Pergulatan Agama dan Demokrasi

Demokrasi sebagaimana halnya gejala modernisasi dan globalisasi, merupakan “produk impor” yang kehadirannya sulit dielakkan. Hampir semua bangsa di dunia menerima konsep demokrasi tak terkecuali Indonesia. Namun demikian kehadiran demokrasi tidak selalu berjalan mulus di setiap negara. Ada sebagian elemen bangsa yang menerima penuh antusias dan ada sebagian menolak disertai aneka kecurigaan. Tidak jarang pergulatan dalam mengapresiasi demokrasi menimbulkan gesekan bahkan konflik antar elemen-elemen bangsa itu sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah karena demokrasi harus berhadapan dengan unsur-unsur lokal, baik itu budaya maupun agama yang relatif telah mapan.

Di Indonesia agama dan budaya telah memberikan warna yang cukup kental. Pertautan demokrasi yang berasal dari barat dengan agama tidak selalu berjalan mulus, namun juga bukan berarti persenyawaan keduanya tidak terjadi. Dialektika agama dan demokrasi hingga kini terus mencari bentuk di Indonesia, sehingga demokrasi masih terus berproses dengan berbagai dinamika di dalamnya.

Tiga Model
Menurut Komaruddin Hidayat (1994), hubungan antara agama dan demokrasi, setidaknya terdapat tiga model hubungan yakni hubungan yang bersifat negatif, netral, dan positif. Pertama pandangan negatif, mereka yang berpandangan seperti ini dilandasi suatu argumentasi bahwa demokrasi merupakan hasil oleh pikir manusia yang bersifat keduniaan, empiris, dan profan, sehingga penuh dengan kepentingan dan kesalahan. Sedangkan agama merupakan doktrin Tuhan yang sakral, penuh dengan ajaran dan nilai-nilai luhur. Sehingga keduanya tidak bisa disejajarkan. Para penganut pandangan ini biasanya merasa curiga dan berpandangan sinis (buruk) terhadap agama, begitu juga sebaliknya terjadi pula pada kaum agama yang berpandangan sinis terhadap demokrasi.

Kedua, hubungan yang bersifat positif (moderat), argumentasi yang melandasi pandangan ini keluar dari suatu pemikiran bahwa agama baik secara teologis, ideologis, maupun sosiologis sangat mendukung terhadap proses demokrasi di segala bidang baik itu politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Mereka beranggapan bahwa semua agama lahir dan berkembang untuk menunaikan misi melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, meskipun dalam ajaran agama-agama tidak secara jelas dan sistematis menganjurkan atau mengajarkan praktik demokrasi, namun ajaran yang dibawanya memberikan spirit dan etos muatan doktrinal-teologis yang mendorong para pemeluknya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Di sini agama dijadikan titik tolak dalam melakukan transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.

Ketiga, hubungan yang bersifat sekuler. Mereka yang berpandangan sekuler beranggapan bahwa kehidupan agama dan kehidupan politik harus dipisahkan atau dengan bahasa lain sekularisasi politik. Mereka yang memiliki pandangan ini tetap menjalankan perintah-perintah agama, tapi mereka menolak secara formal-institusional keterlibatan agama dalam urusan-urusan politik. Munculnya pandangan ini lantaran dalam pengalaman memperlihatkan bahwa membawa agama dalam ranah politik seringkali menjadikan ayat-ayat suci dan firman-firman Tuhan sebagai pembenar dirinya, dan sebaliknya dijadikan sebagai justifikasi untuk menyerang musuh atau pesaing politiknya.

Indonesia
Ketiga model hubungan antara agama dan demokrasi tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Ketiganya hingga kini masih saling tarik menarik. Hanya saja kalau melihat fenomena terakhir tampaknya pandangan negatif dan sekuler kian hari menunjukkan geliat perilaku politiknya yang menguat. Indikasi munculnya pandangan negatif ini bisa dilihat pada munculnya gerakan radikalisasi agama, yakni perilaku kekerasan dan konflik, pandangan sinis terhadap demokrasi, adanya wacana pembentukan kekhalifahan, dan beberapa isu keagamaan lainnya. Sementara munculnya pandangan sekuler dapat dilihat dari semakin sekulernya warna politik seperti semakin maraknya korupsi, perilaku asusila yang kian banyak dipertontonkan oleh kalangan elit, semakin lemahnya keberpihakan elit politik pada rakyat kecil (baca: beberapa produk UU yang tak mencerminkan keberpihakan pada rakyat, misalnya UU Sumber Daya Air, UU Investasi, dll).

Hanya saja bedanya kalau pandangan sekuler banyak menjangkiti para elit dan para penyelenggara negara dan terjadi dalam ranah masyarakat politik. Sementara pandangan negatif menjangkiti beberapa kelompok keagamaan yang terjadi dalam ranah masyarakat sipil. Munculnya perilaku radikal sebagaimana yang disebut di atas tak lepas dari semakin kuatnya warna sekuler dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengentalnya warna sekuler terjadi karena semangat reformasi masih bercampur baur dengan semangat dendamisme terhadap Orba yang kemudian memunculkan sikap sinis terhadap Pancasila, sehingga proses amandemen UUD 1945 pun mencampakkan Pancasila. Tarikan antara yang sekuler dan negatif tampaknya kian hari kian meresahkan bagi masa depan bangsa maupun terhadap demokrasi itu sendiri, di mana keduanya sekarang tengah mendominasi dalam percaturan politik di Indonesia saat ini.

Kondisi ini kalau dibiarkan akan mengancam persoalan kebangsaan. Sehingga para pimpinan lembaga negara melakukan serangkaian pertemuan yang menyepakati untuk melakukan penguatan Pancasila. Hal ini menurut hemat penulis merupakan langkah yang tepat, sebab apa bila kita mengacu pada dasar negara (Pancasila) dibuat oleh para pendiri bangsa (The Founding Fathers) maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara agama dan demokrasi bersifat positif, karena itu tidak berwatak ateistis (la-diniyah) melainkan bersumber dari sikap hidup monoteisme. Sehingga menolak filsafat materialisme yang diajarkan Marxisme serta menolak pula watak sekuler yang melepaskan kehidupan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi model ini sering disebut dengan demokrasi Pancasila, oleh Tjokroaminoto bapak kebangsaan kita menyebutnya sosialisme religius.

Penutup
Hanya saja apakah kita semua khususnya para elit atau pemimpin lembaga negara serius untuk itu, atau hanya berpikir proyek semata. Jawabannya akan tampak pada keseriusannya dalam menurunkan ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk peraturan perundangan, khususnya menyangkut sistem politik dan sistem ekonomi, di mana keduanya kini sangat liberal (sekuler). Memang tidaklah mudah, tantangan dan hambatan begitu besar apalagi bila di hadapkan pada pragmatisme politik.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)