Kekosongan Hukum Acara MK

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 24 ayat 2 pasal 24C, dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkan, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK sebagaimana diatur dalam pasal 3 aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang tantang MK. Setelah melalui pembahasan mendalam , DPR dan pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada tanggal 15 Agustus 2003. Kemudian presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di istana negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Pembentukan MK sebenarnya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan keempat UUD 1945, bangsa ini telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan. Yaitu, antara lain adanya sistem prinsip pemisahan kekuasaan dan cheeks and balance sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Hukum acara MK yang diatur dalam Undang-Undang No 24/2003 memiliki banyak kekurangan dan kekosongan meski mengandung banyak pasal acara pidana yaitu pasal 28 sampai 85. Misalnya, perkara sengketa hasil pemilu.

Pada sengketa hasil pemilu, menurut Undang-Undang No 24/2003 harus diselesaikan secara cepat karena berkaitan dengan ketatanegaraan dan kelanjutan pemerintahan. Sesuai ketentuan hukum acara, permohonan yang mempersoalkan keabsahan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3×24 jam, terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu. Ketentuan ini akan menjadi persoalan jika yang mengajukan permohonan berdomisili di Irian Jaya, Maluku , atau daerah yang tidak mungkin menempuh dalam waktu tiga hari ke Jakarta. Persoalan semacam ini memunculkan wacana, apakah kelak MK akan menerima permohonan uji undang-undang secara elektronis, misalnya lewat email. Yang pasti, ini merupakan salah satu ujian bagi hukum acara MK kelak.

Eksekusi putusan MK juga akan banyak dipersoalkan. Pasal 10 Undang-Undang No 24/2003 tegas menyebutkan bahwa MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Ini berarti putusan MK bersifat final. Lalu, apakah sifat putusan semacam itu berlaku untuk perkara impeachment terhadap presiden atau wakil presiden? Ingat bahwa pemecatan dan pemberhentian presiden bukanlah wewenang MK. Masalah lain yang juga menimbulkan perdebatan di kalangan hakim konstitusi adalah apakah saksi ahli wajib disumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan atau tidak. Saya berpendapat saksi ahli perlu disumpah berdasarkan agamanya, sebagaimana lazim dipakai dalam hukum acara perdata

Pembuat undang-undang sendiri tampaknya sudah menyadari kemungkinan adanya kekurangan hukum acara tersebut. Oleh karena itu, mereka menyerahkan pengaturan lebih lanjut hukum acara yang diperlukan kepada MK. Mengutip pasal 86 dan penjelasannya, saya berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan itu MK harus mencari asas-asas hukum acara yang berlaku umum (algemeine bepalingen) baik dalam hukum acara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Mengacu pada konsideran Undang-Undang No 24/2003, salah satu rujukan yang bisa dipakai adalah Undang-Undang No 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (dengan segala perubahannya). Rujukan kepada Undang-Undang No 14 merupakan konsekuensi logis dari pemahaman bahwa MK merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Jadi merupakan lembaga hukum, bukan lembaga politik.

Asas-asas hukum yang bisa dirujuk ke Undang-Undang No 14 guna mengisi kekosongan hukum acara MK antara lain asas persidangan terbuka untuk umum, hak pihak untuk didengar (audi et alteram partem), peradilan dilaksanakan cepat, sederhana dan murah, hakim bersifat proaktif tetapi tidak memihak, dan putusan harus diberi pertimbangan yang cukup. MK sendiri sejauh ini sudah menerbitkan satu pedoman hukum acara yaitu Peraturan MK No 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dua Peraturan MK sebelumnya yang sudah dikeluarkan adalah tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK (No 01) dan tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (No 02).

Recommended For You

About the Author: Muhammad Edy Susanto

1 Comment

Comments are closed.