RUU Migas: Karsa Energi Karsa Kesejahteraan

Menggaransi ketercukupan energi di masa depan dengan regulasi yang tepat. Salah memilih, negeri ini akan mati di tengah kekayaan Migas-nya. Pilah-memilah pasal yang memberi ruang besar bagi kemandirian energi nasional. Salah ketuk palu, negeri ini justru hanya menjadi kacung-kacung modal asing.

Perlu penyempurnaan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berorientasi pada ketahanan energi nasional. Demikian salah satu amanat Keputusan DPR RI Nomor 21A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Hasil Panitia Angket DPR RI tanggal 28 September 2009. Banyak pihak menyambutnya dengan sebuah harapan, perubahan berprioritas kepentingan nasional.

Perubahan UU Migas seharusnya berprinsip pada Pasal 33 (2) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Berpegang pada prinsip konstitusi tersebut, negara seharusnya tetap berkuasa atas pengelolaan minyak dan gas. Kesejahteraan dan kebutuhan warga negara tetap menjadi prioritas.

Merespons RUU Migas, usulan datang dari beberapa kalangan masyarakat. Sebagian dari mereka berharap, RUU ini tegas dalam mengatur masalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari produksi migas. Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKPDM) berpendapat, pembagian DBH berasal dari persentase gross revenue atas produksi Migas pada daerah bersangkutan. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) memberi masukan, Perubahan UU Migas seharusnya sejalan dengan prinsip Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan jumlah tertentu untuk produksi Migas, dan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri.

Beberapa pasal yang akan direvisi adalah Pasal 22 (1), Pasal 28 (2) dan (3), serta Pasal 12 (1). Ketiga pasal merupakan pasal yang harus dimandemen, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004. Pasal 28 (2) berbunyi, “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Sementara Pasal 28 (3) menyebutkan, “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.”

Pemerintah dan DPR harus turut serta dalam penentuan harga dan tidak menyerahkannya pada mekanisme pasar. Bila semua diserahkan pada mekanisme pasar, akan berbahaya. Hal tersebut dapat memicu ketidakstabilan harga.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya harga BBM dan gas dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memerhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Dalam revisi UU Migas ini DPR juga akan mengevaluasi status Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kinerja dua lembaga tersebut dengan unit-unit kerja yang ada di Kementerian ESDM.

Pasal 22 (1) berbunyi, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Mahkamah Konstitusi menilai, pasal ini melanggar Pasal 33 UUD 1945. Kata-kata ‘paling banyak’ dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Dominasi Pasar
Namun, tidak sedikit pengamat yang pesimis akan perubahan RUU Migas. Selama ini, pada praktiknya, kepentingan ekonomi secara nasional sering dikorbankan. Hampir seluruh energi di sektor primer maupun sekunder dalam negeri dilepaskan pada mekanisme pasar, yang berarti penjajahan ekonomi nasional. Kedaulatan atas energi minyak dan gas telah dirampas. Negara kalah oleh kepentingan sekelompok elite yang berakibat hilangnya kedaulatan Indonesia atas kekayaan Migas.

Banyak kalangan menilai, kedaulatan atas Migas hilang ketika Indonesia sangat membutuhkan kekayaan Migas sebagai katalisator bagi peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar rakyat. Hal itu dapat dilihat dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Adalah sebuah realitas bahwa energi migas dalam percaturan politik dunia bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga telah menjadi alat kekuatan politik. Dengan demikian, proses penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia harus selalu dikawal dari berbagai kepentingan asing.

Sebagai penguat, menurut Satjipto Raharjo, pada dasarnya, teori-teori hukum sepanjang sejarah, baik di zaman klasik, zaman modern, era abad ke-19, maupun teori-teori yang paling baru dewasa ini seperti kelompok teori hukum, berakar pada pokok soal yang sama, yaitu hubungan antara manusia dengan hukum. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, maka ia akan menganggap hukum sebagai sesuatu yang utama dan sentral. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, maka teori itu akan memberi ruang kepada faktor manusia.

Indonesia adalah negara dengan anugerah kekayaan alam luar biasa. Namun sepertinya, kekayaan itu sebuah kutukan. Ketidakmampuan pemerintah untuk memakmurkan rakyat dengan mengelola segala hasil buminya menjadikan negara ini tidak pernah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kemandirian ekonomi yang dicita-citakan para pendiri republik ini akhirnya menjadi sebuah mimpi yang tak berujung.

Venezuela, sebuah negara kecil di Amerika Latin, telah membuktikan bahwa negara dapat mengelola hasil buminya dengan benar. Salah satunya dengan mengkaji segala bentuk kontrak dengan perusahaan asing yang tidak relevan dengan pembangunan ekonomi, dalam konteks ‘kesejahteraan rakyat’.

Negara ini membutuhkan keberanian para pemimpinnya. Sebagai negara yang memiliki sumber bahan bakar gas bumi besar, telah selayaknya sumber energi itu dimanfaatkan secara optimal. Semoga pembuat undang-undang di negeri ini selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sebab, itulah hakikat hukum.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.