Menimbang Kualitas Parpol Kita

Sejak era reformasi bergulir hingga saat sekarang, siapa pun boleh mendirikan partai politik (parpol). Karena itu akan selalu muncul parpol baru dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Pada pemilu 1999 ada sekitar 48 parpol perserta pemilu, pemilu 2004 diikuti oleh 24 parpol, dan pemilu 2009 diikuti 38 parpol (24 parpol peserta pemilu 2004 dan 14 parpol baru). Sementara itu untuk pemilu 2014 parpol yang sudah dipastikan lolos menjadi peserta pemilu sebanyak 38 parpol (semua parpol peserta pemilu 2009), sedangkan yang mendaftar di Kemenkum HAM ada sebanyak 14 parpol baru yang harus diverifikasi. Demokrasi memang tidaklah bisa dilepaskan dari hadirnya parpol baru. Meskipun tak ada jaminan dengan banyaknya parpol tersebut kehidupan demokrasi kian berkualitas dan perpolitikan kian stabil, atau malah justru sebaliknya semakin carut maut dan tidak menentu.

Empat Alasan Apabila dilihat dari kemunculan (lahirnya) partai-partai politik sejak era reformasi hingga kini, maka setidaknya terdapat empat kategori yang melatarbelakangi kemunculan parpol tersebut. Pertama, romantisme sejarah, kedua kepentingan kelompok, ketiga konflik parpol, dan keempat melayani kepentingan personal.

Pertama, pembentukan parpol yang dilatarbelakangi oleh romantisme masa lalu. Partai ini banyak hadir tatkala awal era reformasi hadir dan berharap mendaur ulang sukses dalam kompetisi pemilu 1999. Karena pembentukannya dilatarbelakangi romantis sejarah, maka hanya mengandalkan semangat perjuangan masa lalu “tanpa melihat” dinamika perkembangan yang terjadi di masa sekarang, terutama keberadaan generasi muda sekarang. Sehingga dalam menghadapi pemilu banyak yang gugur dan kesulitan untuk meraih sukses, seiring dengan sifat romantisme itu sendiri yang hanya sesaat. Argumentasi untuk nomor satu yakni alasan romantisme tampaknya sudah tidak dapat merebut dan menemukan tempat di hati masyarakat. Hal ini lantaran kadar rasionalitas yang dibangun hanyalah kejayaan masa lalu semata, yang tidak mampu menjawab rasionalitas masyarakat saat ini. Partai yang masuk katagori ini misalnya PBB, Masyumi Baru, PUI, dan sebagainya.

Kedua, kepentingan kelompok partai ini lahir karena memang memiliki basis massa yang harus diperjuangkan, tentu saja dengan sejumlah nilai yang telah melekat dan menjadi bagian (kultur) kelompok ini. Partai ini lahir memang begitu adanya kendati dalam perjalanannya terkadang disabotase oleh para elite pengurusnya. Contoh dari partai ini misalnya PAN, PKS, PKB, maupun PDIP.

Ketiga, partai-partai yang lahir karena ada konflik internal di dalam partai yang menyebabkan mereka harus keluar untuk kemudian membikin partai baru sebagai upaya mencari legitimasi baru untuk berkuasa. Partai ini mulai hadir pasca pemilu 1999. Konflik internal partai yang menguat menyebabkan kelompok yang tersingkir menyempal keluar untuk kemudian membentuk partai baru. Jalan pintas untuk berkuasa meraih kekuasaan merupakan alasan mendalam lahirnya partai ini. Partai politik yang masuk katagori ini pada umumnya sempalan dari partai yang telah ada sebut saja Partai Golkar dan PDIP.

Keempat, partai politik yang dibentuk untuk melayani kepentingan personal tertentu untuk mewujudkan ambisi dan hasrat meraih jabatan tertentu atau lebih jelasnya meraih jabatan presiden. Kepentingan personal menjadi alasan utama lahirnya partai jenis ini. Partai Demokrat merupakan partai yang bisa dimasukkan dalam katagori ini, demikian pula partai baru yakni partai SRI (Partai Serikat Rakyat Independen). Partai Elite Kalau diteropong secara mendalam, untuk saat ini banyak parpol kita yang lahir karena persoalan nomor 3 dan 4 yakni jalan pintas untuk berkuasa dan untuk melayani kepentingan personal (menjadi presiden).

Kendati demikian dalam perkembanganya hal tersebut bisa saja berupa, sebut saja misalnya Golkar yang di awal kelahirannya dibentuk untuk melayani kepentingan personal Soeharto, namun lambat laut sejak di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung telah mampu mengembangkan basis konsituen sehingga sudah tidak lagi melayani kepentingan personal. Demikian sebaliknya, partai yang lahir karena katagori 2 bisa saja dalam perjalanannya berubah menjadi partai yang hanya melayani kepentingan elite pengurus dan personal semata. Dan itu semua terkantung bagaimana pengurus khususnya ketua umum dalam mentranformasikan partainya menjadi partai modern yang memiliki basis konstituen yang jelas dan loyal.

Bila tidak maka partai tersebut akan menjadi partai elitis dan tidak mengakar sehingga akan sulit untuk bertahan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, partai yang demikian sebagaimana dinyatakan oleh Angelo Panebianco dalam bukunya Political Parties; Organization and Power (1988) akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan sebab partai partai ini tidak memiliki kejelasan ideologi dan leandership, yang ada hanya kepentingan personal untuk berkuasa.

Partai-partai politik yang mengakar dalam masyarakat sipil sangat menentukan terhadap masa depan demokrasi. Apabila partai-partai politik memiliki struktur bangunan yang mengakar pada masyarakat, maka masa depan demokrasi akan menemukan titik terangnya. Sebab dengan memiliki akar yang kuat dalam masyarakat, partai akan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian melakukan perundingan guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan yang akan diambil oleh negera. Pada saat yang bersamaan partai tersebut akan menanamkan pengaruh di lembaga-lembaga negara, parlemen, dan pemerintah di mana program-program politik dan hukum mendapatkan keabsahannya.

Sebaliknya apabila partai-partai politik tersebut tidak memiliki struktur bangunan yang mengakar pada masyarakat sipil maka perlahan namun pasti demokrasi akan menemukan titik kematian. Partai yang demikian biasanya hanya sebagai “kendaraan” seseorang untuk menjadi elite, akan tetapi begitu melahirkan sekelompok elite partai akan dijadikan sebagai alat penakluk bagi yang melahirkannya. Dengan demikian arah yang hendak diperjuangkan akan sangat tergantung sekali dengan tingkah laku dari elite yang memegang kekuasaan partai tersebut. Di mana hal ini pada gilirannya kepentingan pribadi menjadi di depan dan dominan. Dan menurut Duverger sebagaimana dikutip oleh Riswandha (1992), apabila partai dibentuk dari atas maka partai itu lebih berfungsi sebagai mobilisator massa untuk melaksanakan program yang ditetapkan. Dalam bentuknya yang paling ekstrem partai yang didirikan dengan cara yang demikian hanya akan berfungsi untuk mencari legitimasi politik baru dalam memperbarui atau mendapat kekuasaan kembali.

Bila dicermati maka tampak jelas partai yang tumbuh marak dalam 10 tahun terakhir di Indonesia lebih banyak bersifat elitis. Ini berarti banyak partai politik tidak membawa signifikasi terhadap peningkatan kualitas demokrasi. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)