Politik Kutu Loncat

Politik merupakan wilayah memperjuangkan kepentingan. Kalau dirasa naik kapal hijau, kuning, dan sebagainya dirasa lambat, dan tujuan meraih kepentingan mengalami banyak kendala dan gangguan, maka wajar adanya berpindah, menyeberang, atau meloncat ke kapal lain. Atau, membuat kapal sendiri.

‘Tak Bisa ke Lain Hati’. Begitu judul lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Katon Bagaskara bersama Kla Project di era pertengahan 90-an. Syairnya begitu indah dan sangat romantis. Iramanya yang syahdu membuat lagu ini sangat populer.

Karena itu, banyak anggota masyarakat, khususnya kalangan muda, terlebih yang tengah dimabuk asmara, menggunakan lagu ini untuk mengungkap isi hati dan menyatakan kesetiaannya pada kekasih pujaan hatinya. Kendati ‘Tak Bisa ke Lain Hati’ dinyatakan berulang kali, namun toh dalam kenyataannya, tak sedikit yang berpisah, bahkan ‘ditolak’ cintanya.

Kalau dalam hubungan asmara saja ‘Tak Bisa ke Lain Hati’ sulit dipegang komitmennya dan tidak bisa menyakinkan seseorang, apalagi dalam dunia politik. Rumusan ‘Tak Bisa ke Lain Hati’ tak akan pernah berlaku. Dalam politik, tak ada yang percaya bila ada yang menyanyikan lagu tersebut.

Lihatlah, banyak politikus yang berpindah dari satu Partai Politik ke Partai Politik lain. Hal inilah yang dalam perkembangan politik terakhir tengah ramai dilakukan oleh beberapa politikus seperti Dede Yusuf (Wakil Gubenur Jawa Barat) yang pindah dari PAN ke Partai Demokrat; Zainul Madji (Gubernur NTB) yang pindah dari PBB ke Partai Demokrat; Sunarno (Bupati Klaten) yang berpindah dari Partai Golkar ke PDIP; dan Titik Suprapti, istri mantan Bupati Sukoharjo, yang berpindah dari PDIP ke Partai Golkar.

Peran Politikus

Demokrasi akan berjalan baik manakala ada Partai Politik. Di mana Partai Politik tersebut memiliki beberapa fungsi, seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, maupun partisipasi politik. Fungsi tersebut harus dijalankan dan diperankan oleh partai politik sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak rakyat, sehingga membuat suara rakyat lebih berarti.

Fungsi-fungsi tersebut akan dimainkan dan diemban oleh para politikus yang bernaung dalam suatu Partai Politik tertentu. Dengan demikian, penilaian yang diberikan kepada seorang politikus adalah sejauh mana kemampuan politikus tersebut mampu merealisasikan dan memerankan fungsi-fungsi politik dan suatu organisasi politik.

Ini berarti, seorang politikus akan dinilai, sejauh mana kemampuan menjalankan peran-peran politiknya dalam melaksanakan fungsi-fungsi suatu organisasi politik. Sehingga bukan partai politiknya, akan tetapi, politikusnya.

Dan dalam kaitan ini, Lawson, dalam bukunya Political Parties (1990) menulis, bahwa etika politik profesional hanyalah berhubungan dengan profesi politikus; bukan pada Partai Politik atau organisasi tertentu yang ditempati oleh sang politikus, di mana dia mengabdi.

Dengan kata lain, politikus yang profesional tidak akan tergantung pada Partai Politik atau lama tidaknya seorang politikus mengabdi dalam suatu organisasi politik. Karena itu, politikus profesional adalah bagaimana kemampuan sang politikus tersebut untuk konsisten memfungsikan peran politiknya sebagaimana yang penulis singgung di atas.

Pindahnya Politikus

Dengan demikian, ditinjau dari etika politik, tidaklah menjadi persoalan berpindahnya politikus ke satu Parpol ke Parpol lain. Hanya saja masalahnya sekarang, apakah kepindahan para politikus tersebut untuk mengoptimalkan peran politiknya, atau memiliki motif dan tujuan yang lain.

Jawabannya tentu tidaklah tunggal dan hanya sang politikus dan malaikat saja yang tahu. Sebab, dalam faktanya, sulit untuk dihindari, bahwa untuk mengoptimalkan dan menjaga konsistensi peran politiknya dalam memperjuangkan nasib rakyat, memerlukan sikap pragmatis (baca: bukan pragmatisme).

Penulis lebih suka menyebutnya sebagai langkah taktis-strategis yang terkadang, oleh sebagian masyarakat dipahami sebagai sikap pragmatisme politik. Atau meminjam istilah yang digunakan oleh seorang sosiolog Muslim, Ibnu Khaldun, cenderung mengikuti pemenang. Dan dalam politik, pemenang itu berarti mereka yang berkuasa.

Akan tetapi, perpindahan ini bukanlah jaminan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat. Sebab, sebagaimana yang penulis singgung di atas, apakah sang politikus tersebut mampu menjalankan peranan politiknya atau tidak selama ini. Bila ya, besar kemungkinan akan dipercaya kembali. Bila tidak, sulit berharap untuk dipercaya. Apalagi di tengah-tengah pemilihan secara langsung. Maka pindah partai bukan suatu jaminan untuk meraih kembali dukungan rakyat.

Banyaknya politikus yang pindah partai tersebut, menurut penulis, lebih disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya sistem perkaderan yang baku dan berjenjang dalam suatu organisasi politik. Kedua, pola rekrutmen politik yang tak fair dan cenderung mempertimbangkan kekuatan finansial.

Ketiga, konflik internal yang tak kunjung mereda, serta pengelolaan konflik yang cenderung mematikan politikus-politikus tertentu. Keempat, persaingan politik yang sangat kompetitif, baik di internal partai maupun antar-Partai Politik.

Karena itu, yang perlu diperbaiki ialah pola perkaderan, rekrutmen, maupun dalam pengelolaan konflik internal masing-masing Partai Politik. Sementara itu, secara umum, perlu segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan penyederhanaan partai.

Pindahnya para politikus dari suatu Partai Politik ke Partai Politik lain merupakan cerminan dari sistem politik yang masih berantakan. Sehingga bukan cerminnya yang harus dibelah, akan tetapi buruknya sistem politik itu yang harus diperbaiki.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)