Laporan dari Senayan

Rapat Paripurna DPR
Rapat Paripurna DPR

Akuntabilitas adalah hal penting bagi Wakil Rakyat. Membangun relasi positif berkesinambungan dengan rakyat dalam program-program nyata adalah hal penting lainnya. Berikut kinerja saya selama setahun sebagai Anggota Komisi IV DPR RI dan kini, sebagai Anggota Komisi VI DPR RI. Pertama, tentang tiga RUU berpengaruh. Kedua, tentang Penganggaran dan Pengawasan. Semoga berguna.

TIGA RUU BERPENGARUH

RUU Lembaga Keuangan Mikro

Pada kenyataannya, sistem perbankan nasional dan sistem pembiayaan usaha nasional belum secara efektif menyentuh usaha kecil dan mikro. Hambatan utamanya ada pada mahalnya sumber dana dan persyaratan teknis perbankan, dalam hal ini agunan (colaterral) yang tidak mampu disediakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro pada umumnya. Sistem perbankan nasional yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar semata ini juga belum dapat menyentuh wilayah perdesaan dan wilayah marginal di perkotaan lainnya.

Pada praktiknya, telah tumbuh subur lembaga lembaga pembiayaan alternatif berskala kecil dan mikro yang berada di luar sistem perbankan nasional dan belum mendapat perlindungan secara hukum, karena memang belum memiliki UU tersendiri.

Undang-Undang LKM dapat menjamin tersedianya skema-skema pembiayaan yang menerapkan prinsip keadilan, di antaranya dalam bentuk sistem bagi hasil yang disepakati bersama. UU tentang LKM dapat mempermudah akses masyarakat pelaku usaha mikro terhadap modal usaha dan pembiayaan dengan meniadakan persyaratan agunan, kecuali agunan berupa usaha itu sendiri.

UU tentang LKM ini diharapkan dapat memobilisasi kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor yang selama ini tidak terjangkau secara efektif oleh sistem perbankan nasional, di antaranya sektor pertanian, sektor perdagangan mikro, dan sektor informal, yang umumnya berada di wilayah perdesaan dan kawasan marginal di perkotaan.

RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
Hutan sebagai kekayaan nasional yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia mutlak memerlukan pengelolaan optimal. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kerusakan hutan akibat pembalakan liar telah menjadi tindak kriminal luar biasa yang terjadi hampir di seluruh wilayah hutan di Indonesia. Tindak ini membawa dampak merugikan bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup, juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI

Selama ini, pembalakan liar belum dapat ditangani secara tuntas. Untuk itu, penyusunan RUU sebagai bagian dari pemberantasan pembalakan liar harus efektif, mencapai sasaran, dan memberikan efek jera.

Kini, RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar tengah digodok DPR, serta telah melalui proses pembahasan Naskah Akademik dan penyusunan Draft RUU.

RUU Hortikultura

Indonesia merupakan salah satu negara megadiversity yang memiliki kekayaan flora terbesar di dunia. Keragaman genetika hortikultura yang dimiliki Indonesia sangat tinggi. Dari kekayaan tersebut, dapat diciptakan produk-produk masa depan di bidang hortikultura yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Keragaman komoditas hortikultura yang antara lain terdiri atas tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman berkhasiat obat menjadi modal dasar dalam pengembangan produk pertanian tropis.

Dibandingkan komoditas pertanian lain, produk hortikultura memiliki nilai keekonomian yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengembangannya diharapkan dapat berdampak nyata bagi pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, devisa negara, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mengatasi permasalahan hortikultura, diperlukan pembentukan undang-undang yang mampu mengayomi usaha ini. Tentu, agar kondusif bagi pengembangan investasi yang berpihak pada kepentingan nasional dan usaha kecil.

Melalui undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan devisa melalui ekspor.

Melalui proses panjang sesuai dengan aturan perundang-undangan, RUU Hortikultura telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI dan disahkan sebagai RUU untuk pembahasan lebih lanjut.

PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Kehutanan, Komisi IV DPR RI telah menetapkan anggaran untuk membiayai program-program mitra kerja Komisi IV DPR RI yang harus mendapatkan pengawasan langsung masyarakat. Berikut laporan detail seputar realisasi dan monitoringnya.

Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan di Sukanegara, Cianjur. 18 Des 2009
Pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan di Sukanegara, Cianjur. 18 Des 2009

Kebun Bibit Rakyat merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serba guna (MPTS). Prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi dan
menanam di lahan kritis, lahan kosong, dan lahan tidak produktif di wilayahnya.
Di samping itu, Kebun Bibit Rakyat juga dipakai sebagai sarana untuk mengurangi risiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan, serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian dan
penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas.

Program KBR dilakukan di 8000 desa yang tersebar pada 32 provinsi dan 421 kabupaten/kota dengan pemilihan lokasi berdasarkan kriteria: memiliki lahan kritis, masuk dalam DAS prioritas, diutamakan berada pada desa di dalam dan sekitar hutan, merupakan desa yang bergantung pada sektor pertanian secara umum; terdapat kelompok pengelola, diutamakan pada kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi kegiatan DAK Bidang Kehutanan atau DBH DR, diutamakan pada kabupaten/kota tertinggal (miskin). Program ini sudah diusulkan sebanyak dua puluh kelompok. Masing-masing kelompok akan menerima Rp50 juta.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP)

Kegiatan PEMP diinisiasi untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat krisis ekonomi, kenaikan BBM, kesenjangan, kemiskinan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat) pesisir, serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana ekonomi Produktif (DEP).

PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal.

Program Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

PLBPM merupakan program penataran dan peningkatan kondisi lingkungan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Esensi dari PLBPM terletak pada pendekatan pelaksanaannya yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, sejak perencanaan hingga pelaksanaannya dengan dibantu kegiatan-kegiatan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengendalian.

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)

PNPM Mandiri-KP adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan.

Sasaran PNMPM Mandiri-KP adalah kelompok masyarakat. Untuk setiap kecamatan, paling sedikit terdapat satu kelompok yang salah satu anggotanya sarjana. Untuk tahun 2010, diprioritaskan di 120 kabupaten/Kota pada 33 Provinsi dan diprioritaskan untuk kelompok masyarakat penerima BLM.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Temu Gapoktan Kec. Warung Kondang, Cianjur. 26 Maret 2010
Temu Gapoktan Kec. Warung Kondang, Cianjur. 26 Maret 2010

Merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor.

PUAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh kantor Menko KESRA. Lokasi PUAP difokuskan di 10.000 desa miskin atau tertinggal yang memiliki potensi pertanian dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan PUAP.

Atas rekomendasi Erik Satrya Wardhana (saat masih di Komisi IV DPR), pada tahun 2010 ini program PUAP sudah digulirkan kepada 52 Gapoktan di Kabupaten Cianjur dan 30 Gapoktan yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Masing-masing Gapoktan mendapatkan Bantuan Langsung Modal (BLM) sebesar Rp 100 juta. Program ini sudah sampai tahap pencairan secara bertahap.

Bantuan Alat Sistem Pertanian (Alsintan)

Program ini usulan DPR yang dilaksanakan Kementerian Pertanian sebagai upaya meningkatkan modernisasi pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan menyejahterakan petani. Program ini telah terealisasi, berupa pompa air sebanyak 36 unit dan traktor sebanyak 36 unit. Untuk Cianjur, peralatan Alsintan telah berada di Dinas Pertanian Kabupaten dan siap diterima Gapoktan.

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Peremuan di Pesantren Al-Hidayah, Tanggueng Cianjur, 25 Maret 2010
Pertemuan di Pesantren Al-Hidayah, Tanggueng Cianjur, 25 Maret 2010

Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga mendiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kegiatannya, meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pengembangan LM3 merupakan upaya pemberdayaan SDM dan penguatan kelembagaan, khususnya kelembagaan keagamaan (pesantren, gereja, pura, dan yang lain) di bidang usaha agribisnis yang berada di LM3.

Program ini mulai dikelola oleh BPSDMP pada tahun 2006. Persyaratan yang harus dimiliki LM3 terpilih untuk dapat mengikuti program ini adalah memiliki potensi sumber daya yang mendukung, embrio usaha agribisnis, dan kemauan mengembangkan agribisnis.

Melalui program pengembangan LM3 ini, diharapkan akan tumbuh usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3. Realisasi LM3 di Cianjur telah disetujui satu pondok pesantren dari dua belas usulan. Akan tetapi, yang lain masih dalam proses pengesahan.

Recommended For You

About the Author: Erik Satrya Wardhana

Anggota DPR RI, Komisi VI Fraksi Partai Hanura