Demokrasi Tak Laku di Negeri Asal

Istilah demokrasi pertama kali muncul sekitar abad 5 sebelum masehi. Kata demokrasi itu sendiri secara etimologi berasal dari dua pokok kata yang berasal dari Yunai yakni “demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti memerintah. Dengan demikian demokrasi  bisa berarti “cara memerintah negara oleh rakyat” atau “cara rakyat memerintah negara”.

Di mana semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik, yaitu semua warga negara boleh ikut dalam dewan rakyat. Dengan demikian demokrasi berarti bahwa semua orang berhak untuk memerintah diri sendiri, yaitu untuk mengambil bagian dalam menentukan undang-undang.

Sistem demokrasi yang terjadi di negeri asalnya yakni Yunani saat itu merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat dilaksanakan secara efektif karena berjalan dalam kondisi sederhana, yaitu wilayahnya terbatas  dan jumlah penduduk sekitar 300.000. Itu pun hanya berlaku bagi warga negara yang resmi, untuk budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi sudah tidak bersifat langsung lagi, akan tetapi berdasarkan perwakilan (representative democracy).

Dua Kutub

Di negeri asalnya tersebut, sejak kelahirannya demokrasi telah menjadi sebuah perdebatan antar kalangan cerdik pandai saat itu. Pendapat yang saling bertumbrukan muncul antara Plato dan Aristotales, (F. Isjawara, 1995). Kendati Aristoteles murid Plato, namun dalam persoalan demokrasi mereka bertolak belakang. Plato merupakan penyokong utama demokrasi sedangkan Aristoteles penentang utama sistem politik demokrasi.

Gagasan Plato mengenai demokrasi setidaknya bisa dijumpai dalam bukunya yang berjudul “Republik” pada bab VIII sampai IX, membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga macam yaitu, pertama bentuk pemerintahan yang terbaik ialah kerajaan dan bentuk merosot (degenerate form) dari kerajaan ialah tiran. Kedua, Aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan ideal oleh beberapa orang dengan bentuk merosotnya oligarkhi. Ketiga, demokrasi sebagai pemerintahan yang baik dengan bentuk merosotnya “mobokrasi” atau “mob-rule” yaitu bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang tampuk pemerintahan.

Sejalan dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan yang merosot, maka ada pula warga negara yang baik dan yang buruk pula yang dapat dijumpai dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi dalam negara itu. Apa yang dilakukan Plato tersebut dalam membagi bentuk-bentuk pemerintahan yang ideal/baik dan yang buruk/jelak hanyalah berupa ide belum atau tidak ada dalam kenyataan.

Sementara itu penolakan Aristoteles terhadap demokrasi dapat dijumpai dalam bukunya yang berjudul “Politics” pada bab 6 sampai bab 13 yang memaparkan hasil riset terhadap kurang lebih 158 konstitusi terhadap negara-negara kota di Yunani, yang kemudian bukunya tersebut mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Tiga bentuk pemerintah atau bentuk konstitusi yang baik yaitu monarchi, aristokrasi dan “polity”. Sedangkan tiga bentuk pemerintah dengan konstitusi yang buruk/jelek ialah tirani sebagai bentuk merosot dari monarki, oligarki sebagai bentuk merosot dari aristokrasi dan demokrasi sebagai bentuk merosot dari “polity”.

Polity merupakan bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. “Polity” ini ditafsirkan oleh Garner dan Gilchrist sebagai bentuk pemerintahan yang menyerupai bentuk pemerintahan demokrasi konstitusional dewasa ini. Maclver menafsirkan sebagai bentuk pemerintahan di mana golongan menengah yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “demos” rakyat dan “kratein” memerintah, yang ekstremnya adalah bentuk merosot daripada “polity”. Aristoteles menganggap demokrasi sebagi bentuk merosot, karena berdasarkan pengalamannya sendiri penguasa-penguasa di negara-negara kota yang demokratis dari zamannya seperti Athena adalah teramat korup.

Pandangan Aristoteles tersebut juga tampak sangat berbeda dengan kecenderungan masyarakat sekarang yang mengakui bahwa demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang mampu mengantarkan kesejahteraan umum. Sehingga hampir semua negara berlomba-lomba untuk menyatakan dirinya negara demokrasi. Sementara itu dalam pandangan Aristoteles demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang merosot dan akan membawa kebangkrutan. Hal ini terjadi karena dalam negara yang berbentuk demokrasi yang berkuasa ialah orang-orang miskin, serakah, dan tidak beradab. Hasil riset Aristoteles pada waktu itu menunjukkan bahwa para penguasa pemerintah demokrasi yang mereka laku pertama-tama dan utama ialah bagaimana berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara kesejahteraan umum tidak diindahkannya.

Refleksi Kita

Dari paparan di atas maka pertanyaan yang muncul ialah pertama, kalau di negeri asalnya saja demokrasi tidak pernah dilaksanakan dan hanya berada dalam alam ide kenapa kita mesti mengkampanyekan demokrasi. Kedua, kalau toh itu dikatakan demokrasi dalam praktiknya sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles hanya menghasilkan para penguasa yang korup yang tak pernah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian demokrasi itu belum teruji mampu menyejahterakan rakyat di negeri asalnya sebagaimana hasil riset yang dilakukan Arietoteles.

Dan apa yang menjadi kekhawatiran dari Aristoteles tersebut hari ini menemukan kebenarannya, dan Indonesia oleh dunia barat sangat disanjung akan keberhasilannya dalam berdemokrasi. Dan kita semua bangga akan hal itu, hal ini sama saja (kalau menggunakan logika Aristoteles) kita bangga menjadi negara korup dan dalam faktanya memang korupsi merajalela, sehingga NKRI sering kali diplesetkan menjadi Negara Koruptor Republik Indonesia.

Pertanyaan ketiga apakah dengan demikian secara alam logika berpikir saja kita terjajah, atau dengan kata lain mengapa kita mesti mengadopsi (copy paste) demokrasi barat yang berasal dari Yunani tersebut. Padahal bentangan Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah menyimpan kekayaan yang luar biasa, tidak saja akan alam dan budayanya, akan tetapi juga sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, pergantian kekuasaan, dan sebagainya yang sempat tumbuh dan berkembang dalam puluhan kerjaaan, baik besar maupun kecil. Sayangnya kekayaan itu tidak pernah kita gali, kembangkan dan majukan, atau kita masih minder dan belum percaya diri menjadi orang Indonesia lantaran proses penjajahan ratusan tahun selalu menempatkannya pada posisi terendah/bawah. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)