Perjuangan dan Pelemahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri delapan tahun silam. Ia disahkan melalui UU Nomor 30 tahun 2003. Beberapa lembaga legislatif maupun eksekutif tampak kegirangan. Sebab, lembaga superbody ini berwewenang menyelidiki dan menuntut pejabat yang diduga terlibat korupsi.

Di samping mempunyai wewenang dalam kriminalisasi dan pencegahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2003, KPK juga gencar mensosialisasikan bahaya korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar praktik korupsi dapat dicegah. Sehingga pada akhirnya, budaya korupsi yang telah tersistematisasi bisa terkurangi, baik di daerah maupun pusat.

Semenjak KPK disahkan oleh pemerintah, beberapa kasus besar seperti penyalahgunaan dana yayasan pengembangan perbankan Indonesia (YPPI) oleh Burhanuddin Abdullah, suap alih fungsi hutan lindung oleh Al-Amin Nasution, serta skandal Artalita Suryani berhasil ditangani.

Tak tanggung-tanggung dengan tugas dan wewenang yang dimandatkan di pundak mereka, KPK pun sampai-sampai mengusut dan memenjarakan mereka. Hal tersebut bertujuan agar para tersangka jera dan tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Sementara itu, seiring didengungkannya nama KPK oleh publik, bahkan dianggap sebagai penyelamat uang negara, beberapa lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian merasa terancam atas sepak terjang KPK.

Meskipun baru, lembaga ini dianggap lebih berkualitas dalam penanggulangan kasus korupsi daripada lembaga penegak hukum lainnya. Tercatat, dari 158 kasus yang ditangani, 43 kasus berhasil berhasil dieksekusi oleh Pengadilan Tipikor hingga berkekuatan hukum tetap.

Pelemahan KPK

Sejalan dengan prestasi yang diraih oleh KPK, sepertinya KPK mendapat kecaman dari beberapa pihak. Di mana tuduhan korupsi dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto oleh Anggodo menggelembung ke publik. Hal ini memaksa KPK terpecah-belah sampai pergantian Ketua KPK hingga dua kali. Akibat dari itu, selama dua tahun belakangan ini, beberapa kasus yang ditangani oleh KPK tidak terselesaikan, dan mereka lebih banyak mengurusi konflik internal lembaga.

Menyadari KPK yang terpecah belah, sampai muncul isu pelemahan di internal lembaga, Ade Rahardja, Candra M Hamzah dan Johan Budi mulai disebut-sebut terlibat skandal Nazaruddin. Kabarnya, tiga pimpinan ini menerima uang proyek Wisma Atlet SEA GAMES dari Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Dari peristiwa tersebut, kemudian muncul rekomendasi dari beberapa tokoh nasional untuk tidak meloloskan tiga pimpinan KPK pada tahap seleksi.

Komite Etik

Tidak berhenti di situ saja, seiring dengan tidak puasnya publik dalam penanggulangan kasus korupsi, bahkan muncul survey yang mengatasnamakan buruknya penindakan KPK, kemudian dibentuklah Komite Etik. Tujuannya, jika terjadi penyalahgunaan lembaga pengawas KPK ini mampu melakukan pemeriksaan pimpinan KPK yang terlibat kasus korupsi.

Meskipun demikian, ternyata lembaga yang dipimpin oleh Abdullah Hemahahua menyalahi konsiderat Undang-undang 45 dalam perwujudan masyarakat adil dan makmur. Pasalnya, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara bahkan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, hal-hal yang terkait dengan wewenang KPK termasuk rencana revisi pasal 12 Undang-Undang KPK oleh DPR harus ditindaklanjuti.

Selain itu, jika KPK ingin independen, pengawasan dari lembaga apa pun termasuk Komite Etik harus dihapuskan atau dicabut wewenangnya. Mengingat KPK adalah lembaga yang bersifat independen yang dalam bebas dari pengaruh apa pun, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang KPK.

Recommended For You

About the Author: Agam Cendekia