Pemilu 2014 Harus Efektif dan Efisien

Di dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 6A ayat 1 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pasal ini mengandung arti bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku sejak ditetapkannya amandemen tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial. Karena sudah disepakati maka sistem politik (sistem kepartaian, sistem pemilu, susduk MPR/DPR ) yang hendak dibangun pun harus mampu mengarah dan menunjang sistem presidensial tersebut.

Karena itu kemudian muncul wacana penyederhanaan partai sebagai langkah untuk memperkuat sistem presidensial. Sayangnya dalam upaya merancang penyederhanaan partai politik, elite politik di DPR tidak konsisten. Pada pemilu 1999 ada 48 partai politik peserta pemilu kemudian mengerucut menjadi 24 partai politik peserta pemilu pada 2004. Proses penyederhanaan partai tersebut dilakukan lewat pembatasan partai politik peserta pemilu atau yang sering disebut electoral threshold (ET). Namun pada pemilu 2009 muncul sikap inkonsistensi dari DPR yang mengubah penyederhanaan partai lewat electoral threshold (ET) menjadi parliamentary threshold (PT).

Perubahan ini mengakibatkan membengkaknya peserta pemilu 2009 menjadi 38 partai politik nasional. Perubahan ini kalau dicermati dengan saksama merujuk pada ketentuan pasal 202 mengenai ambang batas partai politik untuk memperoleh kursi di DPR yang bunyinya, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Hal ini telah penulis utarakan di Harian Jogja edisi 27 Februari 2009, di mana partai-partai yang tidak lolos ET berusaha sekeras mungkin untuk bisa ikut dalam pemilu 2009. Inilah yang kemudian memunculkan pasal 8 ayat 2, “Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.” Munculnya pasal ini sekaligus membatalkan ketentuan ET yang seharusnya naik dari 3 % pada pemilu 2004 menjadi 4 % atau 5 % pada pemilu 2009.

Di sisi lain dengan ketentuan PT tersebut partai-partai besar akan mendapat keuntungan. Sebab kendati partai politik atau caleg memperoleh suara banyak di suatu daerah pemilihan, namun secara nasional tidak memenuhi pasal 202 maka secara otomatis suara yang “diamanahkan” kepada caleg atau partai yang bersangkutan akan hilang. Sehingga kursi yang seharusnya menjadi milik partai yang tidak lolos PT akan menjadi perebutan lagi. Untuk memperebutkan sisa kursi tersebut maka muncul pasal 205 ayat 5 di mana sisa suara partai politik peserta pemilu (tentunya ini yang lolos PT) dikumpulkan di tingkat provinsi. Sisa suara yang diperoleh partai-partai besar apabila dikumpulkan pada tingkat provinsi tentu jumlahnya akan sangat besar yang bisa dijadikan untuk memperoleh kursi kembali.

Kini perdebatan mengenai penyederhanaan partai muncul kembali dalam menyusun undang-undang pemilu 2014, dan menurut hemat penulis perdebatan ini muncul tak jauh dari apa yang terjadi saat menyusun undang-undang pemilu 2009. Karena itu wacana yang dominan hanyalah seputar jumlah angka dalam menaikkan PT, ada yang menghendaki tetap, naik menjadi 3-4 % hingga ke tingkat ekstremis 5 %.

Dengan demikian perdebatan mengenai penyederhanaan partai pada waktu itu hanya untuk kepentingan partainya masing-masing, bukan merancang suatu sistem politik khususnnya sistem pemilu yang efektif dan efesien, atau bagaimana membangun sistem politik (pemilu) yang orientasinya jauh ke depan.

Penyederhanaan Lewat Pemilu
Isu penyederhanaan partai politik bukan berarti jumlah partai yang ada di Indonesia hanya dua atau tiga saja. Jumlah partai politik boleh banyak dan tidak usah dipersulit atau diperberat persyaratan untuk mendirikan partai politik sebagaimana UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Syarat pembentukan partai politik baru yang sangat berat seperti mempunyai kepengurusan di 100 % provinsi, 75 % kabupaten/kota, telah mengajarkan secara tidak langsung untuk berlaku “manipulatif” dan “kebohongan”. Sebab logika ini mencampuradukan antara kelahiran dan perkembangan serta pertumbuhan. Logika kelahiran tentu membutuhkan status hukum (akte kelahiran) agar mendapat perlindungan hukum dalam proses berkembang dan tumbuh menjadi besar. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan semangat hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 UUD 1945. Selain itu kenyataan sosial-kultural masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi suatu energi pada setiap masyarakatnya untuk memiliki kebebasan berserikat.

Karena itu terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak perlu verikasi di Kemenkum HAM terhadap partai-partai kecil peserta pemilu 2009 perlu mendapat apresiasi. Kendati demikian bukan berarti semua alumnus peserta pemilu 2009 berhak ikut serta menjadi peserta pemilu 2014. Sebab biasanya partai-partai kecil yang tidak lolos PT sulit untuk berkembang dan tumbuh besar, bahkan ada yang mengalami kematian. Tentu saja partai-partai yang tidak tumbuh dan berkembang akan sulit untuk bisa mengikuti pemilu 2014. Untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan sebuah partai peserta pemilu bukan lewat pemilu, akan tetapi dilihat dari hal-hal yang sederhana, misalnya jumlah anggota bertambah atau tidak, reproduksi isu atau wacana yang diusung atau direspons, reproduksi kadernya, kondisi keuanganya, dan sebagainya. Sayangnya banyak partai yang kalau tidak memiliki perwakilan di parlemen mengalami mati suri sehingga tidak tumbuh dan berkembang.

Partai-partai (2009) yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara logika akal sehat jelas akan sulit sekali untuk bisa ikut pemilu, sehingga jangan memaksakan diri untuk melakukan gugatan-gugatan (kendati itu haknya). Bila tetap ngotot bisa dipastikan bahwa partai tersebut tidak memahami sistem politik dan logika perkembangan dan pertumbuhan.

Dengan demikian hal ini merupakan langkah awal secara alami untuk melakukan penyederhanaan partai. Dengan kata lain langkah untuk melakukan penyederhanaan partai dilakukan lewat memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu. Kalau selama ini persyaratan pemilu hanya berkisar masalah administratif, misalnya UU Pemilu No 10 tahun 2008, pasal 81. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

  1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik
  2. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
  3. Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat
  4. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
  5. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan c
  6. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU

Kalau melihat persyaratan peserta pemilu dalam undang-undang sebelumnya baik undang-undang Nomor 12 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sebagaimana disebut di atas, maka persyaratan tersebut lebih banyak menyangkut persoalan administratif semata. Ke depan untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang ikut pemilu persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut administratif semata, akan tetapi harus mengarah pada fungsi dan peran partai itu sendiri. Jumlah anggota barang kali harus dinaikkan bagi partai-partai lama, besarnya dana yang dimiliki berkembang atau tidak, atau justru devisit menuju kebangkrutan. Sementara untuk persyaratan yang menyangkut peran dan fungsi parpol dapat dilihat sejauh mana repoduksi yang telah dilakukan, misalnya secara sederhana sejauh mana tingkat pendidikan dan sosialisasi politik yang telah dilakukan.

Penyertaan persyaratan tersebut tidak hanya akan berfungsi untuk menyederhanakan sistem pemilu yang efektif dan efesien saja lewat penyederhanaan partai politik yang ikut pemilu, akan tetapi juga akan memperdayakan partai politik setiap saat. Partai politik akan senantiasa hadir di masyarakat tidak hanya pada saat pemilu, dalam arti partai-partai khususnya yang kecil mengejar persyaratan semata yang asal-asalan sehingga cenderung untuk melakukan manipulasi.

Persyaratan yang diperketat akan memperkecil jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Idealnya partai politik peserta pemilu di Indonesia sebanyak 12 partai politik. Kalau pemilu 2009 telah gagal menyederhanakan sistem pemilu maka pemilu 2014 hal tersebut harus diwujudkan, tentu saja tidak langsung ekstrem menuju 12 akan tetapi minimal tidak bertambah dari 38. Namun karena pada pemilu 2009 telah gagal menyederhanakan peserta pemilu, maka pemilu 2014 mau tak mau harus turun kira-kira untuk segnifikasinya 24 partai politik. Angka tersebut ambang batas atas jumlah partai politik peserta pemilu 2014.

Sebab pemilu dengan jumlah partai banyak, lebih banyak nilai negatif serta akan mengurangi tingkat ketaatan asas Luber dan Jurdil. Dilihat dari segi anggaran saja sudah tentu akan banyak menyita uang rakyat. Dari segi pemilih akan lebih mudah dalam mencermati suguhan isu dan gagasan yang diusung oleh peserta pemilu dan secara teknis tidak bikin ribet pemilih saat mencoblos. Dari segi penyelenggara pun lebih ringan karena tidak menanggung beban psiko-politik yang begitu besar.

Semakin banyak peserta pemilu maka panitia penyelenggara khususnya di tingkat bawah TPS-PPK akan banyak mengalami tekanan psikologis politik, baik tekanan dari caleg/partai/saksi, waktu dan sebagainya yang akan berimbas pada ketahanan daya mental sehingga mudah ditekan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan calon/partai tertentu. Hal tersebut akan semakin menyediakan lahan subur bagi hadirnya para mafia pemilu. Dan pemilu 2009 telah membuktikan hal tersebut.

Argumentasi itulah yang menurut penulis perlu dihadirkan dan diresapi dalam melakukan penyederhanaan partai politik sehingga arah politik kita lekas naik kelas. Kalau dalam pemilu 2009 kita tidak saja tak naik kelas, akan tetapi turun kelas. Maka pada pemilu 2014 harus naik kelas, sehingga jika peserta pemilu masih membengkak berarti semakin turun kelasnya, tapi kalau masih sama dengan pemilu 2009 berarti tidak naik kelas. Sehingga mau tidak mau pemilu 2014 harus naik kelas.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)