RUUK DIY: Agar Yogya (Tetap) Istimewa

Jauh sebelum republik ada, masing-masing etnis di negeri ini telah memiliki nilai kearifan lokal. Para pendahulu bahkan berhasil membentuk peradabannya sendiri. RUUK DIY menimbulkan keresahan warga Yogyakarta. Pemerintah lupa, negara ini punya Bhinneka Tunggal Ika; majemuk itu satu, dan yang satu harus mengakui perbedaan.

Apa yang disebut hukum lokal sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah, daripada hukum nasional dan modern. Hukum lokal, sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif merupakan hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan tegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah.

Dibandingkan hukum nasional, hukum lokal memang tak mempunyai struktur-struktur politik, Namun, kekuatan dan kewibawaannya tidak tergantung struktur-struktur politik yang ada. Alih-alih kekuatan hukum lokal di Indonesia pada waktu yang lalu disebut ‘hukum adat’, ternyata bertumpu pada kewibawaan moral dan kultural setempat.

Dalam masyarakat Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono adalah pemimpin yang melekat sebagai Gubernur. Lebih jauh, negara telah mengakui keistimewaan Yogyakarta sejak proklamasi 1945. RUUK DIY yang menimbulkan keresahan, antara penetapan atau pemilihan untuk jabatan Gubernur Yogyakarta, dinilai banyak kalangan mengusik kearifan lokal.

Dalam draf RUUK DIY yang telah diserahkan ke DPR, tetap pada konsep gubernur dipilih melalui DPRD. Adapun Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam ditempatkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. Draf RUUK versi pemerintah juga mengatur mekanisme pencalonan kerabat Kesultanan dan kerabat Pakualaman serta masyarakat umum.

Calon yang berasal dari kerabat Kesultanan dan kerabat Pakualaman serta masyarakat umum diajukan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Seluruh calon gubernur yang mendaftarkan diri melalui penyelenggaran pemilihan Kepala Daerah Provinsi akan diserahkan kepada DPRD provinsi.

Pasal 20 Ayat (2) mengatur, DPRD provinsi melakukan pemilihan terhadap calon gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Provinsi. Calon terpilih akan diajukan ke Presiden untuk disahkan sebagai gubernur (Pasal 20 Ayat 5).

Ketentuan lain yang diatur dalam draf RUUK DIY versi pemerintah adalah Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Saat ini keduanya ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY untuk waktu paling lama, dua tahun sejak diundangkan. Dengan alasan demokrasi, pemerintah pusat mencoba mengubah mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan cara pemilihan langsung.

Mengutip pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 menegaskan, negara tidak memiliki urusan dengan sistem pemilihan Gubernur Yogyakarta. Karena, dalam UUD Pasal 18B disebutkan bahwa Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara demokratis. Namun, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1, negara juga mengakui keistimewaan Yogyakarta.

Kebijakan RUUK DIY yang berbeda dengan kelaziman-kelaziman yang telah ada dalam hukum rakyat pasti tidak akan dipilih oleh rakyat Yogyakarta, sekalipun hukum negara itu dikenai sanksi, perlawanan rakyat Yogyakarta tidak terelakkan lagi, terlihat dari adanya wacana referendum. Sudah saatnya pemerintah mendengar aspirasi warga Yogyakarta, karena aspirasi termasuk salah satu prinsip demokrasi, yang selama ini dijadikan alasan pokok perubahan dalam pemilihan Gubernur Yogyakarta. Apalagi jelas, dalam konstitusi Negara mengakui Keistimewaan Yogyakarta.

Demokrasi untuk Yogyakarta

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ini adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.

Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan, tetapi tak pernah ikut menentukan. Bukan hanya prosesnya, tetapi pemerintah harus melihat bagaimana hakikat dari demokrasi. Karena, gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Apabila demokrasi, sebagaimana dikatakan O’Donnell dan Schmitter, dipahami sebagai sistem politik di mana berlangsung penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, maka demokratisasi adalah ‘proses ke arah di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan dijamin, diterapkan, dan diperluas sebanyak mungkin lembaga-lembaga politik serta bagi sebanyak mungkin masyarakat’. Dengan demikian, secara konseptual demokrasi lebih merujuk pada substansi, sementara demokratisasi lebih merujuk pada proses.

Cita-cita hukum nasional untuk ‘menyatukan’ Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan fakta kemajemukan hukum rakyat yang berformat lokal. Menurut Soetandyo, adat kebiasaan atau hukum rakyat dipatuhi untuk tertibnya pergaulan masyarakat sipil. Sedangkan hukum negara adalah tata aturan yang dibangun dan dibuat oleh aparat negara dan dipatuhi untuk kehidupan bernegara.

Dalam kenyataan sejarah, sekalipun masyarakat lokal dapat saja berkembang menjadi (bagian dari) masyarakat negara, tetapi kearifan masyarakat lokal dengan segala aturan dan kaidahnya masih tetap ada dan eksis untuk memenuhi kebutuhan lokal, tanpa mengganggu atau diganggu; justru memperkaya khazanah hukum nasional.

Realitas bahwa masyarakat Indonesia adalah plural maka seharusnya hukum nasional lebih memberikan mekanisme-mekanisme lokal agar dapat berfungsi. Itu pun  bila faktor sosial budaya dipandang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam mengubah masyarakat Yogyakarta terkait Pemilihan Gubernur akan membunuh kearifan masyarakat Yogyakarta yang telah ada, sejak republik ini berdiri.

RUUK DIY menjadi polemik masyarakat Yogyakarta dan menjadi permasalahan hukum. Hal ini tidak akan menemukan solusi realistis ketika sebelumnya tidak dilakukan analisis terlebih dahulu, terkait masalah sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta, khususnya permasalahan keistimewaannya.

Produk hukum yang notabene adalah produk manusia memang selalu mempunyai kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, melalui berbagai cara yang tidak selamanya jujur.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.