Parpol & Wacana Capres 2014

Ramai-ramai wacana pencalonan Presiden 2014 belakangan memberi arti bahwa Indonesia amat sangat merindukan kedatangan pemimpin yang benar-benar mampu bekerja berlandaskan keadilan, pemartabatan, dan kesejahteraan.

Bukan hal yang salah tentunya bila partai politik membincangkan suksesi kepemimpinan nasional sedini ini. Namun, terdengar sangat mengusik telinga, karena wacana tersebut berbarengan dengan kinerja jeblok elite politik. Tidak terlihat terobosan berarti elite dalam setiap aksi program ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum.

Sekedar menyebut beberapa saja: korupsi, mafia peradilan dan kejaksaan, kejahatan pajak, skandal Bank Century, konflik sosial horizontal, kekerasan atas nama agama, dan nestapa pahlawan devisa. Sejatinyalah Parpol turut membidikkan perhatiannya menuntaskan jejak-jejak buram itu; bukan menjebakkan diri pada keriuhan pencalonan Presiden.

Ada semacam kerinduan mendalam untuk memunculkan kepemimpinan politik nasional yang mampu menjawab dan mengantar bangsa ini ke gerbang perubahan substansial yang bebas korupsi, sejahtera, aman, nyaman, dan berkeadilan.

Praktik-praktik demokrasi prosedural yang telah menjadi rutinitas formal-seremonial pascareformasi tidak juga melahirkan pemimpin idaman dan sesuai harapan. Sistem pemilihan umum langsung pun menyisakan kegagalan tak terperi. Karenanya, mewacanakan tokoh-tokoh pemimpin nasional dipandang sebagai jalan alternatif dan ditempatkan sebagai solusi tepat, walau harus mengorbankan banyak hal.

Istilah yang mungkin tepat disematkan dalam menjawab kegundahan, sekaligus kerinduan pemimpinan nasional itu adalah penantian munculnya sosok Ratu Adil yang berani, tegas, visioner, berwibawa, pro-rakyat dan tidak mengedepankan citra semata, tapi berbasis program dan keberpihakan nyata.

Pada saat yang sama, masyarakat mengamini gejala akut krisis kepemimpinan nasional. Ketika pencalonan dini didengungkan, masyarakat melihatnya sebagai bukan hal ganjil. Terjadi kesepakatan bersama, baik oleh parpol maupun masyarakat kebanyakan bangsa ini yang memang sedang diterpa krisis kepemimpinan.

Ratu Adil

Sedikit mengingatkan, istilah ‘Ratu Adil’ lahir dari ramalan Jayabaya bahwa akan datang satu masa penuh bencana: bencana moral, ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan bencana alam. Ramalan itu juga memuat akan datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit.

Di satu sisi memang ada manfaat positif dalam membincangkan wacana kepemimpinan nasional sejak dini. Namun, akan muncul implikasi tidak sehat lain yang mengikuti. Sebut saja, dengan jauh-jauh hari menggunjingkan proyeksi tokoh-tokoh yang bakal dimajukan untuk Pemilu 2014, masyarakat diajak untuk segera memikirkan dan diharapkan turut membidani proses-proses penjaringan secara alamiah perihal siapa yang layak.

Ada waktu kira-kira tiga tahun agar masyarakat menimbang, sejauh mana kadar kompetensi dan kapabilitas tokoh yang dipampang di tengah publik. Dalam demokrasi saat ini, sosok Ratu Adil dimaksud tidaklah muncul dengan tiba-tiba atau sengaja didatangkan oleh Tuhan, layaknya Nabi atau konsep teologis dalam pemahaman sebagian penganut agama, yakni Imam Mahdi. Namun, Ratu Adil yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat sendiri dalam sistem politik demokrasi dan terbukanya keran kebebasan memilih pemimpin.

Ratu adil diandaikan sebagai penyelamat yang dinantikan saat masyarakat dihantui seribu satu bencana sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dalam konteks sejarah kolonialisme Indonesia, kerinduan akan kedatangan Ratu Adil pernah dialami masyarakat Indonesia. Di zaman penjajahan dulu, praktik eksploitasi dalam bentuk penindasan secara fisik nyaris menempatkan masyarakat sebagai obyek sapi perah. Praktik penindasan itu memaksa masyarakat untuk bermimpi dan merindu kebangkitan baru, sosok tokoh penyelamat.

Sama halnya dengan kondisi saat ini. Hanya saja, praktik penindasan dilakukan oleh anak bangsa sendiri secara sistemis dan struktural. Korupsi, misalnya. Dan pintu lain keterjeratan bangsa dalam kungkungan eksploitasi adalah dominasi dan hegemoni kepentingan ekonomi-politik asing terhadap negara Indonesia.

Menatap wajah Indonesia yang masih sarat dengan keterjajahan saat ini, adalah tepat tampaknya menggunakan perspektif neo-liberalisme. Dan dalam reka-reka penulis pula, jebakan neo-liberalisme merupakan wajah baru penjajahan abad kini. Karenanya, menjadi relevan bila kerinduan pemimpin nasional layaknya kedatangan Sang Ratu Adil; Pemimpin visoner yang berani keluar dari jeratan serta kungkungan ideologi di balik slogan neo-liberalisme. Komersialisasi, liberalisasi, privatisasi, juga praktik-praktik impor mulai dari gula, beras dan sebagainya adalah dampak dari kebijakan berbasis teropong neo-liberalisme.

Konsekuensi lainnya adalah menempatkan masyarakat sebagai entitas yang tidak pantas diayomi, diberi jaminan sosial dan selalu diletakkan pada posisi tidak terhormat. Sulitnya akses kesehatan murah, pendidikan mahal, dan berbagai kebijakan penghilangan subsidi, juga gaji buruh murah dan lain-lain merupakan contoh lain, bagaimana Indonesia telah terjun bebas dalam era globalisasi yang mendompleng di dalamnya semangat ekonomi-politik neo-liberalisme.

Disorientasi

Wacana pencalonan presiden dini menyiratkan pesan dan peneguhan persepsi publik selama ini bahwa partai politik hanya dominan berperan sebagai alat pencapaian kekuasaan semata. Ia sebatas dijadikan alat perebutan kekuasan, jabatan, dan kursi empuk pemerintahan. Ia belum dijadikan sebagai alat pencapaian kesejahteraan; menjaring aspirasi dan bersimpati terhadap kebutuhan dan pengalaman masyarakat atau konsituen.

Sampai hari ini, demokrasi Indonesia mempertontonkan peran dan fungsi partai politik di mana geliatnya hanya muncul ketika mendekati momentum pesta demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal, tugas penting partai politik yang lebih substansial adalah memasifkan pendidikan politik, kampanye, advokasi, sosialisasi, dan membangun kesadaran partisipasi politik agar masyarakat melek politik; sadar akan hak dan kewajiban.

Singkatnya, sistem demokrasi yang sehat menuntut peran agregasi dan artikulasi partai politik serta menjadikan konsituen sebagai basis think tank kebijakan; bukan hanya dimainkan oleh segelintir elite di lingkaran Senayan atau lobi-lobi tingkat tinggi.

Isu pencalonan dini presiden juga akan berdampak pada disorientasi dan ketidakfokusan program-kinerja. Harus diakui, kinerja pemerintah dan peran partai politik dalam mengartikulasi dan mengagregasi kebijakan, pasca-Pemilu 2009 hingga detik ini nihil. Tidak ada hal yang pantas untuk dibanggakan dan diajukan acungan jempol tinggi-tinggi.

Janji-janji politik yang sempat menggema jelang Pemilu lalu belum mampu direalisasikan. Alih-alih partai politik bersinergi dan berjalan beriringan menyatukan konsepsi dalam menjawab tantangan, yang terjadi malah kisruh laten antar kepentingan politik. Hal demikian ditandai dengan keretakan koalisi politik hingga pembentukan Setgab yang diketuai Aburizal Bakrie yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kisruh laten inilah yang kemudian menyandera komitmen bangunan politik; syak wa sangka, politik dagang sapi, dan politik transaksional.

Implikasi lain yang juga menjadi buntut dari disorientasi politik adalah pecah kongsi di tubuh Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai implikasi dari produk desain bernuansa politis. Artinya, sebagai dampak dari wacana pencalonan dini Pemilu 2014 elite di kabinet bekerja tidak lagi berdasarkan kepentingan bersama dalam payung visi presiden, tapi terpolarisasi sesuai kebutuhan pencitraan dan keperluan kelompok maupun partainya. Profesionalitas tertindih oleh dominasi program yang didomplengi orientasi kompetisi politik dan saling menjungkirbalikkan.

Pencalonan dini bakal diikuti oleh mobilisasi dan persaingan politik yang berpotensi membubarkan sinergisitas, konsentrasi, dan integrasi-interkoneksi antar elite politik. Ada semacam kekhawatiran, kasus-kasus belakangan yang masih menggantung dan tak diketahui ujung pangkalnya—atau sengaja diendapkan—akan tidak cukup mendapat perhatian bersama.

Malah yang terjadi sebaliknya, yakni memanfaatkan kasus-kasus itu sebagai obyek menguntungkan, karena potensial dijadikan manuver hitam dan menyudutkan lawan-lawan politik. Pada akhirnya, masyarakatlah yang dirugikan. Rasa keadilan diabadikan hanya demi torehan politik dan keuntungan citra sesaat, ditambah lagi dengan pemarginalan program-prgram kesejahteraan yang sejatinya menuntut soliditas, sinergi, dan kesatuan konsepsi.

Akhirnya, menghindari lubang hitam politik-demokrasi agar tidak kian menganga dan melebar adalah meniscayakan kesadaraan elite politik untuk tidak latah membicarakan suksesi Pemilu 2014. Rencana-rencana program politik dan distribusi peran yang telah diniatkan jauh-jauh hari jangan sampai mengalami ambivalensi dan kontradiksi, disebabkan riuh-rendahnya pencalonan Presiden 2014.

Menimbang waktu tiga tahun lagi bukanlah sebentar. Ada baiknya wacana pencalonan presiden diredam sejenak hingga benar-benar masyarakat merasakan kepuasan atas target-target kesejahteraan yang telanjur dijanjikan. Substansi Pemilu pada dasarnya adalah mencapai keadilan dan kemakmuran; bukan pencapaian kekuasaan semata.

Tak terkecuali eksistensi partai politik. Ia lahir dan ada bukan untuk kendaraan atau instrumen persaingan politik kekuasan an sich. Ia lumbung aspirasi dan mekanisme formal yang merepresentasikan hak-hak politik, sosial, hukum, budaya, dan ekonomi.

Recommended For You

About the Author: Agung Suseno