Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa

Membahas pendidikan sama dengan membahas masa depan suatu bangsa. Bagi Ki Hajar Dewantara, mendidik itu membebaskan manusia dan proses memanusiakan manusia (driakarya).

Sebuah pilihan penting untuk mencetak generasi berkualitas. Tingkat kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya dikarenakan model pendidikan yang belum dapat menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan; membebaskan potensi manusia dan memanusiakan manusia.

Ditinjau dari aspek psikologi, ada beberapa hal yang dapat diamati dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di negara besar ini hanya mengutamakan kognisi atau kecerdasan otak, sedangkan segi afeksi atau rasa, sangat kurang mendapat perhatian. Hasilnya, keberanian mengemukakan pendapat dalam kelas, motivasi belajar, minat dan bakat sering kali diabaikan.

Sementara itu, dilihat dari segi proses belajar, pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan hasil daripada proses dan usaha yang sudah dilakukan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari sistem UAN yang menjadikan nilai sebagai standar kelulusan serta proses ujian yang menuntut siswa untuk menghapalkan jawaban, bukan pemahaman terhadap materi yang diajarkan.

Kurikulum yang sering kali berubah menandakan bahwa kurikulum yang dibuat sekadar trial and error tanpa adanya konsistensi dan evaluasi yang baik. Hal ini membingungkan peserta didik, karena seringnya perubahan buku ajar serta metode ajar guru dalam kelas. Peserta didik dituntut untuk siap menerima metode belajar baru tanpa mempertimbangkan segi kesiapan penerimaan peserta didik terhadap metode pengajaran yang baru. Parahnya, sering kali guru pengajarnya sendiri tidak memahami secara menyeluruh metode pengajaran berdasarkan kurikulum yang baru.

Masalah lain yang juga muncul adalah kualitas guru atau pendidik. Dapat dilihat, pengajar di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi banyak yang hanya menyampaikan materi pelajaran secara tutorial satu arah; kurang menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pengajar cenderung tidak menyukai dan bersikap represif pada siswa yang vocal dan kritis. Lebih jauh, siswa kritis dianggap pengacau dan pembuat onar di kelas. Akibatnya, murid menjadi takut untuk mengemukakan pendapat di dalam kelas, karena takut dimarahi atau dikeluarkan dari ruang kelas.

Masalah penting lain bagi para guru adalah kesejahteraan. Gaji guru yang sekarang sudah lebih baik dari era sebelumnya ternyata menimbulkan kesan bahwa guru adalah profesi semata. Sementara itu, jiwa pengabdian sebagai pendidik sudah bukan hal penting. Hal ini dapat dilihat dari maraknya soal ujian yang bocor atau guru yang membantu siswanya berbuat curang dalam UAN, untuk menjaga citra baik sekolah.

 

Industrialisasi Pendidikan   

Pada tinggkat pendidikan yang lebih tinggi, mahalnya biaya kuliah ditambah dengan UU BHP yang telah ditetapkan menambah beban problem pendidikan di republik tercinta. Otonomi penuh Perguruan Tinggi Negeri dalam pengelolaan operasional, dari finansial hingga birokrasinya, menimbulkan masalah baru. Asas nirlaba yang terdapat pada pasal 4 ayat (1), pasal 38 ayat (3), dan pasal 39 adalah pasal yang memaktub bahwa pendidikan itu nirlaba. Namun dalam praktiknya, ternyata tidak ada.

Biaya kuliah sebuah PTN ternama di Yogyakarta yang sudah menerapkan BHP sangatlah mahal, bahkan lebih mahal dari kampus swasta. Untuk memasuki salah satu jurusan favorit saja seorang mahasiswa harus membayar puluhan juta rupiah. Pemotongan birokrasi yang ditawarkan UU BHP membuka peluang yang semakin luas bagi industrialisasi pendidikan. Pemerintah kemudian seperti mengangkat tangannya dalam menjalankan amanah pembukaan UUD 1945 alinea 4, Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mari berkaca serius, dalam bidang pendidikan, Indonesia masih kalah jauh dengan India. Lihatlah, harga kipas angin di India lebih mahal daripada harga sebuah laptop, dan fotokopi lebih mahal daripada harga buku. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah India mendukung sepenuhnya sistem pendidikan yang berjalan. Hasilnya, dua per tiga personel IT di dunia adalah seorang India. India bahkan telah berhasil membangun sendiri industri otomotif, perfilman. Yakinlah, resep semua itu adalah pendidikan.

Seharusnya pemerintah Indonesia belajar dari India, agar model kurikulum trial and error tidak terus-menerus diujicobakan pada anak didik dan biaya pendidikan tidak terus melambung. Hingga suatu saat, seorang anak petani desa miskin pun bisa berkuliah, memiliki kesempatan yang sama dengan seorang anak konglomerat di kota. Jika pendidikan tidak menjadi agenda utama dalam program pembangunan pemerintah maka masa depan bangsa yang lebih baik agaknya masih jauh dari sekadar sebuah mimpi di siang hari. Wallahu a’lam bi shawab.

Recommended For You

About the Author: Husni Mubarok

Aktivis pergerakan mahasiswa sekaligus anggota Solo Institute