Rekomendasi Rapimnas Gema Hanura

GEMA HANURA merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas kebangsaan yang ada. Telah seharusnya bila GEMA HANURA lantas turut berkontribusi pada setiap fenomena dalam bentuk rekomendasi pikir, energi, maupun materi. Sedikit banyak, kontribusi ini diharapkan dapat mempengaruhi keadaan, serta dalam waktu bersamaan, membangun eksistensi organisasi.

Untuk itu, rapat pimpinan Gema HANURA, 19-20 Desember 2010, yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan 17 Pimpinan tingkat propinsi, berhasil menyusun dan menetapkan rekomendasi organisasi sebagai berikut:

REKOMENDASI INTERNAL

  1. Sebagai Organisasi Otonom yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai HANURA, GEMA HANURA memberikan aspirasi positif terhadap perkembangan Partai yang dinamis-konstruktif dan siap mengkonsolidasikan potensi yang dimilikinya untuk ikut serta membesarkan PARTAI HANURA di semua tingkatan demi tercapainya kemenangan PARTAI HANURA pada Pemilu 2014.
  2. GEMA HANURA mendukung sepenuhnya langkah-langkah Revitalisasi Organisasi yang dilakukan oleh DPP PARTAI HANURA guna mendukung kerja-kerja politik PARTAI HANURA, dalam rangka menuju organisasi Partai yang modern, solid, dan merakyat.
  3. Partai HANURA didirikan dengan semangat perubahan demi kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu GEMA HANURA meminta kepada Pimpinan PARTAI HANURA di semua tingkatan agar lebih responsif dalam menyikapi persoalan-persoalan kerakyatan melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga legislatif, baik di tingkatan pusat maupun daerah.
  4. GEMA HANURA mendorong PARTAI HANURA agar menjadikan capaian kinerja yang diperoleh pada Pemilu 2009 sebagai modal dasar untuk mengoptimalkan kerja-kerja politik dalam dua aras: a) intensifikasi partai, yaitu pendalaman dan penguatan kaderisasi, b) ekstensifikasi partai, yaitu perluasan jangkauan dan pengaruh partai di segala level, baik masyarakat, negara, dan bangsa.
  5. Gema HANURA mengusulkan kepada Ketua Umum DPP PARTAI HANURA untuk mengambil langkah-langkah organisasi yang dibutuhkan guna membersihkan nama baik Partai dari praktik-praktik tidak terpuji dan meresahkan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus Partai yang tidak bertanggung jawab.

REKOMENDASI EKSTERNAL

1. BUMN dan Privatisasi BUMN

Kekosongan UU yang mengatur tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang menjadi dasar bagi strategi pengembangan BUMN dan kebijakan privatisasi.

Ketidakjelasan platform pembangunan ekonomi nasional yang menyebabkan kebijakan pemerintah di bidang restrukturisasi dan privatisasi BUMN yang mengalami disorientasi dan semakin menjauh dari amanah konstitusi.

Selain itu, minimnya regulasi yang berkaitan dengan privatisasi BUMN yang mengakibatkan implementasi kebijakan privatisasi BUMN menjadi rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan subjektif yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Atas dasar pertimbangan di atas, Rapimnas I GEMA HANURA merasa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Mendorong dilakukannya moratorium privatisasi BUMN sampai terbentuknya UU yang mengatur tentang cabang-cabang produksi produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan disempurnakannya regulasi yang berkaitan dengan implementasi dari kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN untuk melindungi kepentingan nasional.
  • Mengusulkan diakomodasikannya butir mengenai program Capres/Cawapres pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional.
  • Mendorong terbentuknya aturan perundang-undangan yang mengatur pengukuhan program Capres pemenang Pilpres untuk menjadi pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional, sehingga dapat menjadi platform kebijakan.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta

Konstitusi nasional, hingga dilakukannya amandemen UUD 1945 hingga ke empat kalinya pada 2002, menegaskan pengakuan daerah yang mempunyai kekhususan (keistimewaan), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945. Pengakuan atas daerah khusus/istimewa itu kemudian diatur dalam undang-undang tersendiri sebagai bagian dari payung hukum operasionalisasi pelaksanaan.

Setidaknya di Indonesia ada 4 daerah dengan status khusus atau istimewa ini, baik dilihat dari aspek fungsi maupun kesejarahan. Sebut saja Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dalam UU PA, Provinsi Papua yang diatur dalam UU Otsus Papua, Jakarta yang diatur daam UU Daerah Khusus Ibu Kota, dan Yogyakarta—di mana hingga saat ini belum memiliki UU Keistimewaan.

Berangkat dari mandat konstitusi untuk menyusun payung hukum Daerah Istimewa Yogyakarta inilah, PARTAI HANURA melalui corong legislasi di Parlemen untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

  • Pembahasan UU Keistimewaan harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
  • Menghindari polemik dan politisasi yang berkembang secara aktual, sehingga perdebatan justru semakin jauh dari tujuan awal, yaitu mengatur kekhususan daerah berstatus istimewa itu.

3. Penanganan Bencana Alam

Belakangan, Indonesia menjadi langganan bencana alam. Setelah diteliti, secara geografis, negeri ini memang berada di jalur bencana alam. Untuk itu, menjadi penting adanya memikirkan kontribusi GEMA HANURA pada program penanganan bencana.

Hal yang paling penting dalam peran serta penganggulangan bencana meliputi dua aras, yaitu hulu: tanggap darurat, solidaritas kemanusiaan, mobilisasi gerakan karitatif secara nasional dan hilir: monitoring rekonstruksi dan rehabilitasi.

Hal yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan adalah menyusun UU Mitigasi Bencana, di mana PARTAI HANURA bisa mempunyai peran dalam menginisiasi usulan melalui kekuatan di Parlemen. Dengan UU Mitigasi Bencana akan ada aturan jelas mengenai antisipasi, manajemen, dan respons kebencanaan berikut isntitusi yang bertanggung jawab, koordinasi pusat-daerah dan antardaerah serta peran masyarakat.

Terutama terhadap rekomendasi eksternal, Rapimnas I GEMA HANURA juga memandang perlu untuk segera dilakukan penggalangan dukungan kepada semua rekomendasi di atas, sehingga didapat dukungan politik yang luas dan mampu memberi pengaruh pada pengambilan keputusan politik secara nasional. Selain itu, Rapimnas I GEMA HANURA juga memandang penting adanya upaya pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi ini, agar tetap pada jalurnya.

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Agust Qbond Shalahuddin