Institusionalisasi Politik Demokratis Menuju Masyarakat Madani

Masyarakat Madani merupakan gambaran masyarakat yang merujuk pada bagaimana politik dikelola semasa Rasulullah Saw hidup dan memimpin umat di Madinah, yaitu model jami’ah yang damai dan penuh toleransi antara Anshar dan Muhajirin atau antar-agama dan keyakinan, baik Nasrani, Yahudi, dan Majusi.

Dalam arus besar wacana demokratisasi di Indonesia, gambaran masyarakat Madani sering kali menjadi narasi titik tuju arah demokrasi. Di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, terjadinya distribusi kekuasaan yang dijalankan dengan kontrol secara berimbang dan dihargainya kebebasan sebagai bagian dari energi demokrasi itu sendiri.

Sementara demokrasi di Indonesia, dalam prosesnya, telah melampaui tahap pelembagaan, atas berbagai capaian. Di antaranya sistem politik yang lebih demokratis, kebebasan pers, Pemilu (legislatif, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah) secara langsung, supremasi sipil dan pemisahan TNI dan Polri; sehingga ada pembedaan otoritas pertahanan dan keamanan (reformasi sektor keamanan).

Sistem dan Institusi Politik

Secara epistemologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema, berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sistem politik dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen/unsur yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, institusi politik demokratis merupakan pelembagaan dari sistem politik, sebagaimana definisi di atas, dengan dijalankan secara demokratis untuk meraih tujuan bersama.

Dalam konteks Indonesia tujuan bersama kita adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu empat cita-cita kemerdekaan bangsa: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Problem Aktual

Sistem politik di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan krusial dan berbagai kelemahan. Sehingga bukan saja fungsi dan tujuan tidak berjalan, akan tetapi juga membuat distorsi demokrasi. Beberapa masalah itu, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, ideologi yang mengawang, penuh narasi besar, sehingga tidak operasional. Kondisi ini tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya, tetapi juga sulit mengidentifikasi ragam dan membedakan antara entitas politik satu dengan yang lain.

Kedua, aspek internal organisasi di dalam sistem kepartaian kita, sebagai bagaian dari institusi politik demokratis. Di mana partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai, daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota. Fakta lainnya sering terdapat partai yang sebenarnya merupakan kumpulan oligarki.

Ketiga, konsekuensi dari lemahnya ideologisasi dan organisasional tersebut berakibat pada aspek-aspek eksternal, yaitu akuntabilitas lembaga politik, baik partai maupun organisasi masyarakat. Banyak dijumpai lembaga politik yang merupakan domain publik akan tetapi kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Membangun Sistem Politik

Pembangunan bidang politik dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah 2011 bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas berikut.

Pertama, Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi: Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Revisi), Undang-Undang Partai Politik (Revisi), dan Undang-Undang Ormas (Revisi).

Kedua, peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi: Undang-Undang Ormas (Revisi).

Ketiga, peningkatan peran informasi dan komunikasi: implementasi UU Kebebasan Informasi Publik dan Pembentukan Komisi Informasi Daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai pemasalahan dan isu krusial yang menyita perhatian publik, sehingga membutuhkan pendalaman kajian, guna menghasilkan kesepakatan dan konsenus bersama.

Recommended For You

About the Author: Erik Satrya Wardhana

Anggota DPR RI, Komisi VI Fraksi Partai Hanura