Ramadhan, Ukhuwah, dan Persatuan Bangsa

Menjadikan Ramadhan sebagai titik tolak pemahaman akan perbedaan tentu sangatlah mungkin. Mari menjaga republik ini dengan sepenuh hati. Untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Baiknya, pada bulan suci ini, kita mengenang rentetan kekerasan berbau SARA yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Air belakangan ini. Bila mengingatnya, kian membuat kelu nurani pluralitas bangsa.

Bangsa yang selama ini dikenal santun kini begitu mudahnya terserang demam anarkisme. Slogan perbedaan adalah rahmat tidak lagi bersiul nyaring. Kekerasan seolah menjadi tuhan baru. Diskriminasi terhadap komunitas lain yang dianggap berbeda mengalahi toleransi, kerukunan, keharmonisan dan spirit pluralitas.

Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah hingga menewaskan tiga warga bangsa yang sejatinya dijamin hak-haknya merupakan potret kebengisan bangsa yang terus merambah. Ditambah lagi pengurusakan oleh orang tak dikenal (OTK) di Temanggung Jawa Tengah terhadap aset-aset bangunan milik umat Kristen. Yang membuat prihatin lagi, sasaran perusakan adalah gedung sekolah yang notabene tempat belajar dan mengajar, tempatnya calon cerdik pandai, generasi pelanjut bangsa.

Belum reda kasus korupsi, mafia pajak, bandit-bandit peradilan dan kejaksaan yang sempat membut kerut dahi publik, gejala konflik SARA menjadi pelengkap kesemerawutan. Tidak salah bila tokoh-tokoh lintas agama tergugah untuk melakukan aksi moral dengan slogan ‘pemerintah pembohong’ atau yang juga dikenal dengan ‘kebohongan publik’.

Sepintas lalu antara kasus konflik SARA dan aksi moral ‘kebohongan publik’ oleh sederet tokoh lintas agama tidak ada hubungannya. Namun, seperti juga kerap dikhawatirkan oleh sebagian kalangan, konflik SARA memberi dampak pada luputnya sorotan publik pada kasus-kasus korupsi, mafia pajak dan kasus-kasus lain yang melibatkan elite pejabat kakap.

Lebih dari itu, konflik SARA (intra agama dan antaragama) bekorelasi erat dengan gerakan moral ‘kebohongan publik’ tokoh lintas agama. Pencarian kambing hitam akan mendarat di pundak para agamawan. Pendaratan ke wajah agamawan sangat mungkin didesain oleh pihak-pihak tertentu agar menampar muka para agamawan yang kritis.

Intoleransi

Namun bagi penulis, persoalannya lebih dari itu. Konflik SARA, baik dalam kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, Temanggung Jawa Tengah maupun di pasuruan Jawa Timur adalah konflik yang sebab-sebab substansialnya adalah intoleransi. Intoleransi dalam relasinya dengan antar agama atau intra agama merupakan dampak dari kegagalan pendidikan agama, moral dan budi pekerti.

Pada konteks ini, agamawan sudah barang tentu bertanggung jawab atas mengendurnya toleransi umat. Asumsi-asumsi demikianlah yang berpeluang dijadikan alasan untuk menyerang tokoh-tokoh lintas agama dalam barisan gerakan moral ”kebohongan publik” karena gagal dan lalai mengurusi umatnya dalam melakukan pembinaan.

Seperti pernah dikatakan Jalaludin Rahmat dalam perbincangan seputar konflik SARA di salah satu stasion televisi beberapa lalu. Ia mengatakan, intoleransi adalah buah dari cara pandang agama yang lebih cenderung pada pemahaman fundamentalis. Yakni intoleransi yang berujung pada pelenyapan atas kelompok atau komunitas agama lain.

Pada awalnya adalah penafian atau klaim ketidakabsahan. Lalu pendiskreditan, dehumanisasi, pembunuhan, dan pelenyapan. Dan menurut Jalaludin Rahmat pula, saat ini, di Indonesia, dari kasus terbunuhnya tiga warga Ahmadiyah, fasenya sudah pada tahap pembunuhan yang bukan tidak mungkin akan mengarah pada fase pelenyapan.

Bila memang kesimpulan Jalaluddin Rahmat, yang juga berdasarkan penelitian ilmiah dibenarkan, yang segera perlu dipikirkan adalah mengurai sebab-musabab mengapa gejala fundamentalisme muncul. Gaya pemahamanan fundamentalismekah yang menjadi akar intoleransi?

Tanpa ada pretensi sedikit pun siapa atau pihak mana pun, masifnya fundamentalisme agama, seperti juga telah disebut, merupakan dampak dari kegagalan pemuka agama dalam memberi asupan pemahaman-pemahaman yang toleran, berspirit pluralisme, multikulturalisme, dan bersemangatkan dialog.

Fundamentalisme beragama pada dasarnya dianjurkan karena menjadi tonggak terbangunnya keutuhan tauhid serta autentisitas akidah. Slogannya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja, ar-ruju’ ila qura’an wa sunnah (kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah) tidaklah harus dipahami secara membabi buta atau ‘kebablasan’. Artinya, ruju’ ila qur’an wa sunnah hendaknya melampaui zaman dan menggali pesan-pesan universalnya, bukan pemahaman-pemahaman atau tafsiran tekstual, rigid, kaku, dan normatif.

Ide dasar fundamentalisme berkorelasi erat dengan gagasan-gagasan atau ideologi transnasional yang diboyong dari Timur Tengah (baca: Arab) untuk dipaksakan di Indonesia yang memiliki latar belakang plural dalam berbagai aspeknya. Karenanya, menghalau ide-ide asing itu, khazanah budaya lokal yang kaya musti menjadi pertimbangan dilakukannya filterisasi atau seleksi kritis.

Bila tidak, warna pemahaman agama asing (transnasional) akan berbenturan dengan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini. Ada kekhasan budaya, identitas dan karakter yang perlu penyesuaian dan proses-proses akomodasi yang serasi. Sehingga wajah Islam akan tampil dengan gaya yang santun, toleran, bersahabat dan mengedepankan keramahtamahan.

Bi al-Hikmah

Islam sendiri sebenarnya telah memberi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang cukup cerdas bagaimana Islam disiarkan, yakni bil hikmah (filosofis), mau’izhhotul hasanah (nasihat yang baik), dan jadal bil hasan (debat, baik tertutup maupun terbuka).

Bukan dengan cara-cara kekerasan, pemaksaan apalagi diskriminasi, dehumansiasi hingga pembunuhan. Tiga pola di ataslah yang patut dijadikan titik pijak dalam berdakwah yang tentunya musti dibarengi dengan penghargaan terhadap budaya lokal atau kearifan-kearifan yang melingkupi.

Dan yang terpenting, perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan yang pasti ada dan merupakan desain atau skenario dari sang pencipta alam jagat raya. Karenanya, penafian terhadap perbedaan, praktik-praktik diskriminasi, dehumanisasi, pembunuhan maupun pelenyapan terhadap kelompok lain karena perbedaan berarti menentang sunatullah itu sendiri.

Harus diakui, kasus-kasus kekerasan yang terjadi, selain kegagalan aparat polisi sebagai instrumen keamanan negara, pemuka-pemuka agama juga musti tergugah untuk introspeksi dan berbenah sembari melakukan refleksi.

Recommended For You

About the Author: Agung Suseno