Ramadhan dan Kebohongan Rezim SBY

Ramadhan ini mari berintrospeksi lebih dalam. Tentang diri, bangsa, dan kinerja pemerintah yang tampak tidak membaik. Janganlah terus-terusan berbohong.

Mari mengingat sikap dan aksi politik moral sarat gugatan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Gerakan ini muncul dari hasil pertemuan sederet tokoh lintas agama.

Bertempat di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, tokoh lintas agama meminta pemerintah untuk berhenti berbohong terhadap publik. Dalam forum lintas agama itu ada Syafi’i Ma’arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin, Shalahudin Wahid, Franz Magnis Suseno, dan beberapa pemuka agama lain dari agama Hindu dan Budha.

Mereka menilai kebohongan pemerintah sudah terlalu banyak. Ada 18 kebohongan rezim SBY yang dibeberkan, yakni 9 kebohongan rezim lama dan jumlah kebohongan yang sama juga dilakukan pada rezim SBY yang baru. Kebohongan-kebohongan dimaksud berdasarkan data dan fakta dan siap disandingkan dengan data versi pemerintah.

Beberapa pihak tersulut dan berang oleh aksi tokoh lintas agama itu. Terlebih pemerintah. Joko Suyanto, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, yang mewakili pemerintah sempat angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan tersebut. Pada intinya, pemerintah membantah dituduh berbohong dan menolak dikatakan telah berbohong.

Sementara, Said Aqil, Ketua Umum Nahdatul Ulama, menaruh catatan kritik terhadap tokoh-tokoh lintas agama yang dinilainya tidak etis dan kurang bijak. Alasannya, mereka adalah agamawan yang musti memberi teladan pada umatnya. Menurutnya, kata ‘bohong’ tidak pantas muncul dari tokoh agama.

Polemik terus mengalir. Suguhan pemberitaan kebohongan-kebohongan ala pemerintah oleh tokoh lintas agama seolah menjadi menu khusus publik. Bahkan pemerintah mengajak berdialog dengan tokoh-tokoh lintas agama dalam satu meja, guna mencari titik perbedaan dan silang pandangan.

Sayangnya, suguhan pemberitaan maupun kebutuhan duduk bareng antara tokoh lintas agama dan SBY lebih didasarkan pada pelurusan penggunaan istilah ‘bohong’, tapi bukan substansi di balik istilah. Sehingga kritik oleh tokoh lintas agama bukan tidak mungkin akan tereduksi maksud dan tujuan sebenarnya.

Lagi-lagi, citra politik yang sebenarnya hendak digugat oleh pernyataan dan sikap kritikal para tokoh agama malah menguatkan kesan positif pada pemerintah. Pemerintah (baca: SBY) dinilai oleh publik akan ditempatkan pada posisi ‘ditindas’ dan dianiaya.

Bukannya kesadaran masyarakat yang meningkat, tapi dukungan pada SBY akan menguat. Padahal, melihat jejak rekam kinerja pemerintah saat ini, tidak ada alasan untuk dikatakan baik atau sukses. Sialnya lagi, bukan solidaritas dan kebersamaan menentang pemerintah, tapi polarisasi dan friksi di tengah umat. Mengapa?

Polarisasi

Sedikit perbandingan, kontradiksi pernyataan, penilaian, sikap dan tindakan antara tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU (diwakili Ketua Umum NU) menandakan gejala polarisasi dan keterpecahan umat dalam berhadapan dengan pemerintah. Kekuatan civil society (masyarakat sipil) yang notabene direpresentasikan umat Islam melemah.

Muhammadiyah dan NU merupakan dua ormas Islam yang selama ini mengawal dinamika kebangsaan, keindonesiaan, dan kenegaraan. Dua ormas itulah modal sosial kekuatan civil society di saat negara gagal memainkan peran.

Sebagai ormas berbasis Islam, mencari titik temu antara Islam dengan civil society perlu diupayakan, di samping bagaimana membangun kerja sama dengan agama-agama lainnya yang bila saling bersinergi maka akan sempurnalah kekuatan civil society.

Apa yang digagas oleh tokoh-tokoh lintas agama merupakan upaya menerjemahkan keberpihakan Islam terhadap kondisi umat dengan perspektif tafsir liberatif. Agama hendak diteriakkan untuk ditransformasikan dan dikontekstualisasikan. Dengan demikian, agama tidak melulu hanya berbicara Tuhan, tapi berbicara atas nama kemanusiaan. Dalam bahasa lain, liberasi agama lebih mengedepankan keseimbangan kesalehan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial.

Agama sangat menganjurkan dan bahkan diturunkan untuk kesentosaan serta kemaslahatan, bukan pelanggeng praktik-praktik penindasan. Agama musti turut andil dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Kelantangan agama menjadi penentu, mendobrak kebekuan umat dan pengebirian sisi asali manusia; respek terhadap praktik-praktik korupsi, skandal hukum, kemiskinan, penganngguran; dan menentang dominasi-hegemonik yang membuat independensi Indonesia tergerus.

Di tengah pluralitas agama-agama, rautan relasi keharmonisan agama-agama untuk duduk bersama menyatukan visi dan orientasi dialogis dalam menjawab tantangan keumatan amat penting dilakukan. Berharap banyak tentunya eksistensi Indonesia dari eksistensi-fungsional agama-agama yang ada agar bersama-sama menjadi bagian penuntun kesejahteraan. Cacat dan baiknya Indonesia yang plural ini tergantung pada sejauh mana agama-agama berjejaring dalam kesolidan pandangan, sikap, dan cita-cita.

Visi Politik

Dengan demikian, konsekuensi dari reorientasi progresif dan liberatif agama-agama adalah peneguhan visi politik agama-agama di tengah realitas politik bangsa. Di setiap zaman, tantangan agama-agama pastilah berbeda. Sehingga asumsi-asumsi kebenarannya pun layak digeser. Perubahan yang melingkupi memaksa agama-agama untuk harus terus direvitalisasi pesan dan semangatnya agar substansi dan tujuan agama-agama benar-benar dapat dibumikan.

Tanpa keberanian menggeser pola tafsir maupun aksi, agama-agama akan kehilangan relevansinya. Dengan kata lain, kebenaran agama sangat terkait erat dengan realitas yang melingkupi. Meminam Abdul Karim Soroush, benar agama itu tidak cacat, tapi sama benarnya bila dikatakan bahwa pemahaman agama adalah juga bercacat.

Dalam konteks pergulatan sosial poitik dan demokrasi di era transisi Indonesia saat ini, dan lebih-lebih hidup di tengah era post-kolonial, umat beragama musti merumuskan visi politik-agamanya dalam perspektif baru yag lebih pro-rakyat; berhubungan dengan civil society, masyarakat politik, negara, hubungan internasional, hegemoni, dominasi asing dan peran intelektual, yang memiliki kontinuitasnya dengan gagasan-gagasan teks dan agama pembebasan maupun kritik. Demikian kata Antonio Gramsci dalam buku Yudhi Haryono.

Atau dalam konsepsi Ali Syari’ati disebut sebagai agama revolusi kaum tertindas dengan alasan historis bahwa agama sejak awal kelahirannya membawa pesan-pesan perubahan, transformasi, dan kritik sosial.

Recommended For You

About the Author: Agung Suseno