Politik dan Ironi Kehancuran Lingkungan

Isu lingkungan hidup yang belakangan ini semakin menguat ternyata tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Tapi yang diketahui masyarakat hanyalah sebuah kampanye yang sulit dikatakan berhasil. Alih-alih untuk kepentingan lingkungan, tapi justru berkembang sebagai alat kampanye perusahaan untuk melakukan promosi. Namun jika diambil nilai positifnya tentu ada manfaat yang bisa dipetik.

Nilai-nilai lingkungan hidup di permukaan akan cukup mudah dilihat. Sebagai contoh banyak orang beranggapan bahwa lingkungan hidup hanya identik dengan tidak membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon di hutan, atau penanaman pohon kembali. Padahal nilai-nilai tersebut dalam konteks negara akan membawa dampak besar pada sisi kehidupan dari berbagai lini.

Peran-peran besar ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun kali ini akan dibahas mengenai peran politik atau partai politik dalam penyelamatan lingkungan hidup. Mari kita ingat sebuah proses yang berjalan beberapa tahun lalu, di Bali telah diselenggarakan sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim yang diselenggarakan UNFCC yang diikuti oleh negara-negara dunia baik negara industri maupun negara berkembang.

Dalam konferensi tersebut terungkap sebuah komitmen dari negara-negara industri dunia untuk melakukan penyelamatan dunia. Dengan cara mengurangi gas karbon di udara yang diketahui telah mengakibatkan perubahan iklim. Bahkan, saat ini sudah berdampak di seluruh dunia. Tanpa adanya proses negosiasi politik yang kuat, mustahil KTT tersebut dapat berjalan, ini menunjukkan bahwa untuk menjalankan proses KTT pasti didahului dengan proses politik di tingkat dunia.

Ekopolitik Indonesia
Bagaimana dengan proses politik yang terjadi di Indonesia? Ini masih menjadi misteri apalagi isu tentang lingkungan hidup ternyata tidak pernah mendapatkan tempat yang layak di dalam proses politik di Indonesia. Ini terlihat tidak banyak partai yang mengusung isu penyelamatan lingkungan hidup, apalagi melakukan tindakan nyata dalam hal penyelamatan lingkungan. Bahkan, keputusan-keputusan politik yang diambil banyak menyengsarakan lingkungan. Bisa kita lihat dalam beberapa kasus, misalnya demi kepentingan sekelompok orang atau penguasa izin alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan menjadi pelabuhan Tanjung Api-api dilakukan tanpa mengindahkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Ini menunjukkan bahwa laju pengerusakan hutan dan pesisir berjalan begitu cepat, sementara proses rehabilitasi yang terjadi saat ini berjalan tertatih-tatih bahkan terabaikan. Di antara ancaman pemanasan global yang terjadi di Indonesia justru terus sibuk merusak lingkungan. Ini sungguh ironis.

Lingkungan merupakan isu mendasar yang terpinggirkan di tengah simpang siur dan hiruk pikuk isu-isu politik di permukaan. Memang benar isu demokrasi perlu diperjuangkan, namun kita juga perlu berpikir ulang, apakah proses demokrasi yang berkembang ini dapat berjalan dengan baik di tengah kehancuran daya topang lingkungan. Bisakah kita berdiri bertepuk dada menjadi bangsa berdemokrasi namun ternyata kerusakan lingkungan telah menyandara kita.

Dari data riset yang dilansir FAO, ternyata telah menempatkan Indonesia sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Dari data itu 2 persen atau 1,87 juta hektare per tahun hutan di negeri ini rusak, jika dikonversi menjadi lapangan bola maka setiap jam terjadi kerusakan seluas 300 kali lapangan sepakbola.

Sementara itu dari UNEP juga menunjukkan bahwa kerusakan luar bisa telah terjadi di Kalimantan. Pada tahun 1950 hutan masih tampak hijau dan dalam kurun waktu sampai tahun 2005 telah terjadi kerusakan yang mencengangkan, 50 persen hutan hijau telah lenyap. Diprediksi pada tahun 2020 hanya tinggal 25 persen. Ini adalah contoh-contoh yang mudah dipahami, jika data-data disusun lebih lengkap lagi maka akan terlihat jelas kerusakan lingkungan yang luar bisa terjadi di negeri ini. Namun celakanya lagi meski data menunjukkan terjadinya kerusakan lingkungan yang luar bisa tersebut, tapi masih sangat sulit membuka ruang kesadaran kita untuk memperbaiki lingkungan.

Melahirkan Sistem Ekopolitik
Mengambil istilah dari seorang pakar politik ekologi Terece Ball yang populer tentang Biocracy yang maknanya adalah pemerintah yang memikirkan keberadaan makhluk hidup. Ini merupakan disiplin ilmu politik yang relatif baru di tengah semakin merosotnya lingkungan hidup di seluruh dunia. Adalah merupakan bentuk tata kelola lingkungan hidup dan bentuk ideologi yang pro terhadap lingkungan hidup, serta untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan manusia. Dalam konsep ini yang mesti ditimbang tidak hanya manusia tapi binatang, ekosistem, dan nasib generasi mendatang.

Bagaimanapun kerusakan lingkungan hidup bukanlah ciptaan Tuhan melainkan akibat tingkah laku manusia. Kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi logis dari kecenderungan menempatkan produksi di atas konservasi, pertimbangan hari ini di atas kepentingan masa depan, mengutamakan generasi saat ini tanpa memikirkan generasi mendatang.

Terlepas dari itu semua, perubahan pada level kebijakan dan penguatan kelembagaan lingkungan hidup di pusat maupun daerah sangat diperlukan sebagai fondasi bagi perubahan yang lebih sistematis dalam jangka panjang. Dengan komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan lingkungan dalam sistem sosial politik, setiap negara diharapkan segera mencarikan solusi persoalan lingkungan hidup.

Recommended For You

About the Author: Amri Yahya