Konflik Horizontal dan Peran Negara

Jauh hari, indikasi kekerasan di Pandeglang dan Temanggung telah diketahui aparat. Namun, aparat seolah membiarkannya. Kedua peristiwa tersebut, oleh sebagian kalangan, hanya dianggap sebagai upaya pengalihan isu. Bagaimana menilai peran pemerintah dalam berurusan dengan konflik horizontal dewasa ini? Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Dalam hal agama, setidaknya ada lima agama besar yang diakui keberadaannya oleh negara. Selain agama, masyarakat Indonesia juga mengenal beberapa aliran kepercayaan.

Warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan agama dan beribadah, juga menganut kepercayaan yang diyakininya. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan. Artinya, negara menjamin dan memberi perlindungan pada warganya dalam menjalankan ibadah, menurut agama dan kepercayaannya.

Di dalam masing-masing agama itu sendiri, juga penuh ragam golongan. Hal ini menandaskan bahwa kemajemukan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima oleh semua pihak, kapan pun dan dimana pun.

Akan tetapi dalam kemajemukan terkadang timbul potensi-potensi konflik yang disebabkan oleh faktor-faktor kondisional maupun struktural, bersifat aktual sesuai dinamika perkembangan masyarakat beragama. Di sinilah kemudian muncul istilah untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Kerukunan Umat Beragama

Kata ‘rukun’ berasal dari bahasa Arab, dari kosakata ruknun, yang secara harfiah berarti asas atau dasar. Sedangkan dalam arti adjektif, adalah baik atau damai. Dengan demikian, kerukunan umat beragama berarti hidup dalam suasana damai. Damai di sini bukan berarti diam membisu. Akan tetapi, semua bisa dilakukan dan diselesaikan dengan baik, sehingga hidup menjadi damai.

Apabila terdapat konflik dan perselisihan bisa diselesaikan dengan baik-baik; tidak menggunakan otot maupun kekerasan. Karena pada prinsipnya, baik akan membawa kedamaian, yang merupakan prasayarat dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat majemuk.

Baik dan damai tersebut menjadi prinsip hidup bersama, baik antar umat beragama, misalnya antara Kristen dan Islam, maupun antar internal umat itu sendiri, misalnya di kalangan umat Islam, ada kelompok Sunni dan Syi’ah. Kedua hal tersebut menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kerukunan tersebut akan dapat tercipta bila ada toleransi (tasamuh), yakni suatu sikap untuk saling pengertian dan menghargai, tanpa ada diskriminasi dalam hal apa pun, khususnya dalam masalah agama. Toleransi harus dapat didefinisikan lebih dari sekadar saling mengerti dan memahami, akan tetapi juga dipraktikkan dalam hidup keseharian, di mana setiap individu terus-menerus berinteraksi dan bekerja sama dalam masyarakat, tanpa berburuk sangka.

Dalam Islam, toleransi tersebut akan terwujud bila proses silaturahmi saling dijaga. Tentu saja atas prinsip baik dan damai tadi; bukan prasangka buruk, saling curiga, atau saling tidak percaya. Silaturahmi ini menjadi ujung tombak terbesar dan terdepan dalam menjaga toleransi, dengan fungsi utamanya, menghilangkan prasangka buruk dan saling curiga, sehingga timbul kepercayaan untuk saling hidup bersama; bantu-membantu.

Setelah itu, baru membangun hubungan-hubungan yang lebih terarah untuk memperkokoh tali kekerabatan sesama warga negara, warga masyarakat, maupun sesama umat dengan membuat jalan (baca: sistem) yang lebih baik dan memiliki kemanfaatan bagi semuanya. Semisal, menjalin (baca: membuat sistem) perdagangan atau perniagaan yang merata dan adil.

Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yang menjamin dan memberi perlindungan pada warga dalam menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya, maka setiap pemeluk agama maupun kepercayaan wajib mendapat perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadahnya, tanpa rasa takut maupun cemas.

Pemaksaan ajaran agama atau kepercayaan kepada seorang atau kelompok pada dasarnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama mana pun, terlebih Islam. Tugas manusia hanyalah menyampaikan untuk saling menasihati serta mengajak kebaikan dan kebenaran. Itu pun harus dilakukan dengan sabar. Sabar itu berarti tanpa pemaksaan, apalagi kekerasan.

Peran Negara

Apabila ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk memaksakan kehendaknya, ajaran atau kepercayaan terhadap kelompok lain—apalagi dengan kekerasan—maka negara wajib mencegahnya, serta melindung mereka yang akan dianiaya; biasanya, mereka berasal dari kelompok minoritas.

Akan tetapi, karena Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, maka kalau kemudian terjadi perselisihan antar umat beragama atau secara internal umat beragama, seyogianya diselesaikan secara mandiri, dengan damai dan baik. Penyerahan penyelesaian kepada negara, justru akan memudahkan negara dalam memetakan konflik-konflik yang bersifat keagamaan.

Dalam sejarahnya, terkadang hal ini kemudian senantiasa dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tak terlihat untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang korup. Sehingga kekerasan atas nama agama sering terjadi dan aparat keamanan senantiasa terlambat mengatasinya.

Terlepas dari semua itu maka hal terpentingnya adalah bagaimana sesama anak bangsa mampu mengatur diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, juga menyelaraskan hak dan kewajiban, serta kepentingan pribadi dan bersama (social), pun konflik dan konsensus.

Sebab, pada dasarnya, masyarakat atau seorang yang beragama dan beriman akan sangat menjunjung moral, etika, dan tata krama, dalam pergaulan masyarakat yang plural. Moral, etika, dan tata karma tersebut akan teraktualisasikan dalam berbagai bentuk perilaku yang harus didorong negara dan masyarakat untuk diwujudkan.

Pertama, meningkatkan jalinan tali silaturahmi, baik secara internal maupun antar kelompok beragama, hingga terwujudnya sikap dan perilaku keberagaman yang toleran. Kedua, mendorong masyarakat beragama dalam menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara legal-konstitusional. Ketiga, mensinergikan lembaga-lembaga terkait untuk menangani isu terkait dengan konflik keagamaan. (DJ Respati)

Recommended For You

About the Author: Agung Suseno