TKI dan Efek Domino Globalisasi

TKI
Saat ini kita sedang dihadapkan pada sebuah persoalan masa depan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang negara biasa menyebutnya dengan “pahlawan devisa”. Ini menyusul dipancungnya TKI Ruyati binti Satubi di Arab Saudi belum lama ini.

Indonesia yang menghasilkan devisa cukup besar dari sektor ini seperti mendapatkan tamparan keras dan peringatan tentang bagaimana menata ulang kontrak kerja sama antara Indonesia-Arab Saudi.

Tapi lebih jauh lagi, persoalan paling mendasar yang seharusnya menjadi arus utama pembahasan pemerintah dan pihak terkait adalah efek dari penyebab membanjirnya TKI, karena tentunya kita sepakat untuk merasakan “kehinaan komunal” sebagai sebuah bangsa yang hanya mampu mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Kajian ini tentunya harus ditarik ke akar yang menjadi pangkal persoalan ini.

Indonesia
Indonesia sebagai negara berkembang sedang mengalami posisi yang dilematis antara independensi pembangunan dan arus besar globalisasi ekonomi yang memaksa negara berkembang untuk membuka diri dan berintegrasi dengan ekonomi internasional.

Integrasi ekonomi dunia memang menciptakan kondisi ketergantungan yang cukup tinggi dari negara berkembang terhadap negara industri maupun lembaga keuangan internasional. Pilihan ini memang sulit bagi negara dunia ketiga. Keterbatasan ini menciptakan keterpaksaan untuk menerima keterlibatan pihak lain dalam proyek pembangunan dalam negeri.

Yang harus diingat adalah data statistik penduduk Indonesia saat itu adalah 175 juta jiwa dan 70 persennya berada di usia angkatan kerja. Tapi banyak yang masih menganggur karena tidak ada lowongan kerja.

Sayangnya ini oleh ahli-ahli ekonomi disebut sebagai “keunggulan komparatif” karena tenaga kerja di negara-negara lain harganya sudah sangat mahal. Pada tahun1970-an juga tidak ada serikat atau organisasi buruh yang mengurus upah. Jadi tingkat upah (sampai sekarang) ditentukan sepihak oleh pemerintah. Kalaupun ada pihak lain yang didengar maka itu adalah pengusaha yang berkepentingan sekali mendapat tenaga kerja murah.

Persoalan ini pula yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih menjadi TKI di luar negeri karena gajinya lebih menjanjikan, daripada harus bekerja di negeri sendiri. Walaupun di belahan negeri nan jauh tersebut para TKI harus mempertaruhkan nyawa dan meninggalkan orang-orang yang dicintai.

Pemerataan
Seharusnya sudah sejak lama pemerintah bersikap adil dan bijaksana dengan melakukan pemerataan pada semua bidang. Pemerataan pembangunan adalah salah satu bagian dari pembangunan beretika terutama dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Setidaknya ada dua alasan etik yang utama dalam kebijakan pemerataan ini, yaitu pemerataan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan adil bagi semua masyarakat, dan sebagai upaya menyelamatkan ekosistem lingkungan yang pada dasarnya memiliki keterbatasan eksploitasi.

Untuk alasan yang pertama, kesejahteraan masyarakat pada dasarnya harus didistrubusikan secara merata kepada semua individu. Pembangunan harus dilakukan merata baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati pembangunan yang adil, sehingga pembangunan infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, jalan dan jembatan, serta lapangan pekerjaan merupakan hak semua individu. Instrumen ekonomi dan politik yang digunakan harus tepat dan cerdas. Pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan mengenai pemerataan.

Ketika hal ini dapat dilakukan pemerintah, maka kita tidak akan melihat lagi genangan air mata dari TKI yang disiksa majikan di negeri rantau, dan tetesan darah Ruyati yang lain karena dipancung.

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.