Menanti UU Jaminan Sosial Pro Rakyat

thejakartapost.com

Tentunya rakyat sangat berharap dengan adanya jaminan hidup dari pemerintah. Baik dalam bentuk kebijakan maupun program. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah itu adalah kebijakan yang ditelurkan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Munculnya RUU BPJS yang dimaksudkan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak malah menimbulkan ketimpangan bagi rakyat.

Pasalnya, dalam penyelenggaraan jaminan sosial ini menerapkan mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran. Artinya, setiap warga negara yang menginginkan asuransi sebagai jaminan atas hidup mereka harus membayar iuran yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarga.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), jaminan sosial pada RUU BPJS menggabungkan dua sistem asuransi dan jaminan sosial yang kemudian menjadi asuransi wajib. Hanya saja, sistem ini dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu mekanisme yang memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dengan harapan memberikan jaminan terhadap berbagai risiko dari lahir sampai mati tanpa membedakan status sosial ekonomi.

Benturan dengan UUD 1945

Meskipun RUU BPJS memberikan perlindungan kepada masyarakat, banyak terjadi ketimpangan terhadap kepentingan masyarakat. Di mana empat lembaga BUMN seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri melebur menjadi satu lembaga di bawah naungan pemerintah.

Dan anehnya, pengelolaan satu lembaga diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut sangat jelas, bahwa pembuatan sistem ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Selain menyalahi rasa keadilan, beberapa pasal yang tercantum dalam RUU BPJS banyak berbenturan dengan aturan dasar UUD 1945. Yang antara lain muncul pasal 17 tentang penarikan iuran jaminan sosial oleh beberapa pihak yang dibayarkan ke lembaga asuransi.

Padahal, jika dilihat dalam anggaran bantuan sosial tahun 2011, terdapat Rp 59,1 miliar dengan rincian dana negara Rp 8,6 miliar, Kementrian Sosial Rp 2,1 miliar, DPU Rp 2,5 miliar dan dana lembaga lain yang sifatnya variatif.

Polemik

Sejalan dengan proses tersebut, jika dikaji secara mendalam, RUU BPJS yang merupakan turunan UU SJSN ternyata menyalahi Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam penjelasannya menyatakan, jaminan sosial tidak diserahkan pihak ketiga yang mengelola jaminan sosial, melainkan dikelola pemerintah dan diberikan kepada warga tanpa biaya apa pun.

Tujuannya, agar masyarakat mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Meskipun RUU BPJS bertentangan, ternyata substansi dalam RUU juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Beberapa pihak menyebut RUU BPJS harus disahkan karena mengakomodasi kepentingan masyarakat dan berpihak pada rakyat.

Menariknya, ada juga yang menyatakan RUU bisa disahkan namun direvisi beberapa pasal. Atau RUU dicabut dan dikembalikan kepada UU SJSN yang pengelolaannya dikembalikan kepada empat lembaga yang diawasi oleh pemerintah.

Judicial Review

Sangat jelas sekali, sejak UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN sampai terbitnya BPJS ternyata membuat kegalauan masyarakat. Bahkan pengebirian terhadap hak rakyat yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karenanya, agar konflik antara buruh dengan pemerintah tidak meruncing, pemerintah perlu bertindak tegas dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Selain itu, guna mencegah polemik berkepanjangan di masyarakat, judicial review terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun legislatif harus segera dilakukan ke Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin. Mengingat isi atau pun substansi yang tidak konsisten dengan UUD 1945.

Recommended For You

About the Author: Agam Cendekia

1 Comment

  1. Sekilas tulisan ini menarik, namun tentu saj amenarik bagi yang tidak pernah tahu apa dan bagaimanakah jaminan sosial itu. Bahkan saya pun ragu si penulis mengerti tentang jaminan sosial, karena di tulisan ini sama sekali tidak menampakkan pengetahuan penulis tentang jaminan sosial selain isu-isu sesat yang saat ini sedang marak.

    Coba dibaca lg UU SJSN-nya, kalau ga ngerti tny sm org yg ngerti atau kalau mau kita bisa diskusi kok.. 🙂

Comments are closed.