RUU Pemilu: Menggadang Kompetisi Penuh

Kualitas demokrasi kembali diperdebatkan serius. Kini, pada konteks penyelenggaraan Pemilu. Berharap pada efektivitas dan efisiensi, RUU Pemilu akan berakhir dengan pemangkasan partai-partai kecil. Sebagian kalangan beranggapan, demokrasi akan menjadi lebih baik. Sementara sebagian lain membantah; justru kualitas demokrasi akan menurun, lantaran dominasi partai politik besar semakin tampak.

Draf revisi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah memberikan syarat ketat bagi partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2014. Parpol harus memiliki kepengurusan di tiap provinsi atau minimal 75 persen. Parpol baru juga harus mempunyai kepengurusan sebanyak 75 persen dari jumlah kabupaten/kota yang ada, dan 50 persen dari total kecamatan di tanah air.

Aspek representasi mengemuka untuk sistem seleksi yang lebih rigid. Realitas tentang pendirian sekretariat yang biasanya asal-asalan, mulai diperhitungkan. Meski formalitas tetap lebih dominan, syarat minimal kepengurusan menunjukkan keterwakilan yang lebih valid. Parpol dituntut untuk sampai pada tahap diterima layak, sebelum kemudian turut dalam kompetisi yang lebih besar pada momentum Pemilu.

Dengan banyaknya Parpol, distribusi pendidikan politik tentu akan lebih baik. Bila sebelumnya tak semua warga negara yang memiliki hak pilih tergarap, kini sebagian dari mereka dapat tersentuh. Ditambah dengan kelemahan hampir sebagian besar Parpol di Indonesia yang tidak terlalu peduli dengan perkaderan, tuntutan kepengurusan representatif memaksa Parpol untuk lebih serius mencari dukungan formal.

Sementara itu, parliamentary threshold dinaikkan menjadi 5 persen; dua kali lipat dari sebelumnya. PT tersebut merupakan angka maksimal dari usulan tiap fraksi, berkisar pada angka 3-5 persen. Parpol juga harus memiliki dana sendiri. Jumlahnya akan ditetapkan.

Naiknya PT jelas menandakan dukungan yang jauh lebih besar, dibandingkan Pemilu sebelumnya. Para politikus yang hendak mendirikan Parpol benar-benar berhitung. Sebab, meski kepengurusan telah dibentuk di beberapa tempat, dan mencapai batas yang telah ditentukan, tanpa dukungan cukup, mereka hanya akan membuang waktu, energi, dan tentu, uang.

Sementara itu, problem transparansi pendanaan yang simpang-siur akan berkurang, dengan syarat kepemilikan dana sendiri. Jumlah dana yang ditentukan menuntut Parpol untuk lebih efisien. Setidaknya, persoalan politik uang dapat diminimalisasi, entah pada kadar berapa persen. Tak sepenuhnya berfungsi, tapi lumayan untuk memberikan kontrol secukupnya.

Selama ini, politik selalu identik dengan penyalahgunaan wewenang, lantaran cara mencapainya juga tak semuanya benar. Ada yang bilang, banyak uang saja belum tentu beruntung; apalagi kalau tak punya uang. Bagi sebagian pemilih, momentum Pemilu sekadar dimaknai berhenti bekerja satu hari, untuk memilih ditambah amplop pengganti. Perkara siapa yang akan mereka pilih, bukanlah hal yang perlu dipikirkan lebih jauh. Toh setelah jadi, banyak dari mereka yang terpilih lupa pada pemilihnya; apalagi tugasnya.

Hilangnya Partai Kecil
RUU Pemilu kali ini mengarah pada penyederhanaan Parpol dan memperkuat sistem presidensial. Pemilu yang biasanya diikuti oleh puluhan Parpol, dan jelas membingungkan pemilih, kini dapat dikurangi dengan sistem seleksi yang semoga, dapat melahirkan Parpol berkualitas.

Merujuk materi kerangka acuan perubahan UU No. 10/2008 yang disiapkan oleh Badan Legislasi DPR, ketiga hal yang dapat mengerdilkan atau menghilangkan partai-partai kecil adalah Electoral Threshold (ET) atau ambang batas suara, penciutan daerah pemilihan (Dapil), dan pemberlakuan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas kursi DPR. Prediksi lebih lanjut, isu ini akan mengundang perdebatan panjang.

Penyusunan RUU Pemilu memang sulit mencapai kata sepakat lantaran semua fraksi memperjuangkan kepentingan partai masing-masing. Berbeda dengan undang-undang lain, substansi UU Pemilu langsung berkenaan dengan Partai Politik. RUU Pemilu mengatur Partai Politik dan Pemilu, yang berarti menyangkut hidup-mati Partai Politik. Wajar bila mereka lantas memperjuangkan kepentingan sendiri.

Secara normatif, keikutsertaan partai pada Pemilu harus didasarkan pada basis kuat dalam masyarakat. Jika dirasa telah memiliki akar kuat, penyelenggaraan negara akan lebih baik. Sebab, Parpol tak akan hidup tanpa dukungan. Sementara dukungan didapat Parpol dari program-program berkualitas mereka bagi rakyat, bila mereka berhasil. Ada pesan tentang pentingnya sinergi dan saling percaya antara rakyat dan wakilnya.

Sebaiknya, wakil rakyat di Parlemen sadar, bahwa eksistensi mereka sangat ditentukan oleh dukungan rakyat. Pada proporsi ini, mereka harus senantiasa mewakili aspirasi rakyat. Secara normatif, semua itu telah dipahami luas. Namun pada kenyataannya, semua tak tampak mengesankan, lantaran Parlemen masih saja dianggap representasi kepentingan kelompok.

Hasilnya, rakyat lebih banyak yang tak peduli pada kinerja Parlemen. Semua menjadi hambar dan menjadi tidak penting, lantaran tak berurusan langsung dengan kepentingan grass-root.

Bahkan rakyat mulai berpikir, andai Parlemen tak perlu ada. Sebab, beban pengkritisan yang seharusnya ditumpukan pada wakil rakyat, sering kali menguap sejauh tawaran politik yang lebih menarik. Untuk apa berlelah-lelah menyelenggarakan agenda demokrasi, bila pada kenyataannya, semua hanya berujung pada anarki. Negara hanya berisi simbol-simbol, tanpa penghayatan sama sekali.

Ya, hari ini informasi telah melebur dalam tubuh masyarakat, seperti menjadi kebutuhan pokok yang tak dapat dibendung. Artinya, analisis dan proyeksi dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak penting jabatan dia apa. Namun, pada konteks pengambilan kebijakan, rakyat menyandarkan semuanya pada Parlemen, satu di antara lembaga negara yang lain.

Apa jadinya bila kini rakyat mengerti duduk perkara, lantas mereka meneruskannya pada Parlemen, tapi para wakil rakyat tak berhasil menelurkannya menjadi kebijakan publik strategis. Yang terjadi, jelas delegitimasi lembaga negara, secara de facto. Perlahan tapi pasti, rakyat mulai punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, tanpa berharap banyak lagi pada wakil rakyat. Toh semua hanya akan menjadi komoditas, ketimbang setidaknya, upaya untuk mempertahankan dukungan pada Pemilu yang akan datang.

Ya, rakyat butuh kepercayaan.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.