Kemiskinan, Tanggung Jawab Negara

Kemiskinan terjadi karena kesalahan negara. Dalam ketentuan konstitusi yang termanifestasi dalam UUD 1945, negara harus menjamin semua hak dasar berupa pendidikan, perumahan, kesehatan, juga keberadaan fakir miskin dan anak telantar.

Sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi semua perundangan dan peraturan yang secara hierarki berada di bawahnya serta berperan memberikan kaidah-kaidah penuntun bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 bahkan mengungkapkan tujuan nasional yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cita-cita hukum dan negara tersebut merupakan sebuah ide agung dan mulia. Ia dapat diwujudkan dalam norma peraturan yang memenuhi asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik. Masalah kemiskinan dan upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah adalah satu dari sekian banyak garapan mendesak hari ini.

 

Pemahaman dan Penanggulangan Kemiskinan

Masih banyak penduduk Indonesia, baik di desa maupun kota, yang menderita kemiskinan. Menurut Khudzaifah Dimyati, seorang Guru Besar Ilmu Hukum UMS Solo, ketidakberhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik. Masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata. Pada sisi lain, kaum kulturalis menganggap bahwa kemiskinan bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas.

Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lapisan bawah hanya sebatas upaya perbaikan kondisi ekonomi (baca: peningkatan pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas.

Upaya pemberdayaan lapisan masyarakat miskin, menurut Dimyati, memerlukan model kebijakan pendekatan alternatif yang partisipatoris; yang berusaha mengangkat rasa percaya diri lapisan miskin. Karena, orang-orang miskin tersebut pada akhirnya akan mampu menyuarakan kepentingannya. Kemampuan bersuara dalam struktur politik merupakan sebuah infrastruktur untuk menolong diri sendiri dari jebakan kemiskinan ekonomi dalam rangka meraih akses ekonomi.

Problem kemiskinan bersifat multidimensional. Maka strategi penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata. Apabila kebutuhan ekonomi telah tercapai, proyek penanggulangan kemiskinan itu tidak lantas turut selesai. Sebab, ia akan menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi, seperti kemiskinan struktural atau politis. Untuk itu diperlukan beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam penanggulangan kemiskinan.

 

Paradigma Pembangunan Kapitalistis

Untuk menggambarkan masyarakat Indonesia, tentu berpijak pada posisi, sebuah tatanan negara. Kaum Machiavellian menganggap bahwa masyarakat atau rakyat akan selalu berada pada posisi tertindas, di mana masyarakat selalu dijejali dengan kewajiban (obligation) dalam bentuk ketaatan buta (blind compliance). Posisi inilah yang menyebabkan masyarakat seolah tidak mengenal haknya, bahkan untuk bertanya pun mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan. Hak yang dimaksud dalam uraian ini tentu bukan hanya hak sipil dan politik, melainkan juga kebebasan dalam konteks ekonomi sosial dan budaya.

Penggambaran menurut posisi ini memiliki implikasi struktural dalam relasi sosial, yakni masyarakat akan selalu mendapatkan perhatian yang kurang, dibandingkan dengan para pelaku bisnis (swasta). Keadaan ini bukan ditanggulangi, melainkan semakin dilegitimasi dengan berbagai macam kebijakan perekonomian yang tidak mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Faktor inilah yang menyebabkan semakin kompleksnya persoalan kemiskinan di Indonesia. Selain problem kultural, ternyata kemiskinan diperparah dengan problem struktural, di mana negara memiliki peran sangat dominan dalam melestarikannya.

Peran DPR dan Presiden sebagai kepanjangan tangan rakyat dan pemikul amanah rakyat memegang peran sangat besar dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan dan produk undang-undang yang dihasilkan pun harus memihak pada kepentingan rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia menganut sistem pembangunanisme dalam perspektif kapitalistis. Penanaman ideologi ini telah dilakukan Soeharto dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang diterapkan sejak 1969, dan hingga saat ini, konsep tersebut dipakai, tanpa melihat kondisi obyektif negara.

Pemimpin Indonesia saat ini adalah tipe follower dan bukan seorang leader. Artinya, konsep yang dibawa untuk menata negara ini hanya mengikuti pola lama. Mereka hanyalah orang-orang lama yang duduk dalam suasana baru. Juga terungkap bahwa pembangunan di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjeratnya Indonesia dalam kungkungan utang.

 

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas Negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia pada Pertemuan Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan, yang berlangsung di Bali, pada Mei 2002 adalah terwujudnya pemerintah yang bertanggung jawab dan dipercaya, transparan, membuka partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat (baca: publik) dan menjalankan penegakan hukum secara lebih tegas dan efektif. Beberapa hal dalam gagasan ini, yakni dibukanya partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, tetap mengedepankan hubungan kemitraan dan kepedulian pada masalah kemiskinan.

Dalam hal ini, pemerintah harus membatasi campur tangannya kepada rakyat, tetapi bukan supaya kekuasaan ekonomi dialihkan kepada pihak swasta atau bahkan perusahaan multinasional. Karena, pada dasarnya, orang miskin bukanlah mereka yang tertinggal di belakang, tetapi mereka yang dilempar dan disingkirkan dari akses untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya.

Mereka miskin karena kekayaan mereka diambil alih dan kemampuan mereka untuk menciptakan kekayaan dimusnahkan. Tanpa pengambilalihan sumber daya dan pasar di negara Indonesia yang justru direstui pemerintah, rakyat Indonesia jelas tidak akan miskin.

Untuk itu, negara harus mengambil langkah penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pendekatan atas hak dasar yang dikualifikasi berdasarkan penggalian kebutuhan dasar dari masyarakat secara partisipatif. Karena sekali lagi, kemiskinan adalah tanggung jawab negara.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.