Konstitusionalisasi Perdagangan Internasional

Perkembangan ekonomi politik internasional kini, menurut Stephen Gill, mengarah pada apa yang diistilahkannya sebagai New Constitutionalism.
New Constitutionalism adalah konstitusionalisasi perdagangan internasional dan sektor ekonomi domestik untuk diarahkan pada swastanisasi dan komodifikasi dalam Pasar Bebas dengan dijamin melalui rule of law oleh lembaga pengatur pasar yang memiliki taraf otonomi tingkat tinggi, jauh dari jangkauan massa politik maupun tindakan pemegang kekuasaan politik.

Gagasan ini sejalan dengan penjelasan Karl Polanyi mengenai self regulating market, di mana dalam gagasan tersebut, pasar menjadi satu-satunya kekuatan yang mengatur dan mengontrol perekonomian. Kebijakan privatisasi menjadi sangat penting, mengingat kebijakan ini menjadi faktor pendukung signifikan dalam mobilitas modal dalam negeri suatu negara.

Implementasi kebijakan privatisasi ini adalah wujud penerapan resep ekonomi neoliberal yang sangat mencolok. Bermula dari privatisasi sektor publik seperti BUMN, berbagai perusahaan asing masuk ke dalam wilayah suatu negara, menggantikan peran BUMN yang telah digadaikan kepada pihak swasta.

Privatisasi
Secara sederhana, privatisasi adalah kebijakan yang melakukan penjualan terhadap aset negara kepada pihak swasta, dengan harapan mengalami kemajuan yang besar dan tentunya negara mendapatkan dana segar bagi pembangunan.

Namun, menurut Petras dan Veltemeyer, tujuan utama dari pelaksanaan privatisasi BUMN sesungguhnya bukanlah untuk mengambilalih perusahaan, melainkan untuk menata ulang struktur perekonomian sebuah negara guna melapangkan jalan bagi penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara internasional.

Persoalan privatisasi memang masih meninggalkan perdebatan yang sengit antara yang mendukung dan menolak. Bagi mereka yang mendukung, kebijakan privatisasi di suatu negara selalu menyandarkan pendapatnya pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi yang hanya bisa diraih apabila berbagi sektor publik dikuasai oleh pihak swasta.

Pendapat ini berangkat dari sebuah anggapan bahwa hanya pihak swasta yang memiliki semangat untuk terus berkompetisi dan memperbaiki diri, sehingga sektor publik akan menjadi lebih baik.

Namun, apabila dilihat lebih jauh, terutama dalam perspektif pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat dan negara, maka kebijakan privatisasi bukanlah jalan pintas yang solutif bagi keberlangsungan kehidupan negara dan masyarakat.

Kebijakan privatisasi akan berdampak sangat buruk ketika agenda tersebut mencakup hingga ke sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di sinilah privatisasi mengalami reisitensi dari banyak pihak. Sebab, kebijakan tersebut mengancam nasib hidup rakyat, sekaligus negara.

Konsekuensi berbahaya dari kebijakan privatisasi adalah ketika pelaksanaan pemenuhan kebutuhan terhadap rakyat menjadi terabaikan, karena pelaksanaan tersebut sarat dengan agenda neoliberalisme.

Pemogokan
Sejak 1990-an Indonesia mencatat gelombang pemogokan yang makin besar. Sekarang, pemogokan bukan lagi merupakan hal aneh bagi buruh di Indonesia. Hampir setiap saat, ada saja berita di media massa tentang buruh mogok di berbagai pabrik dan daerah. Tuntutan umumnya, kenaikan upah dan kesejahteraan. Ada beberapa yang bahkan menuntut perubahan politik yang lebih menjamin kehidupan buruh.

Pemerintah mengatakan, gelombang pemogokan ini terjadi karena adanya ‘pihak ketiga’ yang menunggangi. Namun, pengalaman mengatakan, pemogokan itu terjadi karena buruh-buruhnya sudah tidak lagi puas dengan keadaan mereka; baik dari segi upah maupun kesejahteraan secara umum.

Selain itu, terjadi pula protes di kalangan petani, dan sektor-sektor masyarakat lainnya, yang umumnya memprotes pemerintah karena kebijakannya, atau bahkan menuntut pemerintah agar menyediakan penghidupan yang lebih baik (baca: membagi rezeki yang didapat selama ini kepada rakyat).

Kenyataan ini juga perlu dipertanyakan: mengapa saat adanya peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (katanya) justru buruh-buruh melakukan protes karena upahnya tidak cukup dan merasa hidupnya tidak sejahtera?

Ada kontradiksi; di satu sisi makmur, di sisi lain menderita.

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.