Ijazah Palsu dalam Pemilukada dan Kinerja Kepolisian

Belum lama ini, Polda Jawa Tengah mengeluarkan penyataan bahwa ijazah mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang digunakan untuk mencalonkan diri pada Pilkada Sragen tahun 2000 terbukti palsu.

Yang paling mengejutkan dari fakta tersebut adalah proses investigasi yang memakan waktu cukup lama oleh pihak kepolisian. Padahal dugaan ijazah palsu tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi sejak tahun 2001 silam.

Para saksi telah dimintai keterangan. Demikian halnya pihak pelapor. Sehingga terhitung sudah 10 tahun proses kasus tersebut berjalan. Sehingga jika diasumsikan maka sudah 10 tahun pula laporan dugaan ijazah palsu itu terombang-ambing di meja kepolisian. Ini berarti selama 10 tahun juga masyarakat Sragen dipimpin oleh tokoh yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Meskipun dengan segala “kepintarannya” sang tokoh bisa lolos dalam tahap seleksi.

Tak tanggung-tanggung, Untung Wiyono lolos untuk dua periode pencalonan kepala daerah yaitu pada Pilkada tahun 2000 dan 2006. Sebuah sejarah besar yang memilukan di Bumi Sukowati. Tapi nasi telah menjadi bubur, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, perumpamaan itulah yang tepat digunakan untuk menggambarkan keadaan Sragen saat ini.

Masyarakat tentu sah-sah saja untuk curiga terhadap berbagai pihak yang terkait dengan persoalan tersebut. Curiga terhadap kinerja KPU, partai pengusung, polisi, dan Untung Wiyono sendiri sebagai terlapor kala itu.

Atau setidaknya masyarakat diperbolehkan bertanya dalam diri, kenapa polisi bisa kecolongan dengan kasus ini. Kasus yang relatif mudah untuk diungkap kebenarannya. Bahasa kasarnya, tinggal cross check ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut atau cross check ke Dinas Pendidikan di kota yang mengeluarkan ijazah tersebut. Sederhana menurut kita, tapi dipersulit oleh kepolisian, tepatnya oknum polisi.

Kinerja Kepolisian
Polisi telah menemukan kebenaran bahwa ijazah SMA Untung Wiyono adalah palsu. Untung pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan meringkuk di sel tahanan. Ia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi dana kas daerah (Kasda) Kabupaten Sragen. Kebenaran yang selama Untung berkuasa menjadi bupati tak pernah terungkap.

Kala itu, semuanya seolah baik-baik saja. Selama 10 tahun Untung seolah orang yang kebal hukum. Polisi pun saat itu terkesan sangat repot sekali sehingga tak sempat menangani kasus ini secara profesional.

Kejadian seperti ini tentunya sangat disayangkan, karena jika kasus ini diungkap sejak awal, maka akan banyak memberikan efek positif bagi masyarakat. Bisa saja Untung dituntut lengser lebih awal karena tidak memenuhi salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Atau setidaknya masyarakat Sragen tidak merasa dibohongi selama 10 tahun oleh bupatinya.

Kepolisian Tak Profesional
Dengan “terlambatnya” pengungkapan kasus ini, setidaknya masih ada kesempatan bagi semua pihak terkait untuk dapat memperbaiki kekurangan. Paling tidak kepolisian harus minta maaf kepada masyarakat Sragen atas ketidakprofesionalannya dalam bekerja, sehingga kasus ini butuh waktu yang sangat lama.

Selain itu polisi juga harus memeriksa dan menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Tidak hanya Untung saja yang diproses, siapa yang membuat ijazah itu, oknum polisi yang terlibat, dan semua jaringannya. Sedangkan bagi partai harus lebih cermat dalam mengadakan seleksi dan verifikasi tokoh yang akan diusung menjadi calon kepala daerah. Sehingga semua tidak merasa dibohongi.

Recommended For You

About the Author: Agung Setyawan