Pegunungan Kendeng: Hilangnya Legitimasi Moral, Keadilan Sosial dan Antar Generasi

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Begitu juga sebaliknya, tidak akan menjadi baik apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Sejak tahun 2008 sampai sekarang masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng yang terletak di perbatasan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan masih berjuang untuk mempertahankan Pegunungan Kendeng yang menjadi sasaran eksploitasi perusahaan-perusahaan besar semen, baik perusahaan BUMN (PT Semen Gresik Tbk) maupun swasta asing (PT Indocement dan PT Semen Grobogan).

Pegunungan Kendeng merupakan sumber mata air (lebih dari 200 mata air) dan beberapa sungai bawah tanah, juga hiasan stalaktit gua yang indah di bawah pegunungan dan lebih dari semua itu merupakan penopang sekitar 45% kebutuhan air masyarakat Pati dan sumber kehidupan masyarakat. Pegunungan Kendeng merupakan Kawasan Kars, yaitu kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo (Kabupaten Pati) dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan (Kabupaten Grobogan), serta Kecamatan Todanan di Kabupaten Blora.

Penelitian tahun 2008 yang dilakukan oleh ASC (Acintyacunyata Speleological Club), sebuah lembaga penelitian kars yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan bahwa wilayah pegunungan kendeng termasuk dalam kawasan kars kelas I sehingga tidak boleh ditambang. Jika ditambang maka sumber air akan hilang karena berasal dari sebuah sistem yang ada di bawah permukaan. Lebih lanjut, jika ada penambangan maka akan mempengaruhi, walau penambangan tidak di dekat sumber mata air karena jika berbicara kars maka berbicara mengenai sebuah kawasan.

Implikasi dari eksploitasi pegunungan kendeng dikhawatirkan, tidak hanya sebatas semakin menipisnya jumlah sumber mata air yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat sekitar untuk kehidupan, tetapi juga akan kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan kerusakan alam, lebih dari itu adalah pengabaian/penggusuran hak-hak masyarakat adat/lokal serta marjinalisasi tatanan sosial dan budaya masyarakat, yang tidak pernah diperhitungkan sebagai ongkos ekonomi, ekologi, dan ongkos sosial-budaya yang harus dikorbankan untuk pembangunan serta mengabaikan kemajemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konstitusi Indonesia menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai salah satu sumber daya yang harus dikuasai, baik dalam arti fisik maupun pengusahaannya, sebab sudah diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945, ayat 2 dan 3, dengan politik hukum yang dijadikan dasar pengembangan perekonomian nasional adalah nilai keadilan sosial yang diwujudkan dalam 2 prinsip utama, yaitu, pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, kedua, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian penguatan partisipasi masyarakat terhadap akses pengelolaan sumber daya alam menjadi parameter utama dalam menjaga keasriannya sebagai wujud warisan yang berkelanjutan terhadap anak bangsa dan tidak kemudian menjadikan pasar sebagai pemegang otoritas kebijakan. Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang berbasiskan masyarakat harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, merupakan suatu upaya pemenuhan hak-hak masyarakat baik dalam tataran sosial, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat harus dikaitkan dengan konsepsi hak asasi manusia khususnya dikaitkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari prinsip kovenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2005, bukan hanya menuntut negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan pasif. Maka kurang tepat, tanggung jawab negara di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini dibedakan antara obligation of conduct dan obligation of result. Kedua kewajiban itu merupakan kewajiban yang sekaligus harus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya negara sebagai regulator menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini negara menjadi pos sentral dalam mengelola sumber daya alam untuk dipergunakan sebagai upaya pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian ketika, negara mengambil peran tersebut maka jelas penguatan partisipasi masyarakat terhadap akses pengelolaan sumber daya alam menjadi parameter utama dalam menjaga keasriannya sebagai wujud warisan yang berkelanjutan terhadap anak bangsa dan tidak kemudian menjadikan pasar sebagai pemegang otoritas kebijakan.

Pengakuan masyarakat adat/lokal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) seharusnya lebih kepada pemberian hak dalam mengajukan gugatan tentang permasalahan lingkungan, karena dalam UU PPLH tersebut yang dapat mengajukan gugatan hanya organisasi lingkungan hidup yang mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) dan sudah menjalankannya selama dua tahun, jelas bahwa dalam pengajuan gugatan UU PPLH ini dipersempit.

Yang perlu dijadikan bahan renungan kemudian adalah tentang konsep keadilan antar generasi yang menyiratkan suatu rantai kewajiban antara generasi sekarang dan generasi-generasi di masa yang akan datang. Richard Howarth mengungkapkan kewajiban ini dengan menyatakan, “Jika kita tidak memastikan kondisi-kondisi yang baik bagi kesejahteraan generasi-generasi mendatang, kita berdosa terhadap anak-anak kita ketika mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka kepada anak-anak mereka nantinya.”

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.