Melucuti Perfilman Indonesia, Bergelut dengan Etika dan Norma

Dunia perfilman nasional kita tampaknya sedang “sakit”. Film-film yang diproduksi kini bukan berorientasi pada kualitas yang semestinya mampu menjadikan masyarakat Indonesia bangkit dan terinspirasi oleh film tersebut namun tidak, film kita justru menyeru dan mengagung-agungkan budaya hedonisme, sarat kapitalisme.

Pada dasarnya dunia Film Indonesia dilindungi Undang-undang perfilman no.33 tahun 1999. Namun akhirnya toh undang-undang itu sekadar menjadi payung para produsen film bukan payung bagi para konsumen film. Alasannya rasional, UU perfilman digunakan ketika ada kasus yang “nyangkut” di punggung mereka, namun etika unsur sopan santun dan hak-hak konsumen untuk mendapatkan tontonan yang berkualitas dan mendidik diabaikan dengan alasan : Seni.

Misalnya saja bunyi undang-undang perfilman Indonesia, BAB III  Pasal 5, Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Dalam pasal lima ini yang perlu digaris bawahi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Artinya kebebasan berkreasi industri film nasional ada batasan-batasan yang mengikat yang mestinya dipatuhi.

Ada batasan nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dalam film yang beredar di tengah masyarakat namun jika dilihat hingga hari inipun banyak film tidak bermutu bahkan film ‘esek-esek’ yang beredar di Indonesia, misalnya saja film dengan genre horor di Indonesia rata-rata menyisipkan ‘esek-esek’ dalam filmnya baik secara auditori maupun fulgar.

Herannya, adegan ranjang dianggap sebagai ‘bumbu’ dalam film kita, dan itupun lolos dari Lembaga Sensor Film Indonesia, dengan kondisi seperti ini jadi sangsi, tugas lembaga sensor itu sebenarnya ngapain aja? Sampai film dengan adegan fulgar bisa lolos ditonton bebas masyarakat.

Eksploitasi Perempuan
Masih dalam BAB III, UU Perfilman pasal 6. Dalam point  b, dijelaskan bahwa film Indonesia dalam kontentnya dilarang menonjolkan unsur pornografi, namun pada kenyataannya pornografi senantiasa menghiasi layar kaca kita, entah tersirat atau tersurat.

Meski definisi pornografi hingga kini masih dalam perdebatan. Menurut hemat saya, pornografi dalam sebuah adegan bisa diartikan, kostum, suara, gerakan, dan sebagainya yang dengan sengaja diciptakan dan  bisa menimbulkan atau merangsang syahwat.

Sekarang kita analisa film Indonesia, cenderung menggunakan unsur pornografi dan seksualitas sebagai daya tarik filmnya. Bukan sekadar dalam film tapi juga dalam judul dan posternya. Misalnya saja judul-judul berikut ini : “Mas Mau? Masukin Aja,” kemudian Arisan Brondong, Suster Keramas, Tiren, Akibat Pergaulan Bebas, Sekali Tendang Langsung Gol, Air Terjun Pengantin dan sebagainya.

Sekilas dari kovernya saja kita bisa melihat bahwa film tersebut menggunakan daya tarik seksual sebagai pemikat pasar. Parahnya tubuh perempuan yang kemudian menjadi objek. Sementara UU perfilman pada pasal 6 poin terakhir menyatakan  bahwa film yang dibuat tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia.

Bukankah menjadikan perempuan sebagai objek ‘dagangan’ dalam film menyiratkan jika film kita melenceng dari point tersebut. Apalagi dalam setiap adegannya apabila kita cermati, jarang film Indonesia mengangkat ketegaran perempuan, kesuksesan perempuan,  atau hal positif lain tentang perempuan.

Perempuan dalam film senantiasa dikesankan Pelit, galak, “kemayu”, ‘Janda’, bodoh, menderita, cengeng, dan lain sebagainya. Perempuan dalam Film kita benar-benar direndahkan martabatnya. Film telah melakukan dramatisasi besar-besaran terhadap audience terhadap makna dan hakikat seorang perempuan.

Regulasi Sekadar Formalitas
Tanpa disadari film membentuk sebuah budaya yang mengajarkan kita untuk menginterpretasikan perempuan layaknya yang ada di film. Semisal, film berkata perempuan itu manja doktrinasi itu tanpa disadari mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita akan perempuan. Dan pada ahirnya logika menarik kesimpulan bahwa semua perempuan yang hidup di dunia ini manja.

Regulasi dan peraturan perlu di ubah dan disesuaikan pada setiap waktu, agar relevan dengan kondisi saat ini. Namun apapun hukumnya, apapun undang-undangnnya, ketika tidak ada kesadaran dari pelaku dan penikmatnya untuk saling menuntut hak dan kewajiban mereka akan sama saja. Regulasi dunia perfilman akan berakhir hanya sebagai formalitas negara. Tak lebih.

Recommended For You

About the Author: Danar Kristiana Dewi