UU Perumahan: Untuk Hidup yang Layak

RUU Perumahan dan Permukiman menjadi RUU terakhir yang disahkan dalam masa sidang kedua DPR tahun sidang 2010-2011. Undang-undang baru ini menjadi pengganti UU Nomor 4 Tahun 1992. Inisiatif DPR untuk menggenjot investasi properti di Indonesia.

UU Perumahan dan Permukiman termasuk satu dari ratusan undang-undang yang pembuatannya tidak melibatkan masyarakat, sebagai obyek peraturan. Penelitian atau riset mutlak dilakukan sebelum DPR menyusun RUU. Karena, hakikat sebuah peraturan adalah menginginkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman yang tidak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni masyarakat atau Pemerintah Daerah, menjadikan negara hanya memandang peraturan sebagai kekuasaan negara, seperti yang dikatakan Austin, salah satu pemikir mazhab positivisme.

Terlihat juga bagaimana para anggota dewan yang terhormat justru melakukan studi banding ke Austria, mencoba mendemonstrasikan hubungan khusus antara tipologi welfare state regime dan bentuk social housing policy; bukannya mengidentifikasi permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat, terkait perumahan. Sistem modern yang diterapkan di Austria tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia, ketika ketercukupan kebutuhan pokok (baca: makan) masih sulit dipenuhi masyarakat kita.

Dilihat dari Pasal 108 dan 123, warga miskin yang tidak mampu menjangkau rumah sesuai kategori dalam RUU ini dapat dipidana. Alasannya, membangun rumah di luar kawasan dan memiliki potensi bahaya. Sementara tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DAS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Padahal, realitasnya masyarakat miskinlah yang terpaksa tinggal di kawasan dengan berbagai risiko besar itu. Umumnya, karena ketidakmampuan menjangkau rumah di kawasan lain. Undang-undang ini tidak berusaha mencari solusi alternatif risiko bahaya tersebut, tetapi justru mengkriminalisasi warga miskin. Untuk lokasi rawan bencana yang mencapai 83% wilayah Indonesia, rakyat Indonesia tidak dapat menghindar dari bencana. Seharusnya pemerintah melakukan usaha untuk meminimalisasi risiko bencana.

Hak Hidup

UU Perumahan dan Permukiman juga belum melaksanakan amanat tentang Hak Atas Perumahan, sebagaimana diatur Konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28 H. Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kedua, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Faktanya, kini Indonesia masih membutuhkan hingga 9 juta unit rumah (Tempo Interaktif, 21 Juni 2010). Permasalahannya, tentu bukan hanya soal ketersediaan, akan tetapi juga soal akses, khususnya bagaimana masyarakat dapat memperolah rumah layak dengan kemampuannya yang terbatas. Meski konon warga miskin Indonesia ‘hanya’ 30%, naskah akademik RUU ini menyatakan bahwa 70% rumah tangga perkotaan masuk dalam kategori berpendapatan rendah, dengan pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan. Hal ini menunjukkan kebijakan perumahan yang tidak jelas, juga ketidakadilan akses.

Lebih lanjut, bila pemerintah atau Pemerintah Daerah telah menetapkan relokasi rumah, perumahan atau permukiman, misalnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, siapa pun yang menolak atau menghalang-halanginya akan dipidana, seperti tertuang dalam RUU ini Pasal 111.

Padahal, sering kali masyarakat menolaknya karena permasalahan kompensasi, atau relokasi yang dilakukan ke lokasi tidak sepadan dengan lokasi asal. Pasal ini juga berkemungkinan mengkriminalisasi orang-orang lain selain pemilik rumah. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak asasinya dalam pasal ini bertentangan dengan Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.”

Terkait sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga terlihat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40. Selain itu, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 11 ayat (1), termasuk aturan pelaksanaan Komentar Umum (General Command) No. 4: Hak Atas Perumahan yang Layak (1991) Hak atas perumahan yang layak (Pasal 11(1)):13/12/91, Komentar Umum (General Command) No. 7: Penggusuran (1997), Komentar Umum (General Command) No. 16 tentang Hak yang sama laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua ekonomi, sosial dan Budaya.

Masih ada lagi dalam Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras, Pasal 5 (e)(iii), Konvensi Hak Anak Pasal 27, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan Pasal 14 ayat (2).

 

Ketentuan Hunian

Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan bangunan di tahap pemanfaatan dalam bentuk izin layak huni, bukti penguasaan, dan kesesuaian fungsi. Di pihak lain, ketentuan mengenai izin layak huni ini harus dapat mengakomodasi kondisi masyarakat ekonomi lemah yang terpaksa hidup dalam rumah yang tidak layak huni. Namun dengan adanya ketentuan itu, yang terjadi justru masyarakat semakin terbebani demi memenuhi ketentuan tersebut.

Harus ada kebijakan khusus dari pemerintah bahwa masyarakat akan memiliki rumah layak huni dengan standar minimum jelas, di mana pemenuhan tersebut menjadi kewajiban pemerintah.

Dalam undang-undang, penilaian kelayakan huni akan didasarkan pada IMB. Dalam undang-undang ini sepertinya IMB akan menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap bangunan. Padahal, kini sangat jarang rumah yang memiliki IMB sejak pembangunannya.

Untuk rumah lama saat ini jarang yang mengurus IMB, karena prosedur dan persyaratan yang rumit. Misalnya, kewajiban 20% lahan terbuka hijau yang sulit dipenuhi masyarakat menengah ke bawah yang umumnya memiliki tanah sempit.

Pancasila sebagai ideologi dan cita hukum sepertinya telah terlupakan, sebagaimana nilai dalam sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini menjadikan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman jauh dari nilai-nilai Keadilan. Melihat Konstitusi UUD 1945 pada pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia terkait perumahan pun, jauh dari harapan.

Telah pada kadar semestinya, semua peraturan perundang-undangan harus bertumpu pada keadaan masyarakat (dalam segala bidang), Pancasila, dan konstitusi. (Dian Chandra Buana)

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.