Indonesia dan Buruh Murah

Alienasi
Bila kita berbicara dalam konteks ke-Indonesia-an, barangkali negeri yang dikatakan surga dunia ini telah menjadi sentral angkara murka dengan berbagai ekspresi kebencian yang seharusnya bukan merupakan bagian dari dirinya. Kita telah banyak menyaksikan dan bahkan menjalani proses ini.

Sebuah keniscayaan buruk, seolah tanpa ujung akan terus menggerus kebudayaan adiluhung kita, nulai-nilai agama (pada khususnya Islam), konsep negara dan lain sebagainya yang kemudian kita akan dihantarkan pada titik alienasi dan ambiguitas. Kita diserang dari semua sisi (budaya politik “picisan”, sistem ekonomi liberal, budaya global sebagai bentukan modernitas), dari kesemuanya itu kita tidak bisa bersembunyi.

Dalam rentang sejarah yang panjang, negara selalu memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa keterlibatan negara. Doktrin ini tampak tidak terbantahkan. Persoalannya pada era globalisasi saat ini, peran negara yang dominan dalam pembangunan digugat oleh sejumlah kelompok ekonomi pro pasar yang menginginkan peran negara yang semakin minimal dalam pembangunan ekonomi, meskipun tidak hilang sama sekali.

Terhadap kondisi seperti ini muncul satu pertanyaan bahwa seberapa besar peran yang dapat dimainkan negara dalam mendorong pembangunan dan seberapa besar keuntungan yang didapat negara dalam pembangunan itu sendiri.

APEC
Bila ditarik dari atas, pangkal persoalan ini terjadi akibat kebijakan globalisasi ekonomi sejak tahun 1990-an ketika Indonesia melibatkan diri di dalam APEC. Terlibatnya Indonesia dalam forum perdagangan bebas membawa pengaruh besar bagi sektor usaha di Indonesia termasuk kalangan pengusaha lokal.
Globalisasi ekonomi dengan instrumen pasar bebas memang membuat peran korporasi semakin besar, namun bagaimanapun negara harus memainkan peran yang lebih signifikan dalam suatu proses pembangunan.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa negara dan korporasi memiliki logika yang sangat berbeda, dimana korporasi hanya berorientasi pada mencari keuntungan sedangkan negara memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Proses globalisasi membuat peran sektor privat seperti MNCs dan investasi lainnya menjadi dominan dalam mendorong pembangunan terutama bagi negara berkembang.

Buruh
Saat ini arus modal mereka mulai masuk ke Indonesia dalam jumlah yang sangat besar, tapi hanya pada sektor manufaktur ringan dan kadang-kadang bekerja sama dengan pengusaha dalam negeri.

Pabrik-pabrik yang mereka dirikan sudah dihitung dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat, Karena pada dasarnya hanya merupakan “pindahan” (relokasi) dari negara-negara yang tenaga kerjanya sudah mahal. Upah buruh di Indonesia sekarang ini termasuk yang paling rendah di Asia dan juga dunia.

Kondisi ini terjadi diakibatkan karena banyak faktor. Salah satunya adalah rendahnya kemampuan buruh di Indonesia yang diakibatkan oleh mahalnya biaya pendidikan. Hal ini terjadi karena peran negara tidak mengalokasikan dana yang cukup besar dalam APBN untuk sektor pendidikan.

Kondisi ini diperparah karena terjadinya praktik korupsi dan privatisasi pendidikan. Praktik korupsi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada sektor pendidikan yang semakin memperkecil alokasi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Privatisasi pendidikan dengan menghadirkan sekolah internasional dan sekolah lokal yang di-branding “sekolah internasional”, tentunya menimbulkan kesenjangan dalam bidang pendidikan. Yang kaya akan mendapatkan pendidikan layak, sedangkan yang berekonomi lemah akan selamanya menjadi buruh dengan upah murah.

Negara
Dalam privatisasi, kepemilikan sektor-sektor publik berpindah tangan kepada pihak swasta, sehingga secara otomatis negara akan kehilangan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan rakyat sekaligus negara itu sendiri. Kehilangan kekuasaan tersebut akan berdampak buruk pada keberlangsungan kehidupan negara dalam jangka waktu yang panjang. Dampak buruk tersebut dapat berupa ketergantungan negara terhadap pengaruh sektor swasta, sehingga berpotensi menyebabkan negara berada dibawah kendali swasta.

Negara merupakan entitas politik yang memiliki pengaruh dan sekaligus kekuatan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik maupun sebaliknya. Negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengontrol, dan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam batas teritorial kekuasaan negara tersebut.

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.