Politik Anggaran Senjata Pengawasan Pemerintah

Anggaran tidak hanya berorientasi pada kebijakan. Namun juga keberpihakan kepada golongan yang masih belum menikmati kue pembangunan atau termarginalkan atas nama pembangunan.

Rakyat masih menunggu realisasi dan bukti. Namun alangkah lebih baik, seandainya masyarakat mampu mengawal, bagaimana kebijakan anggaran tersebut dapat terealisasi dalam bentuk yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Itulah harapan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat. Namun sayangnya, keadaan tersebut tidaklah mudah dilakukan. Mengingat, sampai saat ini keterbukaan dalam penyusunan anggaran hanya dikuasai oleh segelintir penguasa.

Pertanyaannya kemudian, kenapa kondisi tersebut bisa terjadi? Apakah informasi tentang anggaran merupakan barang yang bisa disembunyikan ataukah memang masyarakat tidak memahami sama sekali tentang penggunaan anggaran negara?

Jawabannya bisa dua-duanya. Sebagai pengelola dana publik, aparat mempunyai kecenderungan melakukan tindakan yang korup karena kekuasaannya. Dengan cara sengaja, penguasa akan menyembunyikan apa yang dia miliki sehingga dapat diselewengkan. Paling tidak, itulah yang terjadi saat ini. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi. Sebab, masyarakat tidak memahami politik anggaran.

JIka keadaannya seperti ini, tentu saja sangat menghawatirkan. Sebab di satu sisi, masyarakat tidak paham mekanisme dan tata aturan anggaran. Di sisi lain, penguasa, dengan pengetahuan yang mereka miliki, menyembunyikannya dari masyarakat.

Kondisi seperti ini sangat rentan terjadi penyelewengan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, justru masuk ke kantong segelintir para penguasa yang telah mengambil keputusan sepihak.

Pendidikan Politik Anggaran

Anggaran publik merupakan bentuk hubungan antara para pembayar pajak dan aparat pemerintah. Jadi, penggunaan anggaran harus dipahami oleh para pembayar pajak. Apa jadinya kalau para pembayar pajak tidak paham mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Nah, jika melihat kondisi semacam ini maka pengetahuan masyarakat tentang anggaran merupakan sebuah keharusan. Jika memang menginginkan anggaran dana tersebut digunakan secara benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lantas peran pendidikan ini akan diambil oleh siapa, tentu jawabanya bisa sangat luas. Namun, jika berbicara masalah politik, seharusnyalah partai politik mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam hal pemahaman politik anggaran.

Sebab, pada bidang anggaran tersebut terjadi banyak penyelewengan anggaran. Itu terjadi karena lemahnya pengawasan antar lembaga pemerintah atau oleh pihak-pihak tertentu dilemahkan. Sudah menjadi rahasia umum, bila ditingkatan, praktis dana proyek pemerintah menjadi bancakan korupsi. Ironisnya, korupsi tersebut dilakukan dan pelakunya adalah orang-orang yang mengerti tentang anggaran.

Kita sudah lelah melihat terjadinya penelewengan dana publik yang dilakukan bersama, baik oleh pengawas maupun pihak-pihak yang berwenang. Ternyata, lembaga-lembaga yan bertugas tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Jalan keluarnya, pengawasan yang lebih luas lagi dan lebih melibatkan banyak orang. Di sini, masyarakat sebagai penyumbang dana, harus dilibaatkan atau disadarkan. Itu tidak lain karena pengawasan yang hakiki adalah pengawasan dari masyarakat itu sendiri.

Perbedaan politik anggaran negara dengan anggaran yang lain terletak pada peran serta masyarakat, dan berbagai aktor. Namun, pada prinsipnya, anggaran publik tidak berbeda dengan anggaran lainnya. Yakni bagaimana membuat pilihan di antara kemungkinan. Kemungkinan pengeluaran, keseimbangan, dan proses memutuskannya.

Akan tetapi, anggaran publik memiliki tipikal yang berbeda, seperti bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor dalam penyusunannya yang memiliki tujuan berbeda‐beda, serta mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dari prinsip tersebut, ternyata politik anggaran memanglah penting untuk dipahami seluruh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Karena, tanpa keterbukaan, sangatlah sulit melihat sejauh mana dana publik dipergunakan dan peruntukannya apa.

Pada pasal 23 ayat (1) secara jelas menyatakan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaaannya, Benarkah APBN telah digunakan untuk sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat? Benarkah APBN berpihak pada Ekonomi riil masyarakat?

Politik Anggaran di Pusat dan Daerah

Di segala level pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, banyak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran masyarakat. Baik yang dilakukan dalam sistem penentuan anggaran, maupun dalam aplikasi penggunaan anggaran.

Sistem penentuan anggaran harus melalui mekanisme yang telah disusun dengan baik, agar masyarakat dapat turut serta dalam penentuan anggaran. Proses penentuan anggaran ini sangat krusial, karena baik dan buruknya alokasi anggaran dan penyelewengan, terjadi pada proses ini.

Bahkan kini, isu tentang anggaran publikc telah mewarnai karut marut wajah politik anggaran di Indonesia. Isu tentang Bank Century yang beraroma politik mewarnai isu pembiayaan politik dari dana publik. Meskipun belum terbukti, namun aroma tersebut menusuk sangat kuat dan tak terhindarkan.

Belakangan ini, yang masih sangat hangat, penentuan proyek wisma atlet di Palembang telah membuat negeri ini semkin bopeng dengan wajah kebijakan politik anggran yang tidak jelas. Sehingga para penguasa dengan seenaknya melakukan kebijakan anggaran yang koruptif dan bersama-sama, seperti tanpa dosa. Iitu semua merupakan bukti bahwa politik anggaran sangat berperan dalam menentukan baik buruknya sebuah negara.

Anggaran yang seharusnya menjadi hak seluruh warga Indonesia, oleh segelintir penguasa dan partai digunakan justru untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Selama ini, partai politik telah mendapatkan jatah anggaran untuk menjalankan Pemilu, namun masih saja para penguasa belum puas. Mereka justru menggunakan anggaran publik sebagai sarana melakukan money politic. Kegiatan sangat ironis di mana dana masyarakat digunakan sebagai alat untuk menjalankan aktivitas politik yang mengatasnamakan partai.

Yang lebih menyedihkan lagi, seperti yang diungkapkan Nazarudin, sebagai Bendahara partai mengatakan bahwa anggaran negara tersebut digunakan juga dalam perebutan kekuasaan di dalam partai politik. Anggaran semacam itu merupakan anggaran yang menyesatkan. Dan untuk meluruskannya, menjadi tugas partai dan masyarakat pada umumnya yang melek politik anggaran.

Recommended For You

About the Author: Amri Yahya