Meritokrasi Politik: Syarat Konsolidasi Partai

Dari berbagai ranah opini publik, tak terkecuali di meja seminar dan ajang konsolidasi pergerakan, tersirat pesan bahwa demokrasi sebagai buah dari reformasi politik tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Deretan paradoksi justru menyertainya. Jumlah rakyat miskin semakin bertambah di tengah perbaikan sistem demokrasi yang belum jua menemukan titik tujuan.

Merujuk pada konstitusi, termaktub secara jelas di dalam Mukadimah UUD 45, tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), tahun 2010 mendatang, jumlah penduduk miskin diperkirakan bakal mengalami kenaikan sebanyak 200.000 penduduk menjadi 32,7 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 32,5 juta. Sementara pada 2008 kemarin mencapai angka 35 juta penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini disebabkan tingkat inflasi yang diperkirakan naik menjadi 5,6 persen pada tahun depan atau lebih tinggi dari target pemerintah 5 persen, pada 2010. Naiknya angka inflasi ini dipastikan akan menurunkan pendapatan riil masyarakat dan mendorong meluasnya populasi garis kemiskinan.

Selain itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka kemiskinan. Semakin ofensifnya dampak perdagangan bebas, kenaikan harga minyak dunia, inefisiensi pemerintahan, korupsi, sampai infrastruktur politik yang tidak memadai. Faktor terakhir menarik dianalisis karena saat kemiskinan kian tidak terkontrol, menjadi tantangan bersama, sejauh mana infrastruktur politik bisa menjadi instrumen pembendung atau jaring pengentas kemiskinan. Kegagalan menjawab hal tersebut akan mengantarkan kita kembali pada hal paradoks: ranah politik semakin ramai digeluti fungsionarisnya, sementara itu keberadaan partai politik kian tidak dirasakan manfaatnya bagi kemakmuran rakyat.

Pergeseran Orientasi

Secara normatif, fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan integrasi politik. Fungsi partai politik memegang peran sentral dalam infrastruktur kehidupan bernegara. Sebagai contoh, fungsi pendidikan politik tidak hanya bagi kader partai, tetapi juga masyarakat luas agar terwujud masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, partai politik sebagai ranah agregasi kepentingan, sekaligus merupakan ruang partisipasi warga negara.

Partai juga mempunyai kontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran dan menciptakan partisipasi aktif serta kepercayaan rakyat kepada sistem formal kenegaraan. Semakin baik fungsi pendidikan politik partai politik, baik bagi kader parpol maupun masyarakat, kian aktif dan kondusif pula relasi negara dan masyarakat. Fungsi artikulasi kepentingan dimanifestasikan parpol sebagai perpanjangan suara rakyat, sebagai institusi formal negara yang menyerap aneka kepentingan dan kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan melalui mekanisme perwakilan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Kepada parpol, rakyat menitipkan amanah untuk diperjuangkan dan diwujudkan.

Namun agaknya, produk hukum regulasi politik, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 menjadi bagian dari penyebab pergeseran fungsi Parpol secara sistematis. Pemilu 2009 lalu menjadi contoh kasat mata. Politik kita dalam pemilu diwarnai dengan maraknya aksi narsistis yang ingin menggapai kekuasaan dengan cara membangga-banggakan diri dan ambisi secara berlebihan.

Istilah narsistis berasal dari akar kata narsis, kepercayaan diri berlebih yang berbasis egosentris. Ditilik dalam konteks psikologi dikenal kasus narcissistic personality disorder (NPD) sebagai salah satu bentuk dari gangguan kepribadian.

Aksi narsistis para politikus muncul berupa iklan di media masa, poster, baliho, selebaran dan lewat panggung hiburan. Tak terkecuali, aksi sosok selebritis yang menjual kegenitan dan  dangkal. Akibatnya, di kemudian hari para konstituen akan menyesal karena sosok selebritis yang dipilih sebagai wakilnya ternyata kedodoran dalam mengartikulasikan aspirasi dan mengalami kebuntuan dalam menggagas solusi kebangsaan.

Pergeseran ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman pimpinan (baca: elite) terhadap tujuan dan fungsi parpol atau bisa disebabkan oleh perubahan orientasi fungsi parpol. Amat mengkhawatirkan jika orientasi parpol menjadikan ranah politik sebagai ‘entitas bisnis’, tempat mencari nafkah. Juga disayangkan jika orientasi fungsi parpol hanya perpanjangan ambisi elite partainya. Jika ini benar, amat jauh mengharapkan partai politik sebagai institusi yang menciptakan elite berkarakter negarawan.

Meritokrasi dan Ideologisasi

Untuk memperbaiki fungsi parpol, tidak ada jalan lain kecuali membangun meritokrasi politik. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Dalam konteks politik, menunjuk suatu bentuk atau proses promosi atau pencalonan pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Singkatnya, kader yang berprestasi harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan reward dan apresiasi. Dengan demikian, ada syarat untuk memenuhi kompetensi dalam memanfaatkan kesempatan dan tanggung jawabnya. Proses di atas haruslah fair, bebas KKN dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keberhasilan Jepang, China, dan India, serta empat ‘macan Asia’ lainnya, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, salah satunya ditopang oleh adopsi sistem politik meritokrasi. Menurut Kishore Mahbubani, sistem politik meritokrasi merupakan satu prinsip yang mampu menjaring beragam kemampuan di aneka sektor di dalam masyarakat. Meritokrasi merupakan salah satu pilar kebajikan dalam nilai-nilai universal.

Memperkuat meritokrasi dalam sistem kepartaian merupakan langkah awal untuk memasuki wilayah paling genting dalam memperbaiki sistem kepartaian. Pertama, dengan memperkokoh ideologi partai sebagai nilai dasar perjuangan. Kedua, membentuk sistem kaderisasi partai yang sistematis.

Partai politik tanpa ideologi ibarat raga tanpa jiwa; tidak memiliki arah dan cita-cita perjuangan. Ideologi menjadi nilai bersama yang mengarahkan tiap pimpinan dan kader partai tentang konstruksi dan cita-cita kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan ideologi, parpol dapat menentukan apakah koalisi dengan parpol lain dapat dibangun atau tidak. Berbagai produk perundang-undangan harus berdasar nilai ideologi parpol, termasuk menentukan apakah aset BUMN harus diprivatisasi, subsidi rakyat harus dicabut, dan bagaimana mengatur niscaya pasar bebas agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, berbagai produk perundang-undangan lebih banyak diarahkan pada kepentingan kapitalisme global. Parpol kehilangan jiwa dan nilai untuk membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sinilah ideologi harus berperan.

Faktor kedua, kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak dapat melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan memassalkan ‘nilai ideologi’ kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak instan, tetapi berjenjang, dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, hingga pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat.

Proses inilah yang akan membentuk calon legislatif dan calon Presiden/Kepala Daerah. Bukan sebaliknya, mendukung calon non-kader dalam Pemilu/Pilpres/Pilkada. Penguatan ideologi parpol dan kaderisasi adalah kunci membenahi infrastruktur politik di Indonesia. Dengan demikian, ada korelasi antara perbaikan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan instrumen dalam sistem politik. Wallahu a’lam bi shawab.

Recommended For You

About the Author: Erik Satrya Wardhana

Anggota DPR RI, Komisi VI Fraksi Partai Hanura