Membangun Partai Berideologi

Cita-cita lahirnya sebuah partai politik (parpol) sebenarnya merupakan mimpi indah tentang kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan pemahaman dari sekelompok orang atau golongan serta diizinkan secara konstitusional. Sehingga impian tersebut haruslah diperjuangkan secara bersama-sama, dengan daya dan upaya serta kerja keras. Namun, tampaknya keadaan tersebut tidaklah dapat dilihat pada kondisi bangsa saat ini. Yang tampak secara kasatmata hanyalah upaya parpol untuk saling menjegal di level kekuasaan.

Inilah yang membuat kegelisahan banyak orang saat ini yang melihat partai hanya sebagai alat untuk memupuk kekuasaan tanpa adanya kewajiban untuk mendidik konstituen agar lebih paham tentang keadaan dan cita-citanya. Padahal parpol berkewajiban mendidik kader dan konstituen untuk dapat memahami tentang perjuangan yang harus dilakukan. Akar permasalahannya adalah banyaknya ideologi partai yang tidak jelas atau bahkan tidak mempunyai ideologi.

Krisis identitas dan tak memiliki ideologi. Inilah gambaran dari parpol di Indonesia dewasa ini. Krisis identitas dan tak adanya ideologi ini membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka justru sibuk berkelahi dan ujung-ujungnya rebutan kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana memperjuangkan bangsa ini agar dapat berkembang lebih baik, dan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Fenomena kutu loncat parpol yang dilakukan para elite dalam perpolitikan kita telah membuat kita bosan untuk menyimaknya. Hanya karena tak mendapat jabatan tertentu, seorang politisi ngambek dan ujung-ujungnya pindah partai atau memilih membuat parpol baru. Pecahnya sejumlah partai menunjukkan longgarnya ikatan politik tersebut.

Meskipun sejumlah tokoh membela diri, namun yang tampak di hadapan masyarakat semua itu sungguh-sungguh hanya kamuflase. Selain krisis identitas, sebagian besar parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi. Kalaupun ada, yang disebut ideologi itu tak lebih hanya aksesori, tidak menjadi acuan dalam tingkah laku para elite dan dalam perjuangan politik partai bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan ideologi itu hanya simbolis.

Dengan situasi politik tanpa ideologi di kalangan elite, wajar seandainya jika kita bertemu orang-orang awam yang sikap politiknya juga oportunistik dan pragmatis. Kelonggaran afiliasi politik adalah ciri utama sikap politik yang oportunis sekaligus pragmatis. Sikap politik tidak dibentuk oleh kesamaan ideologi atau cara pandang tentang garis besar kebijakan yang harus dilaksanakan, akan tetapi oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu lalu telah membuktikan pada kita bahwa ideologi adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi penting. Sebagaimana dikemukakan sejumlah pakar politik, kemenangan Partai Demokrat tentu saja berakar pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat hanya mengambil keuntungan dari status SBY sebagai pendiri partai tersebut dan sebagai presiden.

Partai itu tak pernah benar-benar punya ide besar yang dijual, ini sesuatu yang juga terjadi di partai-partai lainnya. Yang sangat kentara hanyalah menjual tokoh, ini menunjukkan kita tak pernah benar-benar berpolitik secara dewasa. Bagaimanapun, tokoh adalah sesuatu yang selalu rawan sebagai sandaran dalam ihwal politik. Sebuah lembaga dengan ideologi yang baik akan menjadi sandaran yang jauh lebih baik. Dengan ideologi akan lebih memungkinkan adanya regenerasi secara baik. Sedangkan seorang tokoh tak akan selalu bisa diharapkan bersikap baik dan bijaksana.

Keadaan ini mungkin menjadi umum semenjak munculnya partai tanpa ideologi, malah menjadikan semua partai berideologi pragmatis. Tak heran jika kemudian dalam sebuah partai ada pertarungan internal yang saling menjatuhkan.

Membangun Eksistensi
Politik tanpa ideologi hanya memberikan ruang gagap bagi kader parpol saat memegang kekuasaan. Sehingga wajarlah bila parpol perlu menanamkan ideologi politik kepada para kadernya, bukan hanya sebatas pada pemasangan bendera. Harapannya, para kader berideologi akan melahirkan sosok yang punya cita-cita politik. Sehingga ideologi dapat dijadikan bekal dan arah kebijakan politik sewaktu memegang kekuasaan.

Selanjutnya, membangun eksistensi parpol melalui kerja-kerja politik. Setelah ideologi partai tertanam dalam kader politik, maka selanjutnya melakukan kerja-kerja politik. Dalam hal ini, para kader politik harus mulai mengimplementasikan ideologi ke dalam praktik berpolitik melalui tahapan pembuatan kebijakan serta melakukan banyak program yang nyata untuk rakyat. Sehingga ada program nyata politik dan bukan hanya sebatas seremonial pengibaran bendera politik yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya.

Cita-cita politik dari parpol adalah membangun sebuah struktur negara untuk menggerakkan dan menciptakan kebaikan bersama. Jika dalam benak kader terdapat cita-cita politik maka kekuasaan tidak lebih hanya sebagai alat semata. Karena makna tertinggi adalah perwujudan cita-cita politik yang merupakan tujuan utamanya. Sehingga jika menjadi penguasa maka akan mempunyai kerangka yang mendasar dan terarah untuk menciptakan kebaikan bersama.

Dalam sebuah gerakan ideologi, merupakan sebuah amunisi yang luar biasa. Dengan ideologi, anggota atau simpatisan dapat digerakkan ke manapun sang pemimpin kehendaki. Dengan ideologi juga, anggota atau simpatisan yang berada pada level bawah, menerimanya dengan sukarela terhadap penundukan tersebut.

Parpol tanpa ideologi yang memihak aspirasi dan kepentingan rakyat banyak ibarat makhluk tanpa jiwa. Target perjuangannya tidak jelas. Ironisnya, ideologi sederet parpol besar di tanah air nyaris serupa. Setiap parpol harus membekali diri dengan ideologi yang kuat dan dijalankan konsisten dengan pendekatan yang mengarah pada pembelaan rakyat banyak.

Dalam konteks ini, betapa pentingnya kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak mampu melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan menjual nilai ideologi kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak bisa berjalan instan. Proses itu harus berjenjang. Mulai dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, sampai pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat.

Recommended For You

About the Author: Amri Yahya