Virus Korupsi Jangkiti Generasi Muda

Salah satu penyebab lahirnya era reformasi ialah menjamurnya perilaku korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Karena itu salah satu agenda yang harus ditegakkan oleh setiap rezim/pemimpin dalam era reformasi ini adalah memberantas korupsi. Hal ini yang kemudian menjadi kesadaran bersama antara masyarakat politik (partai politik, parlemen, dan pemerintah) dan masyarakat sipil untuk saling bahu membahu dan bekerja dalam mencegah dan memberantas perilaku korupsi. Kesadaran bersama inilah yang kemudian direspons oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan menghasilkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melahirkan Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu muncul pula Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001. Amanah undang-undang inilah yang kemudian melahirkan suatu komisi independen yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang kita kenal saat ini.

Kesadaran untuk memberantas korupsi tersebut juga melahirkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat baik di pusat maupun daerah yang berperan serta dalam mengungkap kasus-kasus korupsi sebagai tindakan represif. Di mana peran serta masyarakat ini diatur dalam suatu kebijakan pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tentu saja peran tersebut tidak hanya bersifat represif akan tetapi juga preventif.

Semangat anti korupsi inilah yang kemudian menjadi isu jual pokok setiap partai politik maupun para politisi baik lokal maupun nasional dalam meraih simpatik masyarakat. Hal tersebut pada gilirannya diharapkan akan dapat mendaur ulang atau mendongkrak suara partai politik maupun politisi dalam memperebutkan kursi di parlemen maupun jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota. Sehingga setiap musim kampanye entah itu kampanye legislatif, presiden, gubernur maupun bupati/walikota jualan anti korupsi selalu diserukan dengan penuh semangat. Contohnya seperti yang dilakukan Partai Demokrat (PD) melalui kader-kadernya dalam suatu iklan kampanye pada pemilu 2009 lalu dengan mengusung jargon “katakan tidak pada korupsi” yang kini sering diputar ulang oleh salah satu stasiun televisi swasta.

Didikan Generasi
Kendati semangat anti korupsi tersebut telah dicanangkan cukup lama dan kini telah mencapai usainya yang ke-13 tahun sejak reformasi bergulir, dan menjadi jualan hampir semua partai politik maupun politisinya, namun perilaku korupsi tersebut masih senantisa hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Celakanya justru tidak semakin mengecil akan tetapi justru semakin meluas, tidak saja di pusat tapi juga telah merambah ke daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, bahkan sudah ada yang dipenjarakan seperti Bupati Kutai Kertanegara. Tidak hanya itu, kini korupsi juga telah merambah pada genarasi muda. Kasus skandal pembangunan wisma atlet di Palembang yang melibatkan banyak politisi muda adalah sebuah contoh bagaimana korupsi sulit untuk ditendang dari bumi pertiwi. Kendati secara hukum (fakta hukum) belum teruji tingkat kebenarannya, namun secara politik hal tersebut telah menurunkan dan membentuk persepsi bahwa politisi muda sangat rawan terhadap serangan korupsi, dan tentu saja hal ini menurunkan kadar kepercayaan terhadap politisi muda.

Pertanyaannya kemudian ialah apakah masih bisa diharapkan generasi muda kita untuk membersihkan perilaku korupsi. Sebagai pemuda tentu kita semua harus tetap optimis bahwa korupsi itu akan dapat dipersempit ruang geraknya. Hanya saja kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita dididik oleh generasi korup maupun oleh situasi dan kondisi yang korup. Itu diawali dari kebiasaan menyontek saat masih di sekolah, kemudian setelah menjadi pelajar terjadi perkelahian antar pelajar, dan saat menjadi aktivis mahasiswa kalau demo suka anarkis, setelah menjadi pejabat korupsi. Gayus, termasuk pula Nasaruddin cs merupakan contoh telanjang dari didikan generasi, situasi, dan kondisi yang korup.

Bila demikian akankah korupsi itu dapat hilang dengan memotong satu, dua, tiga, bahkan lima genarasi sekalipun. Kalau yang terjadi hingga saat ini dalam setiap hajatan pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi mahasiswa dan pemuda isu suap, money politic selalu menyelimuti suasana kongres, muktamar, dan apapun namanya apalagi di tubuh partai politik.

Hal ini tentu yang harus menjadi renungan bagi generasi muda (pemuda dan mahasiswa) khususnya aktivis yang saat ini suka beraksi dan bersuara keras untuk melawan dan memberantas korupsi. Jangan sampai terkena istilah “mulutmu harimaumu”, hari ini bersuara keras melawan korupsi setelah lulus menjadi pegawai justru menjadi koruptor. Para aktivis 98 yang banyak menentang Orde Baru yang korup kini terjebak dalam situasi yang dihasilkan dari didikan generasi, situasi, dan kondisi yang korup, sehingga hal itu memudarkan harapan semua orang terhadap politisi muda.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)