Industrialisasi Kesehatan

Industrialisasi membawa bencana bagi semua segi kehidupan, termasuk dunia kesehatan. Globalisasi melahirkan tatanan dunia yang rusak dengan timbulnya berbagai dampak bagi kehidupan umat manusia, salah satunya adalah efek pemanasan global yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan manusia. Teori Blum menyebutkan, bahwa di antara keempat faktor yang mempengaruhi derajat/status kesehatan individu maupun masyarakat menempatkan faktor lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya penyakit pada manusia.

Eksploitasi lingkungan yang dilakukan manusia tanpa memperhatikan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan akan berakibat pada terjadinya pergeseran keseimbangan alam. Dampaknya adalah suatu proses awal terjadinya kerusakan yang berkesinambungan.

Kemiskinan merupakan kata kunci yang harus segera dipecahkan dengan didukung oleh strategi dan berbagai bentuk legitimasi yang dikeluarkan oleh negara. Paradigma pembangunan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal asing memberi tamparan bagi sektor agraris, di mana di sektor ini sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya. Data BPS pada Maret 2011 menyebutkan, sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yaitu 63,20%. Sedangkan 57,78% penduduk miskin itu bekerja di sektor pertanian.

Kemiskinan juga berdampak dengan tidak diperhatikannya kesehatan oleh masyarakat, dikarenakan kebutuhan untuk perawatan kesehatan habis untuk kebutuhan hidup. Data dari BPS menyebut akibat kemiskinan pengeluaran makanan mendominasi yaitu sebesar 72,98% dan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) sebesar 27,02%.

Peran negara dalam melindungi rakyatnya di sektor kesehatan harus dimulai dengan melihat seberapa besar masyarakatnya bisa mengakses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas mutlak disediakan oleh negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi UUD 1945 dalam pasal 34 ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga diperlukan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mengakses sektor kesehatan yang layak dan murah.

Berobat ke Singapura
Fakta mengungkapkan bahwa jumlah pasien non-Singapura yang berobat di Rumah Sakit Singapura mencapai 30 persen. Dari jumlah pasien internasional itu, sekitar 60 persennya berasal dari Indonesia. Faktor kepercayaan terhadap kualitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia golongan menengah ke atas yang berobat ke luar negeri, terutama Singapura merupakan salah satu faktor ketidakmampuan negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan murah.

Fakta tersebut kemudian tidak direspons dengan peningkatan pelayanan kesehatan di dalam negeri tetapi dengan kebijakan PP No 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Kepemilikan Modal Asing menyebutkan, bahwa sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang dapat dimiliki dengan modal asing. Kebijakan ini membuka peluang bagi masuknya investor asing sehingga akan terjadi pergeseran fungsi sosial rumah sakit menjadi fungsi ekonomi, di mana institusi kesehatan akan berlomba-lomba meraih keuntungan dari sektor kesehatan. Industrialisasi dunia kesehatan akan berpihak pada mereka yang mempunyai kesediaan uang yang cukup, bukan pada mereka yang tidak mampu.

Peran negara yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 sudah sebagai pengganti UU No 23 Tahun 1992 memberikan tanggung jawab yang besar kepada negara dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Juga sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna pembangunan nasional juga harus mampu mereduksi nilai-nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat. Sejak awal bangsa ini dihadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar, yaitu meneruskan perjuangan pasca penjajahan kolonialisme dalam bentuk pembangunan nasional pada setiap dimensi sosial masyarakat. Akan tetapi persoalannya apakah amanah yang mulia ini dapat dijalankan dengan mudah. Mungkin hal ini tidak perlu dijawab karena realitas kehidupan saat ini dapat menggambarkan potret Indonesia dalam menjalankan program pembangunan nasional pasca merdeka dari penjajahan tahun 1945.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.