Pemekaran Daerah Bermotif Kekuasaan

Sejak era reformasi bergulir, isu mengenai pemekaran daerah banyak disuarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilkan Daerah (DPD). Kalau ditelusuri isu ini sebenarnya merupakan luapan ketidakpuasan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Banyak daerah khususnya daerah-daerah kaya yang justru tidak mampu menikmati hasil kekayaan alamnya lantaran banyak disedot ke pusat, itu pun hasilnya tidak digunakan untuk membangun daerah yang tertinggal akan tetapi justru dikorupsi.

Ketidakpuasan daerah dan ketidakadilan yang dirasakan atas perlakuan pemerintah pusat tersebut menemukan titik temu dengan isu demokratisasi. Hal ini yang kemudian melahirkan desakan publik untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagai salah satu cara dalam meminimalisir ketimpangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta mempermudah mekanisme layanan publik. Hal ini kemudian menghasilkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut yang kemudian memberi legitimasi konstitusional adanya pemekeran daerah, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Di mana secara eksplisit disebutkan bahwa tujuan dari pemekaran daerah di antaranya untuk memperpendek jarak pelayanan publik kepada masyarakat, serta mempermudah akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sampai sekarang di Indonesia telah memiliki 530 daerah otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1 kabupaten administratif. Dari 530 daerah otonom tersebut 205 merupakan daerah otonom baru dari beberapa tingkatan yang dihasilkan selama kurun waktu 1999/2009, atau naik menjadi 63 % bila dibandingkan dengan masa orde baru di akhir kekuasaannya. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat dengan ditandai adanya beberapa pengajuan proposal mengenai pemekaran daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proposal yang masuk lewat kementerian dalam negeri saja mencapai 181 usulan pemekaran, sementara yang masuk lewat Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah dibahas komisi II DPR RI sebanyak 33 proposal.

Dari hasil evalusi beberapa pihak, pemekaran wilayah tersebut dalam kenyataanya tidak mampu meningkatkan pelayanan publik secara efektif. Menurut Eko Prasojo, Guru Besar Universitas Indonesia, yang juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dari 205 daerah hasil pemekaran hanya dua daerah pemekaran yang berhasil meningkatkan produk regional domestik bruto, pendapatan daerah, sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan. Hal tersebut terjadi lantaran daerah-daerah yang baru masih memiliki tingkat sumber daya yang belum memadai, pelayanan publik pun justru menjadi rumit dan tak efektif serta mendatangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu tingkat kesejahteraan masyarakat pun juga tidak kunjung membaik. Hal ini terjadi selain tingkat birokrasi yang tidak baik juga disebabkan hampir sebagian besar anggaran yang ada digunakan untuk belanja pegawai (PNS) serta kebutuhan belanja harian, bahkan untuk memenuhi belanja pegawai dan barang saja beberapa daerah cenderung devisit dan menuju kebangkrutan. Sehingga pemerintahan daerah tidak sanggup untuk melakukan pembangunan yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.

Pragmatisme Politik
Dengan demikian alasan yang mendalam di balik pemekaran wilayah bukanlah persoalan untuk mendekatkan pelayaan publik pada masyarakat ataupun terpenuhinya rasa keadilan dan pemerataan pembangunan, akan tetapi motif politik kekuasaan. Kondisi demikian terjadi bukanlah semata-mata kesalahan daerah yang menuntut pemekaran, namun lebih disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan serta membangun sistem birokrasi yang efektif dan efesien.

Lebih lanjut, watak pragmatisme politik juga terlihat dalam setiap pembentukan daerah baru. Partai-partai politik sangat berkepentingan dalam setiap pembentukan wilayah baru. Karena hal tersebut akan menjadi lahan subur untuk menempati posisi-posisi strategis pada jabatan publik seperti walikota, bupati, maupun gubernur, dan tentu saja akan mengisi pula di lembaga legislatif daerah. Semakin banyak daerah yang dimekarkan tentu saja menjadi lahan subur dalam mempermainkan anggaran daerah yang pada gilirannya akan dijadikan alat pemasukan bagi partai politik yang berkuasa di daerah baru tersebut. Dan inilah sebenarnya menjadi agenda tersembunyi dari isu pemekaran daerah.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa pemekaran daerah hanyalah upaya untuk ambisi kekuasaan yang digawangi oleh partai politik dan jauh dari upaya menyejahterakan rakyat. Hal ini akan semakin terasa dengan banyaknya konflik politik dalam setiap hajatan pemilihan kepala daerah yang mengarah pada tindak kekarasan.

Dengan kondisi yang demikian maka diperlukan suatu terobosan baru yang tidak saja menyangkut pembentukan/pemekaran daerah otonom baru, akan tetapi juga upaya evaluasi dengan menurunkan status atau bahkan melakukan penghapusan. Penghapusan dan penurunan daerah tentu tidak saja diberlakukan bagi daerah otonom hasil pemekaran, tapi juga daerah-daerah lama yang belanja pegawai dan barangnya lebih tinggi dibandingkan anggaran pembangunan.

Menurut relasi yang disampaikan oleh Fitra (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), beberapa daerah (124 daerah ) yang tingkat belanja pegawai negeri lebih tinggi dan terancam bangkrut di antaranya Kabupaten Klaten, Sragen, Lumajang, Kuningan, dan lainnya. Daerah-daerah tersebut perlu dievalusi secara menyeluruh, apakah masih layak sebagai daerah otonom atau tidak bila lebih dari 70 % anggaran tersedot untuk belanja rutin dan gaji pegawai, yang imbasnya daerah tersebut tidak mampu melaksanakan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga upaya pencabutan status sebagai daerah otonom dan digabungkan dengan kabupaten/kota terdekat sangat diperlukan. Misalnya, Klaten, beberapa kecamatan bisa masuk wilayah Provinsi DIY, beberapa wilayah kecamatan lainnya bisa masuk Kabupaten Sukoharjo ataupun Kabupaten Boyolali

Dengan demikian, masyarakat, pemerintah daerah, maupun parlemen daerah tidak saja menuntut adanya pemekaran daerah saja, akan tetapi juga perlu segera diwacanakan penghabusan daerah otonom yang mengalami kebangkrutan/devisit anggaran.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)