Korban Merapi Harus Jadi Provokator Positif

Dampak musibah erupsi Gunung Merapi yang terjadi November 2010 lalu, hingga kini masih dirasakan sebagian besar warga yang tinggal di lereng. Selain menelan ratusan korban jiwa, erupsi Merapi juga menyebabkan ribuan ternak mati, juga ratusan ribu hektare hutan dan areal persawahan binasa.

Ribuan korban erupsi Merapi di lereng selatan, hingga kini masih tinggal di shalter dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah semi permanen dari bambu ukuran 6×4 meter. Jarak satu rumah dengan rumah yang lain kurang dari 1 meter. Mereka ingin menatap masa depan yang lebih pasti. Namun persoalan yang cukup kompleks ada di depan mereka.

Para korban erupsi Merapi itu kebingungan untuk membangun rumah yang lebih permanen. Bukan saja lantaran mereka tidak punya uang untuk membeli semen dan kayu, tetapi mereka juga bingung hendak membangun rumah di mana. Sebab, tanah pekarangan bekas rumah mereka dahulu dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana, sehingga harus dikosongkan.

Namun di sisi lain, sampai saat ini pemerintah belum rampung dalam menentukan kawasan-kawasan yang boleh dibangun rumah dan yang tidak boleh dibangun. Pemerintah juga belum selesai menyusun semacam blue print untuk menata kawasan lereng Merapi.

Selain masalah tempat tinggal, ribuan korban erupsi Merapi itu juga mengalami perubahan sosiokultural yang tidak sederhana. Sebagian dari mereka terpaksa harus berganti mata pencaharian dari semula peternak sapi perah menjadi kuli tambang pasir. Atau, dari petani menjadi pedagang makanan menyusul kondisi yang menuntut demikian.

Selain itu, di kalangan masyarakat korban Merapi, semakin tumbuh rasa tidak percaya kepada pemerintah karena mereka menilai pemerintah sangat lambat dalam membantu korban Merapi terutama menyangkut penataan kawasan rawan bencana.

Pemerintah, seperti yang kerap terjadi di berbagai tempat bencana, terlihat selalu terlambat dalam upaya melindungi warganya. Bahkan ketika bencana sudah lewat, pemerintah juga lambat dalam upaya merekonstruksi, merehabilitasi, dan memulihkan kehidupan warganya.

Forum Salaman
Di tengah ketidakpercayaan warga korban Merapi terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, keberadaan tokoh-tokoh tradisional menjadi sangat penting. Sebab, tokoh-tokoh tradisional seperti kiai dan kalangan agamawan lain, dijadikan tempat pelarian manakala rakyat menghadapi persoalan. Rakyat sudah malas mengadu ke lurah, camat, atau bupati sebab jawaban mereka sudah bisa ditebak yaitu menunggu instruksi dari pejabat di atasnya. Lurah menunggu instruksi camat, camat menunggu instruksi bupati, bupati menunggu instruksi gubernur, gubernur menunggu persetujuan presiden.

Para tokoh tradisional yang menjadi tumpuan warga lereng Merapi juga sadar dengan kondisi warganya yang demikian. Dalam berbagai kesempatan, para tokoh itu berkumpul membahas persoalan-persoalan warga. Hingga suatu saat, para tokoh lintas agama, budaya, dan etnis itu kemudian sepakat membentuk Forum Salaman atau Forum Silaturahmi Alim Ulama Lintas Iman Kawasan Merapi.

Dalam sejumlah diskusi saya dengan sejumlah tokoh Forum Salaman seperti pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir, KH Masrur Ahmad dan tokoh masyarakat lokal, Wiranata, terungkap memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sempat berada di titik nadir. Sebab sejak masa awal-awal Merapi erupsi, masyarakat sudah merasakan ketidaksigapan pemerintah. Bahkan saat di pengungsian, mereka mendapat perlakuan yang tidak simpatik. Kemudian ketika pulang dari pengungsian, warga yang sudah kehilangan tempat tinggal dan harta benda juga sering diping pong oleh pemerintah.

“Forum Salaman ini kami bentuk sebagai jembatan. Sebab faktanya, masyarakat korban Merapi tidak percaya kepada pemerintah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi. Forum Salaman ini dibentuk bukan serta merta tetapi ada proses panjang yang muaranya kami ingin agar kawasan Merapi, baik penduduknya maupun kondisi sosio-kulturalnya, direhabilitasi dengan mempertimbangkan semua aspek bukan sekadar top down,” demikian kata KH Masrur Ahmad yang didaulat sebagai koordinator Forum Salaman.

Jika selama ini kata provokator sering dimaknai secara negatif dan banyak orang yang marah jika disebut sebagai provokator, maka orang-orang seperti KH Masrur justru bangga memperkenalkan diri sebagai provokator. Bahkan Kiai Masrur dan koleganya di Forum Salaman, sering melakukan pelatihan provokator kepada warga lereng Merapi yang lain. Provokator yang dimaksud Kiai Masrur adalah provokator positif yaitu mendorong masyarakat untuk segera bangkit dan menjadi penyambung lidah rakyat ketika harus berhadapan dengan pemerintah.

Kiprah Forum Salaman, sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum Merapi meletus. Ketika itu, Ponpes Al Qodir yang berada di Cangkringan, telah menjadi tempat pengungsian dan penitipan barang juga ternak. Di Ponpes ini, warga mendapat pasokan makanan secara gratis. Logistik sembako berasal dari bantuan masyarakat bukan dari pemerintah.

Ketika Merapi meletus dan merusak saluran air, cikal bakal Forum Salaman juga telah memulai melakukan dropping air, jauh sebelum PMI dan pemerintah melakukan dropping. Termasuk mereka juga mengurusi ternak warga dengan mencari pakan hingga keluar daerah.

Ketika Merapi sudah dinyatakan aman, cikal bakal Forum Salaman juga memulai membangun shalter jauh sebelum pemerintah menggelontorkan dana untuk membangun rumah penghunian sementara. Kemudian sekarang saat masyarakat bingung hendak membangun rumah dan kesulitan memulai aktivitas ekonomi, Forum Salaman juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya aplikatif dan solutif. Meski sekarang kondisi korban Merapi masih memprihatinkan, setidaknya mereka punya sandaran dan mitra untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan.

Saya membayangkan, jika masing-masing daerah di Indonesia ada lembaga semacam Forum Salaman yang tidak terkotak-kotak oleh baju agama, baju kelompok, dan sebagainya tetapi guyub untuk membangun kesejahteraan masyarakat, betapa hidup di negeri ini sangat menyenangkan. Apalagi jika kemudian pemerintah akhirnya punya rasa malu karena elemen masyarakatnya lebih peka kemudian pemerintah menjadi pelayan masyarakat secara sungguh-sungguh, niscaya gemah ripah loh jinawi dan tata tentrem kerta raharja bisa diwujudkan. Tidak sekadar di angan-angan.

Recommended For You

About the Author: Syaiful Amin