Membangun Hukum Lingkungan Berbasis Tatanan Lokal

Jika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, sungai terakhir telah mengering, manusia baru sadar kalau uang tak dapat dimakan.  Suku Indian

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang pertama yang menggunakan prinsip modern pengelolaan lingkungan dan pengembangan yang terus-menerus dan merupakan lanjutan dari konsep peraturan dari masa kolonial Belanda seperti Nuisance Ordinance (peraturan gangguan) 1926, Wild Animal Protection Ordinance (peraturan perlindungan hewan liar) 1931 dan Nature Protection Ordinance (peraturan perlindungan alam) 1941.

Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menghamba Pemilik Modal

Pasca Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung masif. Perekonomian Indonesia dihadapkan dengan gelombang globalisasi yang mempunyai kecenderungan kepada ekonomi global. Ekonomi global yang cenderung menganut aliran liberal kapitalistik atau sistem kapitalis global menuntut adanya privatisasi pada hampir segala bidang kehidupan perekonomian suatu negara. Asumsi yang muncul adalah bahwa privatisasi tersebut dilakukan agar perusahaan asing dapat masuk dan menanam modal atau saham sekaligus menanamkan pengaruhnya pada skala ekonomi nasional.

Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002), perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumber daya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 UU yang dibuat, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi.

Pada level di bawah UU juga terdapat peraturan yang banyak disorot, di antaranya PP No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Persoalan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat banyak dan membingungkan, diakibatkan banyaknya peraturan yang satu dengan yang lain saling bertabrakan dan tidak adanya konsistensi antara undang-undang yang satu dengan yang lain maupun dengan UUD 1945, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Pembentukan hukum di bidang sumber daya alam mempunyai keberpihakan kepada pemilik modal dengan adanya privatisasi. Sebagai contoh munculnya UU No 4 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengubah fungsi air dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara, karena memberikan kesempatan masuknya investor, yang terjadi kemudian privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (baik air tanah, air permukaan, maupun air sungai) secara komersial oleh badan usaha dan individu, namun juga penguasaan asing tidak terelekkan lagi, akibatnya masyarakatlah yang menjadi korban, terutama para petani.

Permasalahan berikutnya dalam pengelolaan kehutanan yaitu adanya kebijakan konservasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berupa penetapan sejumlah kawasan tertentu menjadi taman nasional, yang telah menggusur masyarakat adat dari wilayah adatnya. Dalam proses penetapannya menjadi kawasan Taman Nasional oleh pemerintah, ada banyak konflik yang timbul, berawal dari tidak diikutsertakannya masyarakat lokal/adat di sekitar kawasan, terutama dalam proses penetapan tata batas. Kemudian fakta yang diungkapkan oleh Greenpeace mengenai kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia terkenal sebagai pembalak hutan nomor satu di dunia. Menurut Thomas E Walton, “Secara lebih mendasar, kerusakan hutan merupakan akibat dari kapasitas berlebihan dalam proses pengelolaan kayu, kurang dihargainya hutan, pengasingan masyarakat sekitar hutan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah, korupsi aparat, serta gagalnya pemerintah maupun kedaulatan hukum.”

Memperkuat Komunitas Lokal

Prof Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa hukum nasional sebagai beban untuk komunitas lokal, artinya hukum nasional hanya satu lapis tipis yang menutupi sejumlah lapisan tebal di bawahnya. Tatanan lokal masyarakat Indonesia telah ada sebelum datangnya era hukum nasional. Paradigma bahwa pembuatan hukum nasional bisa menyelesaikan dan menjadikan satu keragaman ternyata gagal karena terjadinya kesemrawutan hukum dalam komunitas lokal. Cara berhukum daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat berbeda, setiap komunitas mempunyai norma sendiri dalam mengatur tatanan masyarakatnya.

Masyarakat adat yang turun temurun telah mempraktikkan cara-cara mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan secara bijak dan baik sehingga antara alam dan masyarakat terjadi hubungan yang harmonis. Di antara praktik-praktik masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan antara lain dikenal adanya Parak di Sumatra Barat, Rimbo Larangan dan Hutan Adat di Jambi, Repong di Lampung, Tembawang di Kalimantan Barat, Simpung di Kalimantan Timur, dan sebagainya, adalah sedikit dari banyak contoh keberhasilan masyarakat adat mengelola hutan.

Dalam disertasi Bernard L Tanya disebutkan, bahwa hukum nasional tidak selalu compatible dengan hukum lokal di Sabu. Bernard kemudian merumuskan bahwa bagi masyarakat Sabu hukum nasional banyak menjadi beban. Definisi kebenaran menurut hukum nasional berhadapan dengan kebenaran lokal. Seperti halnya yang terjadi sampai saat ini antara masyarakat Sikep di Sukolilo Pati yang mempunyai pandangan hidup selaras dengan alam, hidup bercocok tanam, menjaga hutan di wilayah Pegunungan Kendeng terusik dengan rencana PT Semen Gresik yang akan mendirikan pabrik di lokasi itu. Hukum nasional seakan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini karena ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa mempedulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat.

Pengelolaan alam berbasiskan masyarakat adat harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, merupakan suatu upaya pemenuhan hak-hak masyarakat adat baik dalam tataran sosial, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan oleh masyarakat hukum adat harus dikaitkan dengan konsepsi hak asasi manusia khususnya dikaitkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. (*)

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.