Komoditas Politik Bernama Kemiskinan

Setiap kali pemerintah menyampaikan hasil pemotretannya dalam menurunkan angka kemiskinan, selalu saja menimbulkan kontroversi dan debat publik yang tak berujung. Hal ini terjadi lantaran sejak dulu, tak pernah ada titik temu dalam mengukur kemiskinan.

Ketidaksinkronan dalam mengukur kemiskinan disebabkan karena referensi berbagai ahli dan disiplin ilmu yang juga tidak pernah menemukan titik temu. Sehingga hasilnya, dalam menentukan garis kemiskinan, akan selalu terjadi perbedaan mencolok.

Bank Dunia misalnya, mengategorikan si miskin atau seseorang dianggap miskin kalau pendapatannya di bawah 2,15 dolar AS per hari. Sedangkan BPS menggunakan atau mendefinisikan garis kemiskinan dengan standar minimum atas makanan layak yang dibutuhkan oleh individu (baca: makan dan sandang). Kelayakan tersebut biasanya dihitung atas dasar nilai rupiah. Sebagai contoh, orang yang disebut miskin adalah orang yang hanya memiliki pendapatan 1 dolar AS per hari.

Akibat perbedaan dalam menentukan garis kemiskinan tersebut, maka berbeda pula hasilnya. Belum lagi kalau ditambah sumber data, jumlah sampel, dan waktu pelaksanaan yang akan membawa konsekuensi perbedaan data mengenai jumlah atau persentase tingkat kenaikan/penurunan kemiskinan.

Sehingga hal tersebut kerap menjadi polemik antara pemerintah/BPS/ekonom pro-pemerintah dengan LSM atau ekonom non-pemerintah. Polemik tersebut terjadi sejak lama dan seolah dipelihara, layaknya sebuah komoditas. Bahkan telah menjadi episode-episode yang ceritanya sama; hanya bumbunya yang berbeda.

Kebohongan Rezim

Polemik tersebut kian hari kian memanas. Bahkan beberapa waktu lalu, pemerintah dituding telah melakukan kebohongan. Kali ini, oleh kelompok agamawan maupun elemen masyarakat sipil.

Tentu saja pemerintah membantah dengan keras tudingan tersebut. Sebab, apa yang dilakukan berdasarkan data dan fakta. Presiden SBY sendiri dalam beberapa pidatonya menyampaikan hal yang demikian. Bahwa data yang disampaikan pemerintah sangat valid berdasarkan sensus yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS).

Sikap pemerintah yang membantah tersebut merupakan hal yang wajar. Demikian juga beberapa elemen masyarakat sipil yang menuduhnya berbohong; adalah sesuatu yang tidak mengada-ada dan sangat beralasan.

Sikap pemerintah yang terus membantah tersebut justru menunjukkan ketidakarifan. Sebab, secara teoretis saja sudah berbeda dalam menentukan garis kemiskinan. Di sinilah pemerintah sebenarnya perlu bersikap bijak dan arif. Bukan malah sebaliknya; menggembar-gemborkan keberhasilanya dalam menurunkan angka kemiskinan, guna membangun politik pencitraan Sang Presiden. Maka tak salah kalau kemudian dituding berbohong.

Tudingan bohong tersebut tidak terkait dengan data yang disampaikan oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah tidak jujur (bohong) dalam memandang kemiskinan. Sebab, ada fakta lain yang itu juga mengandung kebenaran akademik. Menyembunyikan fakta (lain) yang itu seharusnya menjadi hak publik/hak seseorang untuk dimengerti juga bisa dikatagorikan sebagai bentuk kebohongan. Apalagi, fakta lain itu lebih manusiawi.

Standar manusiawi inilah yang tidak dipakai oleh pemerintah. Artinya, pemerintah harus mau menaikkan angka dalam mengukur tingkat kemiskinan. Katakanlah, mengikuti standar Bank Dunia, yakni berpendapatan 2 dolar AS atau sekitar Rp 20 ribu per hari.

Standar pengukuran yang rendah, sama artinya bahwa masyarakat kita banyak yang miskin. Bagaimana mungkin dengan pendapatan yang berada di bawah 1 dolar AS per hari mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Kebutuhan pokok makan saja, misalnya, tidak mencukupi untuk tiga kali makan, dengan standar gizi yang sempurna. Belum lagi kebutuhan untuk membayar listrik, sekolah, sandang, kesehatan, dan sebagainya. Sementara pada sisi lain, harga-harga kebutuhan cenderung naik.

Standar yang rendah dan tak pernah naik kelas pada satu sisi tidak berimbang dengan realitas pada sisi lain. Lihatlah, harga-harga kebutuhan pokok semakin naik, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut memberi gambaran dengan glambang bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia juga semakin rendah.

Ironisnya, hal ini justru menjadi kebanggaan pemerintah saat ini, yang mengklaim telah menurunkan angka kemiskinan. Jadi, bukan datanya yang salah. Akan tetapi, alur logika pemerintah yang salah.

Atau barangkali, hal tersebut merupakan sebuah kesengajaan yang dipoles dengan lipstik dan gincu (baca: data-data dari sensus yang dilakukan oleh BPS) agar kelihatan menawan di mata masyarakat. Bila demikian, maka negara, atau tepatnya pemerintah, telah melakukan kebohongan publik, sebagaimana ditudingkan kelompok masyarakat pada pemerintah.

Inkonstitusional

Dengan standar pengukuran yang rendah, bisa dikatakan, negara atau pemerintah tidak menghargai harkat kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri. Hal ini sama saja melanggar hak asasi manusia Pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Apakah dengan standar pengukuran di bawah 1 dolar AS bisa dikatakan layak secara manusiawi, di tengah-tengah kehidupan yang serbasulit dan harga-harga kebutuhan yang kian meningkat?

Bila demikian, bagaimana mereka mampu hidup sejahtera lahir-batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1)?

Pendek kata, pengukuran standar yang rendah melanggar prinsip kemanusiaan, yang berarti melanggar HAM. Yang berarti pula, melanggar konstitusi.

Pengukuran standar tersebut hanyalah menyangkut statistik. Akan tetapi, kesulitan hidup dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tidaklah dapat diukur dengan data-data statistic semata. Angka-angka statistik tidak akan mampu mewakili perasaan dan kejujuran masyarakat yang merasakan betapa kesulitan hidup, yang kian hari bertambah berat.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)