Dua Pintu Penyederhanaan Partai Politik

Kalau kita berkaca dari berbagai transisi di berbagai negara yang tengah menuju demokrasi, misal di Amerika Latin, maka paling tidak butuh tiga fase untuk mencapai sistem demokrasi yang kokoh, efektif, dan efisien. Ketiga fase tersebut menurut Samuel P Hungtington (1991) yakni, pertama terjadinya liberalisasi politik, kedua penataan kelembagaan politik demokratis, dan ketiga mengembangkan budaya politik demokratis.

Pertama, fase liberalisasi politik, pada fase ini ditandai antara lain terjadinya apa yang disebut oleh O’Donnell dan Scmitter (1993) sebagai proses pendefinisian ulang hak-hak politik rakyat. Kehidupan politik ditandai adanya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum di tengah masyarakat. Sehingga oleh Hungtington (1991) hal ini disebut sebagai suatu keadaan ketidakpastian arah politik untuk beberapa lama. Fase ini oleh Anders Uhlin (1995) disebut fase pra transisi.

Pada fase kedua yakni penataan kelembagaan politik demokratis, yakni pentingnya legitimasi kekuasaan negara dan kepentingan rakyat. Dalam hal ini wacana reposisi lembaga-lembaga politik dan pembenahan sistem ketatanegaraan mutlak dilakukan secara nyata. Pada fase ketiga yakni terciptanya budaya demokratis yakni hubungan antara kinerja atau keefektifan pemerintahan demokratis dengan legitimasinya. Atau dengan kata lain sejauh mana kalangan elite dan publik mempercayai nilai dari sistem demokrasi. Sehingga pemerintahan akan berjalan secara demokratis dan efektif.

Bila melihat ketiga fase di atas, maka dalam dua fase Indonesia telah berada dalam jalan yang tepat. Pada fase liberalisasi politik tumbuh ratusan partai politik (parpol) yang memiliki corak dan aliran ideologi yang beraneka ragam. Sehingga wajar kalau dalam pemilu pertama (1999) pada masa transisi demokrasi tersebut diikuti oleh 48 parpol, namun sistem politik belum memperlihatkan ke arah mana bergerak. Pada fase kedua yakni penataan kelembagaan politik, pada tahap ini arah transisi demokrasi sudah terlihat. Hal ini tampak pada sistem pemerintahan presidensial yang ditandai dengan adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004. Hal ini kemudian ditopang dengan sistem penyederhanaan parpol yang ikut dalam pelaksanaan pemilu 2004 dari 48 parpol pada fase liberalisasi politik, maka pada fase penataan kelembagaan politik menjadi 24 partai politik. Selain itu perubahan lembaga perwakilan rakyat menjadi dua kamar (bicameral) yang terdiri dari DPRD dan DPD yang dipilih langsung merupakan upaya penataan kelembagaan politik negara untuk kepentingan rakyat dan serta legitmasi kekuasaan negara.

Hanya saja dalam fase ini sistem pemerintahan belum dapat berjalan efisien sebab jumlah parpol yang ikut masih banyak yakni 24. Sehingga berbagai persoalan sering kali harus dinegoisasikan dengan berbagai parpol yang berada di parlemen, sehingga tarik-menarik kepentingan yang beragam membuat jalannya pemerintahan tidak efektif. Secara teoritis sistem presidensil dalam kondisi multipartai telah membuat fragmentasi politik kian menajam. Kehidupan politik bertambah rumit dan kompleks karena keputusan politik harus melalui mata rantai yang panjang, mendialogkan dengan berbagai kekuatan yang terkadang disertai bargaining posision yang tidak segera membawa ke arah perbaikan kesejahteraan rakyat maupun kejelasan sistem politik yang ada namun justru untuk meraih keuntungan bagi kelompoknya, apalagi kalau presiden yang terpilih berasal dari partai minoritas di parlemen.

Penyederhanaan Partai
Dalam kontek tersebut maka isu penyederhanaan parpol menjadi wacana yang banyak disuarakan tidak saja oleh para ahli politik namun juga para politisi/parpol di senayan. Hanya saja dalam tingkat aplikasinya masalah penyederhanaan parpol yang disuarakan oleh parpol khususnya mereka yang tengah menikmati kursi kekuasaan sering kali diwarnai oleh agenda tersembunyi yakni adanya partai besar berusaha keras untuk mematok angka tinggi guna “mematikan” partai-partai kecil, sementara partai kecil berusaha sekeras mungkin untuk bisa lolos mengikuti pelaksanaan pemilu.

Hal tersebut bisa dilihat dari setiap pembahasan undang-undang pemilu. Menjelang pembahasan undang-undang pemilu 2004 misalnya, isu penyederhanaan parpol dilakukan lewat Electoral Threshold (ET) sebesar 2%. Partai-partai yang tidak mencapai angka 2% banyak yang protes bahkan ada yang meminta ET tidak diberlakukan, misalnya Partai Keadilan. Namun undang-undang terlanjur menetapkan angka ET sebesar 2% sehingga PK berubah menjadi PKS untuk bisa menjadi peserta pemilu 2004.

Isu penyederhanaan parpol kembali mencuat pada saat pembahasan undang-undang pemilu 2009 dengan ET 3%. Partai-partai yang mampu memenuhi angka tersebut ngotot untuk memegang teguh ketentuan tersebut, sementara bagi partai-partai yang tidak lolos ketentuan ET 3% berusaha sekuat mungkin agar tetap mengikuti pemilu 2009. PBB merupakan salah satu partai yang mencoba untuk menghapus ketentuan tersebut agar dapat langsung ikut pemilu 2004. Dan perjuangan PBB dengan partai-partai kecil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terhapus.

Karena ET dihapus maka sebagai gantinya untuk melakukan penyederhanaan parpol diganti menjadi Parliamentary Threshold (PT) 2,5%. Pergantian dari ET ke PT ini justru tidak mampu menyederhanakan partai politik maupun menyederhanakan sistem pemilu, yang terjadi justru sebaliknya jumlah partai politik bertambah banyak. Bila pada pemilu 2004 jumlah parpol 24, maka pada pemilu 2009 menjadi 38 parpol. Konsekuensi pembengkakan parpol ini ialah pelaksanaan pemilu 2009 semakin tambah ruwet dan panjang.

Karena itu pada fase ketiga, yakni terciptanya budaya demokratis yakni hubungan antara kinerja atau keefektifan pemerintahan demokratis dengan legitimasinya tidak berjalan. Pada fase ini yang seharusnya meneruskan fase pertama dan kedua dengan mengerucutkan jumlah partai yang secara ideal untuk mendukung sistem presidensial tidak berjalan. Pemilu ke-3 masa transisi (pemilu 2009) yang seharusnya menjadi fase untuk menciptakan budaya demokratis menjadi berhenti. Tukar guling ET ke PT merupakan awal petaka dari proses penyederhanaan partai politik. Akibatnya jumlah partai politik peserta pemilu 2009 menjadi membengkak.

Kalau dicermati dengan saksama, munculnya ketentuan pasal 202 mengenai batas ambang parpol untuk memperoleh kursi di DPR Parliamentary Threshold yang bunyi lengkapnya, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”
Partai-partai yang tidak lolos ET berusaha sekeras mungkin untuk bisa ikut dalam pemilu 2009, hal ini yang kemudian memunculkan pasal 8 ayat 2, “Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.” Munculnya pasal ini sekaligus membatalkan ketentuan ET yang seharusnya naik dari 3% pada pemilu 2004 menjadi 4% atau 5% pada pemilu 2009.

Pada sisi lain dengan ketentuan PT tersebut partai-partai besar akan mendapat keuntungan. sebab kendati parpol atau caleg memperoleh suara banyak di suatu daerah pemilihan namun secara nasional tidak memenuhi pasal 202 maka secara otomatis suara yang “diamanahkan” kepada caleg atau partai yang bersangkutan akan hilang. Sehingga kursi yang seharusnya menjadi miliki partai yang tidak lolos PT akan menjadi perebutan lagi. Untuk memperebutkan sisa kursi tersebut maka muncul pasal pasal 205 ayat 5 di mana sisa suara parpol peserta pemilu –tentunya ini yang lolos PT– dikumpulkan di tingkat provinsi. Sisa suara yang diperoleh partai-partai besar apabila dikumpulkan pada tingkat provinsi tentu jumlahnya akan sangat besar yang bisa dijadikan untuk memperoleh kursi kembali.

Kini isu penyederhanaan parpol menjelang pembahasan undang-undang politik 2014 menjadi isu panas. Hemat kami proses penyederhanaan parpol dapat dilakukan lewat dua cara yakni memperketat parpol yang mau ikut pemilu, dan kedua memperketat parpol yang lolos ke parlemen. Sedangkan untuk mendirikan parpol justru harus dipermudah, hal tersebut terkait dengan kekebasan berserikat dan berkumpul dan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Persyaratan untuk bisa ikut pemilu bagi partai-partai baru harus diperberat. Banyak sedikitnya partai politik yang ikut pemilu akan berimplikasi terhadap tingkat efisiensi anggaran, waktu maupun bebas psikologis para pelaksana maupun pemilih. Semakin banyak tentu dari segi biaya, waktu, dan beban psikologis baik panitia maupun pemilih akan semakin tinggi. Implikasi lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat ke-LUBER-an dan ke-JURDIL-an semua pihak. Oleh karena itu persyaratan untuk bisa ikut menjadi peserta pemilu harus diperketat. Kalau selama ini persyaratannya hanya menyangkut masalah adminitrasi semata, maka ke depan harus ditingkatkan, misalnya usia parpol yang bersangkutan harus lebih dari 5 tahun, telah memiliki atau mampu menjalankan peran politik (komunikasi, rekrutmen, partisipasi, dan sosialisasi) khususnya dalam melakukan mengagregasi kepentingan masyarakat (menyerap dan menyalurkan aspirasi) dan sebagainya. Sehingga ketika mereka dipercaya oleh rakyat tidak gagap dan gugup.

Kedua, memperketat masuknya parpol di parlemen. Hal ini bisa lewat PT, memperkecil jumlah kursi setiap daerah pemilihan, pembentukan fraksi, dan sebagainya. Yang perlu dicatat ialah yang diperketat hanyalah masuknya parpol sementara politisinya bisa masuk lewat partai politik peserta pemilu. Sehingga kalau partainya tidak lolos ke parlemen, namun politisi yang bersangkutan memiliki jumlah suara terbanyak bisa lolos dan bergabung dengan partai yang lolos. Dengan model ini maka ada dua unsur yang dipadukan yakni unsur ketegasan dan unsur kemanusiaan (suara rakyat tidak hilang/perjuangan politisi dan tim menjadi tidak percuma).

Dengan dua pintu penyederhanaan tersebut, maka kondisi masyarakat yang majemuk akan terjaga dan bisa terus maju dan berkembang, pemilu tidak ribet dan rumit, sementara sistem pemerintahan presidensial akan berjalan efektif dan efisien. Sistem penyederhanaan ini tentu akan berjalan alami dan logis sebab tidak melakukan penyederhanaan dengan “pembunuhan” terutama mereka yang mendapat suara terbanyak namun partainya tidak lolos PT sebagaimana pemilu 2009. (bersambung)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)