Distorsi Bea Keluar Barang Ekspor

Terjadi distorsi antara potensi dan eksistensi Penerapan Bea Keluar pada industri sawit. Industri sawit berpotensi luar biasa besar mewujudkan visi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (progrowth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan pengentasan kemiskinan (pro-poor).

Keberadaan industri sawit ditekan oleh berbagai hambatan, seperti moratorium, ketidakjelasan tata ruang wilayah, hingga pengenaan Bea Keluar. Kendati dalam keterbatasan, industri sawit RI tetap mampu memproduksi 21,5 juta ton minyak sawit (crude palm oil/CPO) pada 2010 dan menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

Sementara itu, jumlah devisa yang dihasilkan sebesar US$ 15 miliar, sekaligus penerimaan negara dari Bea Keluar ditaksir Rp 16 triliun serta menyerap tenaga kerja lebih dari dari 17 juta orang. Selain itu, sawit juga menjadi instrumen pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah.

Guna mengoptimalkan potensi itu, tentunya berbagai hambatan yang telah diidentifikasi penyebabnya perlu ditata ulang, sehingga menghasilkan nilai keekonomian yang tinggi dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat, serta mempunyai optimalisasi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dalam konteks penerapan Bea Keluar pada industri sawit, perlu ditinjau kembali.

Penerapan Bea Keluar pada komoditas kakao juga menghadapi masalah yang sama. Indonesia merupakan produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Produksinya mencapai 600 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, 74 persen kakao harus diekspor karena tak terserap di dalam negeri. Sebesar 96 persen kakao diproduksi para petani.

Para eksportir merasa keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/PMK.011/2010 tentang Pelaksanaan Ekspor Biji Kakao. Sejak penerapan Bea Keluar, ekspor kakao kuartal pertama 2010 mengalami penurunan hingga 20%-35% bila dibanding tahun 2009.

Menurunnya ekspor ini mengakibatkan kelebihan biji kakao di dalam negeri, karena industri kakao olahan lokal hanya mampu mengolah 200 ribu ton per tahun, sedangkan produksi kakao domestik sebesar 600 ribu ton per tahun.

Dengan menurunnya ekspor, petani kakao sangat dirugikan, karena harga jualnya terpotong oleh Bea Keluar. Sebagai contoh, harga kakao US$ 3200/ton. Dengan adanya Bea Keluar kakao maka petani mendapat potongan harga sebesar US$ 530/ton. Padahal, tanpa Bea Keluar, potongan petani berkisar US$ 250/ton.

Bea Keluar yang diatur dalam PMK 67 Tahun 2010 menyulitkan para eksportir kakao. Untuk itu, PMK perlu ditinjau ulang. Soalnya, dalam PMK diatur besaran pajak ekspor yang berubah tiap enam bulan. Hal semacam itu tidak cocok untuk para eksportir, karena perdagangan kakao menggunakan sistem forward trading.

Bea Keluar

Bea Keluar atau dikenal sebagai pajak ekspor adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Dasar hukum penerapan bea keluar ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK011/2008, dan beberapa kali mengalami revisi dalam Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK011/2009, dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK011/2010. Pertimbangan dari keluarnya peraturan itu sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK.011/2008, penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berlaku untuk rotan (15%-20%), kulit (15%-25%) dan kayu (2%-15%) serta kelapa sawit, CPO dan produk turunannya (hingga 25%).

Sedangkan dalam Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar meliputi kakao (5%-15%). Saat ini, sedang digodok rencana penerapan Bea Keluar untuk kelapa. Adapun hasil dari kajian itu akan menjadi dasar dikeluarkannya Permenkeu terkait Bea Keluar kelapa.

Sebagai pelaksanaan PP No 55 tahun 2008, pertimbangan dan tujuan pemerintah menerapkan Bea Keluar adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis atau menjaga stabilitas harga dari komoditas ekpor tertentu di pasaran internasional, dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri (hilirisasi).

Distorsi Kebijakan

Letak distorsi kebijakan pemerintah dalam penerapan Bea Keluar terlihat dari pengabaian berbagai potensi industri atas komoditas yang dikenai Bea Keluar. Bea Keluar merupakan salah satu contoh regulasi yang menghambat pengembangan bisnis tersebut.

Berdasarkan PMK No 223/PMK011/2008, ekspor sawit dikenai Bea Keluar progresif dari 0-25%. Jika CPO dunia harganya US$ 700 per ton atau kurang, dipungut Bea Keluar sebesar 0%. Dan jika harga CPO dunia lebih atau sama dengan US$ 1.251 per ton, dikenai Bea Keluar sebesar 25%.

Dampak dari penerapan Bea Keluar ini dapat diperkirakan akan menghilangkan potensi pendapatan ekspor (disinsentif ekspor), menghambat investasi di sektor sawit dan berpotensi meningkatkan inflasi. Begitu juga yang terjadi pada industri kakao.

Semula, Bea Keluar atau dulu dikenal sebagai pajak ekspor (PE) bertujuan untuk normalisasi harga minyak goreng dalam negeri, karena pemerintah khawatir, CPO nasional lebih banyak diekspor ketika harganya naik, sehingga industri hilirnya seperti minyak goreng akan kesulitan mendapatkan bahan baku.

Namun, paradigma semacam itu telah bergeser. Sebab, sebagian besar industri minyak goreng telah memiliki perkebunan sawit yang cukup luas, sehingga masalah kekurangan pasokan bahan baku dapat diantisipasi.

Artinya, kebijakan Bea Keluar sudah saatnya dievaluasi, karena tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Terlebih lagi, industri hilir dalam negeri hanya menyerap sekitar 8 juta ton dari total produksi sawit nasional sekitar 21,5 juta ton.

Sawit sebagai Primadona Ekspor

Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar sawit di dunia. Kebijakan yang diambil pemerintah di sektor sawit dapat memengaruhi harga komoditas tersebut di dunia. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pasokan domestik, orientasi ekspor, serta kesejahteraan petani agar tingginya Bea Keluar CPO tidak merugikan petani sawit.

Revisi atau peninjauan kembali penetapan Bea Keluar ekspor CPO perlu mendapat perhatian serius pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan domestik, orientasi ekspor, serta kesejahteraan petani. Untuk itu, aturan dan penerapan regulasi sektoral tidak dapat dilakukan secara parsial, dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas dan menjadi bagian dari grand desain perekonomian nasional.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan industri sawit untuk menjadi ‘primadona ekspor’ karena berbagai kelebihan yang dimilikinya. Pengenaan Bea Keluar justru menjadi bumerang, karena menyebabkan harga CPO Indonesia menjadi tidak kompetitif, dibanding misalnya, dengan Malaysia.

Dilihat dari sisi petani, pengenaan Bea Keluar juga sangat merugikan, karena berpengaruh pada harga tandan buah segar (TBS). Akibatnya, petani harus menekan keuntungan agar bisa menjual TBS dengan harga kompetitif. Akibat penerapan Bea Keluar ini, TBS sawit anjlok 15,3% pada Juni 2011. Menurut studi ekonometrik, setiap kenaikan 1% pajak ekspor akan menurunkan produksi TBS 0,14% (Koran Tempo, 30/1-2007)

Skema Kesejahteraan Petani

Ada indikasi, skema Bea Keluar ekspor CPO dan kakao ini dipakai sebagai instrumen penerimaan negara. Seharusnya, dana Bea Keluar dikembalikan ke petani untuk membantu peremajaan tanaman kelapa sawit, membangun infrastruktur di areal perkebunan, atau dana subsidi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng dalam negeri.

Selama ini, berbagai pungutan pajak ekspor komoditas CPO dan komoditas lainnya masuk dalam pos APBN dalam bentuk Penerimaan Negara (pajak). Dengan demikian, Bea Keluar, kalau pun harus diterapkan dengan persentase rasional, seluruh pendapatan pajaknya harus dikembalikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani, di mana komoditas terkena Bea Keluar.

Pola pengembalian itu bisa dalam berbagai macam bentuk program empowering dan proteksi untuk meningkatkan pendapatan petani, dalam bentuk peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan (R&D) untuk pengembangan komoditas, subsidi benih, pupuk dan biaya produksi lainnya.

Pungutan pajak yang ada juga harus dikembalikan dengan mendirikan industri hilir, yang dapat dikelola oleh petani dalam bentuk koperasi. Bertambahnya industri hilir akan meningkatkan permintaan produk CPO lokal. Kalau permintaan tinggi, harga tentu juga akan bagus. Kalau di dalam negeri bagus, untuk apa ekspor.

Recommended For You

About the Author: Erik Satrya Wardhana

Anggota DPR RI, Komisi VI Fraksi Partai Hanura