihindari. Sebab, ketentuan ini akan menghambat perkembangan LKM.

Pada Pasal 17 RUU LKM disebutkan larangan melakukan kegiatan usaha di luar cakupan wilayah usahanya masing-masing. Dengan pengaturan tersebut dikhawatirkan para analis dan pakar nantinya malahan akan membatasi lingkup layanan LKM kepada masyarakat, dikarenakan bagi Indonesia, keuangan mikro bukan hal baru. Pengelolaannya oleh Lembaga Keuangan Mikro sudah berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para pakar dan praktisi, dan telah ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya perdesaan.

LKM mempunyai wilayah kerja yang luas karena para nasabahnya tersebar di desa-desa yang tidak pernah dijangkau oleh lembaga keuangan formal. LKM biasanya sudah tumbuh mengakar di masyarakat, karena muncul atas tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri. Perkembangan LKM di banyak daerah dengan wilayah yang luas, selama ini dilandasi atas kepercayaan yang kuat antara nasabah dengan pengelola LKM berikut kearifan lokal daerah setempat.

Dengan telah mengakarnya LKM di tengah masyarakat maka pemerintah seharusnya melakukan penelitian, dialog antarmasyarakat dan penyelenggara LKM yang sudah ada untuk mencari formulasi yang tepat, agar undang-undang tidak hanya menjadi perintah-perintah tanpa pengetahuan cukup akan dinamika masyarakat yang sudah ada.

Pada masa yang akan datang, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada kredit. Lebih jauh dari itu, pemerintah seharusnya membangun hubungan dengan dunia internasional dan mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis partisipasi. Berbagai program semestinya ditelurkan pemerintah dengan komitmen kuat pada pengembangan UMKM yang bersinergi pada LKM.

Selain itu, juga melakukan pembinaan dan pendampingan terus-menerus terhadap UMKM dengan pembinaan sumber daya manusia, sistem keuangan. Pada akhirnya, upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang produktif.

Maka ekonomi kerakyatan mandiri, yang diimpikan pendiri republik ini akan menjadi kenyataan.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.