Perkaderan Parpol

Barangkali, terlalu dini membicarakan hasil Pemilu 2014. Namun, survey dapat menghangatkan situasi. Pada Mei 2011, Lembaga Survey Indonesia (LSI) melakukan hal tersebut.

Fantastis. Hasil survey LSI mengenai kondisi partai politik yang memiliki kursi di DPR secara umum mungkin menguat, stabil, atau bahkan melemah dalam menarik massa pemilih, bila Pemilu diadakan sekarang.
Publik yang menyatakan sangat siap memilih hanya sejumlah 12,6%, dan yang merasa cukup siap sejumlah 32,5%. Kalau ditotal, jumlah calon pemilih yang siap memilih hanya sejumlah 45,1%; tidak sampai separuh dari total pemilih. Selebihnya, mayoritas, menyatakan kurang atau sama sekali tidak siap atau tidak tahu, sejumlah 54,9%.

Data survey LSI kali ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih tidak memiliki sikap elektoral. Mereka mengambang. Mungkin, menunggu waktu. Menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan. Atau mungkin, tidak akan memilih.

Jumlah mayoritas pemilih yang tidak memiliki sikap elektoral sangatlah besar. Mereka berpotensi mengubah peta kekuatan partai apa pun secara drastis, seperti terjadi di setiap Pemilu, sejak 1999. Suara mereka dapat berpindah ke partai lain, atau juga, memilih untuk Golput.
Hasil survey tersebut juga mengindikasikan bahwa ikatan psikologis publik terhadap partai sangatlah rendah. Di antara pemilih masing-masing partai pada seluruh populasi pemilih tidak ada yang mencapai angka, lebih dari 10%.

Partai Demokrat, walaupun masih dipilih oleh paling banyak pemilih saat ini (18.6%), tapi yang benar-benar siap memilih mereka kurang dari 10%. Demikian juga pada pemilih PDIP. Bila PDIP dan Partai Demokrat saja demikian, bagaimana dengan partai-partai lain?

Sementara itu, hasil verifikasi terakhir temuan LSI, Partai Hanura hanya mendapat suara sebesar 0,9% bila dilakukan Pemilu pada Mei kemarin. Sangat dimungkinkan, Partai Hanura tidak mendapatkan kursi di DPR atau bahkan, tidak lolos verifikasi.

Sentimen pemilih yang loyal terhadap sebuah partai tidak lebih dari 20%. Partisipasi publik terhadap tiga Pemilu sebelumnya, menurun tajam sekitar 20%. Perubahan pilihan dalam tiap Pemilu semakin besar.
Setelah 12 tahun terakhir, tampak pemilih semakin merasa jauh dengan partai. Hubungan antara pemilih dengan partai sangat lemah.

Penyederhanaan Parpol
Gencarnya isu peningkatan parliamentary threshold secara bertahap pada Pemilu 2014 adalah usulan positif bagi penguatan demokrasi. Meningkatkan angka parliamentary threshold hingga 5% bukan merupakan ancaman bagi partai lapis menengah (PKS, PAN, PPP, dan PKB) dan partai lapis bawah (Gerindra dan Hanura).

Penyederhanaan partai politik akan ‘memaksa’ perubahan pola kampanye yang lebih berorientasi pada konstituen dan berfokus pada perkaderan. Kuatnya kompetensi politik dengan jumlah partai yang sederhana menyebabkan partai berusaha menyasar pemilih yang telah ditargetkan (targeting of voters) dan partai diharapkan memiliki kesadaran membina konstituen.

Penyederhanaan partai politik melalui peningkatan parliamentary threshold juga akan memperkuat sistem presidensial. Dengan jumlah partai yang sederhana, motivasi pembentukan koalisi menjadi jelas, sehingga Presiden tidak lagi tersandera oleh kekuatan politik di parlemen.
Jumlah partai yang sederhana akan membuat positioning partai menjadi tegas, yaitu apakah menjadi bagian dari pemerintahan (koalisi) atau berada di luar pemerintahan (oposisi).

Kaderisasi Parpol
Ketakutan yang mencekam akan perebutan lahan suara dan kanibalisasi politik di antara partai-partai di lapis menengah dan bawah juga tidak perlu menjadi kekhawatiran. Desakan seperti ini justru menjadi momentum bagi kader partai untuk berintrospeksi; apakah strategi kampanye yang bukanlah sekadar rekrutmen anggota, atau jual beli yang ditentukan di hari Pemilu. Apalagi bila hal itu dilakukan dengan prinsip ‘asal punya anggota atau partainya ‘asal laku’ saja.

Substansi kaderisasi adalah pendidikan jangka panjang, di mana di dalamnya terjadi transformasi nilai-nilai ideologi partai. Kaderisasi adalah proses optimalisasi potensi-potensi manusia dan aktualisasi diri generasi muda penerus bangsa, agar keunikannya dapat menjadi kekuatan partai dalam memperjuangkan cita-cita luhurnya.

Kaderisasi adalah ruang persemaian dan tulang punggung calon-calon penerus dan pemimpin partai, sekaligus calon pemimpin nasional, yang bertanggung jawab pada konstituen. Apabila hal tersebut terwujud dan dilaksanakan secara konsekuen maka tidak akan ada masalah. Inilah proses modernisasi partai itu.

Terjadinya penguatan ideologi atau platform partai, menguatnya Party ID akan berdampak pada pola perilaku pemilih dan mengubah metode kampanye. Penguatan ideologi atau platform partai akan berimplikasi pada inovasi dan gaya baru berkampanye.

Pemilih yang dapat tergaet merupakan dampak kerja partai politik berdiferensiasi. Pembeda pada tingkat kebijakan, isu, dan platform, sehingga dapat memperkuat identitas partai di level konstituen.

Di negara yang menganut sistem presidensial murni dengan jumlah partai yang sederhana, diferensiasi platform dan ideologi partai lebih jelas.
Pemilih akan terdorong menjadi pemilih rasional. Maksudnya, pemilih yang mendasarkan pilihan politik berdasarkan alasan untung-rugi dari kebijakan dan program yang ditawarkan partai.

Parpol, sebagai organisasi politik, seharusnya mampu mengedukasi publik. Artinya, menggagas kaderisasi, terutama generasi muda, dalam rangka agregasi politik. Parpol tidak hanya memfokuskan diri pada konstituen. Juga bukan hanya kepentingan- kepentingan pragmatis-mendesak.

Parpol dapat menjalankan sistem pendidikan kader yang memadai bagi generasi muda, maupun masyarakat. Mereka tidak hanya asyik bernegosiasi politik di tingkat elite, lantas melupakan basis. Padahal, seperti yang sudah-sudah, Parpol kemudian hanya bergerak ke basis, melakukan rekrutmen anggota, menjelang Pemilu saja.

Target yang diberlakukan menjelang Pemilu pun asal ber-KTA. Muncullah istilah ‘KTA-nisasi’. Seseorang dapat menjadi anggota/kader Parpol asalkan mau mengisi formulir keanggotaan saja. Soal uji mutu dan kualitas dinomorsekiankan. Yang terbentuk kemudian adalah kader-kader instan. Mereka minim pengalaman organisasi dan pemahaman politik.

Fenomena yang tengah terjadi, partai lebih mengedepankan sistem rekrutmen ‘asal terima jadi’ dengan orientasi kuantitas. Sistem ini mengedepankan pemilihan terhadap orang yang dipandang memiliki kapasitas tertentu, yang biasanya dari kalangan pemilik modal dan mengesampingkan kapasitas intelektual, bahkan pemahaman ketatanegaraan. Sepertinya, soal pemahaman idelogisasi dan nilai-nilai kepartaian dapat diatur.

Secara sekilas, mungkin tidak bermasalah. Akan tetapi, kultur politisi kemudian berkembang menjadi sistem politik yang langsung ingin mendapatkan benefit besar secara cepat, tanpa bersusah payah membangunnya dari bawah; bersentuhan langsung dengan persoalan dan konstituen di akar rumput.

Kaderisasi memang tidak menjadi satu-satunya jawaban atas masalah yang menjangkiti partai. Namun, dari sekian masalah fundamental yang dialami 99% partai politik di Indonesia saat ini adalah, kaderisasi.

Temuan LSI pada mei 2011 menunjukkan, hanya 20% responden yang merasa dekat dengan partai politik. Perlu disadari, jumlah partai yang sederhana juga akan memengaruhi perubahan perilaku pemilih dan kredibilitas partai itu sendiri di mata konstituen.

Recommended For You

About the Author: Roseno Hendratmojo

Praktisi psikologi yang juga pencinta alam. Lekat dengan program kaderisasi dan pemberdayaan rakyat membawanya larut ke masalah-masalah kebanyakan. Mentor kaum muda yang tekun dan bersemangat.