Ramadhan, Parlemen, dan Keberpihakan

Kesempatan bersua Ramadhan tahun ini membawa pesan kuat bagi anggota Parlemen, untuk setidaknya, bergeser kepada keberpihakan yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau bukan untuk rakyat.

Setiap manusia pada dasarnya sama. Ambil contoh yang paling sederhana saja. Setiap manusia memerlukan makan dan minum. Yang membedakan, makan dan minum hanyalah dua hal dengan tingkat kebutuhan dan cara mewujudkan yang berbeda.

Dalam hal tingkat kebutuhan, tentu setiap orang, setiap kelompok, maupun masyarakat tidaklah sama. Orang yang lapar tentu lebih membutuhkan, dibandingkan dengan orang yang telah kenyang. Sementara itu, orang yang kelaparan (baca: sudah tidak makan berhari-hari) tentu lebih mendesak untuk disegerakan, bila dibandingkan dengan mereka yang lapar lantaran belum sarapan.

Begitulah setidaknya mentalitas para wakil rakyat di Senayan. Tidak seharusnya mereka terus-menerus menuntut fasilitas, sementara kinerjanya tidak menentu.

Kemarin, tercetus keinginan dari Anggota Dewan untuk memiliki sebuah gedung megah, indah, dan penuh fasilitas. Pertanyaan penting pertama kalinya, tentu mengenai tingkat kebutuhan; apakah benar-benar lebih mendesak untuk segera didahulukan dan segera dibangun atau tidak.

Gedung dengan atap bocor, serta dinding berlubang dan reyot atau gedung yang masih megah dan gagah, untuk kemudian dibongkar dan dibangun gedung baru. Kedua gedung tersebut memiliki peran yang sama, yakni untuk melayanai keperluan masyarakat; hanya saja fungsinya yang mungkin berbeda. Yang satu untuk menyelanggarakan pendidikan (lembaga pendidikan), sementara yang satu untuk menyelenggarakan perwakilan (lembaga perwakilan).

Penentuan Prioritas

Di sinilah kita dituntut untuk berpihak, serta menentukan skala prioritas. Prioritas utama dan pertama seorang anggota dewan, tentunya adalah bagaimana menyejahterakan rakyat; bukan menyejahterakan diri dan keluarga, serta kroninya.

Sikap ngotot para wakil rakyat yang menginginkan fasilitas lebih jelas menunjukkan tidak adanya skala prioritas dalam upaya menyejahterakan rakyat. Selain itu, juga tidak ada keperpihakan mereka terhadap derita hidup rakyat.

Argumentasi yang menyatakan bahwa semua itu telah ada alokasinya masing-masing, merupakan argmentasi yang tidak memiliki keperpihakan seorang anggota dewan. Sehingga hal ini sangat sesaat dan menyesatkan.

Argumentasi tersebut sama saja berarti bahwa mereka telah kenyang makan, namun masih merasa kurang, sehingga masih meminta jatah makan lagi. Sementara, orang-orang yang kelaparan hanya dibelaskasihi saja, dengan hanya dianggarkan menyambung hidup. Atau dengan kata lain, sekadar menahan lapar dan haus; bukan diperjuangkan untuk tumbuh menjadi manusia yang kuat.

Ini berarti, anggota dewan tidak memiliki tingkat penghayatan sosial terhadap nasib orang-orang yang kurang mampu, serta tidak memiliki kepekaan sosial yang tinggi (empati), untuk turut merasakan penderitaan yang dialami orang lain.

Janji Politik dan Keberpihakan

Di sinilah janji-janji yang abstrak pada waktu kampanye itu diuji. Masalah kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan sesuatu yang masih bersifat umum dan ‘abstrak’. Pengejawantahan dari itu semua akan mudah ditangkap, manakala kita berbicara dengan orangnya, yakni oleh siapa dan untuk siapa.

Sehingga sesuatu yang abstrak dan umum dapat dicerna, ditangkap, dan dimengerti. Oleh siapa? Tentu para politisi di Senayan yang menebar janji pada waktu kampanye. Sedang untuk siapa? Tentu untuk rakyat yang dijanjikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Di sinilah perlunya keperpihakan anggota Dewan.

Keperpihakan terhadap kaum mustadh’afin inilah yang tidak dimiliki anggota dewan. Mereka lebih berpihak pada kekenyangan, kemegahan, dan kegelamoran yang dibungkus seabrek rasionalitas kinerja.

Menurut Ilmu psikologi, hal ini merupakan bentuk narsisistis yang memindahkan atas nama rakyat dan demokrasi untuk dibelokkan pada pribadi sendiri (Erich Fromm, 1997). Gejala seorang pengidap narsis selalu beranggapan, bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya sempurna, tanpa cacat, dan secara otomatis, takkan pernah bisa disalahkan.

Tidak adanya keperpihakan para politisi Senayan menandaskan, bahwa mereka dan Partai Politik tidak memiliki basis ideologi kerakyatan yang kuat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan dalam tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Karena hal itulah yang harus didahulukan; bukan malah memperjuangkan nasibnya sendiri.

Implikasi lain dari ketidak jelasan basis ideologi para wakil rakyat ialah tidak adanya skala prioritas dalam menentukan arah kebijakan. Lewat beberapa fungsinya—legislasi, anggaran, dan kontrol—seharusnya DPR mampu berbuat lebih banyak dalam memajukan kesejahteraan umum, dengan mendorong pemerintah untuk melakukan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan gedung sekolah, perbaikan jalan, jembatan dan sebagainya.

Semoga Ramadhan ini akan membuat Kinerja Parlemen semakin membaik. Amin.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)