Menjadi Orang Parpol

Menjadi orang partai politik (parpol) di Indonesia barangkali harus siap-siap untuk selalu dicurigai oleh publik khususnya dari mereka yang mengatasnamakan LSM maupun dari sebagian kalangan pengamat politik. Hal yang acap kali dilontarkan oleh mereka bahwa menjadi orang parpol itu tidak atau minimal susah untuk bisa profesional dan independen. Karena itu setiap kali ada sejumlah menteri yang berasal dari parpol selalu dipandang sinis oleh mereka.

Demikian juga mengenai persoalan independensi, mereka telah membuat stigma bahwa orang parpol selalu membawa kepentingan baik secara sembunyi maupun terang-terangan, karena itu akan sulit independen, sehingga keberadaannya harus ditolak. Hal itulah yang kini marak dilontarkan oleh sebagian kalangan LSM dan pengamat politik, termasuk Centre for Electoral Reform (Cetro), yang jauh hari sudah berancang-ancang untuk mengajukan uji materi revisi UU Penyelenggara Pemilu ke MK.

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh beberapa media massa, bahwasanya revisi yang terkait dengan UU Penyelenggara Pemilu khususnya yang terkait dengan persyaratan calon anggota KPU dan Bawaslu yang berasal dari partai politik cukup mundur pada saat mendaftar. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, khususnya Pasal 11 huruf (i) dan Pasal 86 huruf (i).

Dalam draf RUU Pengganti UU Penyelenggara Pemilu disebutkan, calon anggota KPU dan Bawaslu harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon. Hal ini berarti tidak ada syarat jeda waktu bagi anggota parpol keluar dari keanggotaan partai saat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU,dan kini draf RUU tersebut telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna beberapa hari yang lalu.

Tak Terkait Profesi
Pertanyaannya, apakah orang non parpol (LSM, pengamat, aktivis) akan lebih bisa untuk bersikap independen dan tidak membawa agenda kelompok tertentu? Sebaliknya, apakah orang parpol itu tidak bisa bersikap independen dan selalu memiliki agenda tertentu. Tidak ada jaminan akan hal itu. Contoh kasus, misalnya hasil studi yang dilakukan oleh Pantau menyatakan bahwa 60% wartawan dalam menyajikan tulisannya tidak independen alias memihak. Demikian pula keterlibatan beberapa oknum PNS (birokrasi) dalam pemilukada di beberapa daerah yang menandaskan bahwa persoalan independensi tidak terkait dengan latar belakang seseorang, dan independen itu tidak ada sangkut pautnya dengan profesi seseorang, termasuk politisi.

Banyaknya kasus sengketa pemilukada yang masuk ke MA, bisa dipastikan disebabkan karena penyelenggara pemilukada kurang profesional (yang oleh sebagian orang di katakan tidak independen atau memihak), kendati dalam faktanya ada oknum-oknum KPUD yang bermain untuk itu, akan tetapi penulis lebih suka menyebut tidak profesional.

Lantas dengan demikian apa yang dimaksud dengan independensi atau kemandirian tersebut. Independensi lebih terkait dalam keahlian atau profesionalisme seseorang ketika mengemban amanah yang berdasarkan pada ketaatan pada konstitusi perundang-undangan serta peraturan yang ada. Dari sini independensi itu memiliki dua semangat yakni semangat organisatoris dan semangat etis. Secara organisatoris penyelenggara pemilu (KPU) hanya berpijak pada peraturan yang telah digariskan oleh konstitusional dalam setiap pelaksanaan maupun dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama proses pelaksanaan. Sedangkan secara etis, setiap anggota KPU dituntut untuk bersikap profesional dalam melakukan kerja-kerjanya.

Karena itu ukurannya pada kinerja bukan pada latar belakang atau profesi tertentu, sehingga untuk bisa bersikap independen, pertama, setiap anggota KPU harus mencermati dan mempelajari setiap peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan dalam pemilu atau pemilukada untuk kemudian secara internal membangun persepsi yang sama semua anggota dalam proses penerjemahan dan penjabaran pelaksanaan konstitusi di tingkat operasional pelaksanaan.

Kedua, selalu transparan dan melakukan langkah koordinatif dengan pihak-pihak terkait dalam setiap mengambil kebijakan. Ketiga, membangun komunikasi politik yang intensif dan hangat dengan kalangan stakeholders. Kemampuan dalam membangun komunikasi politik dengan segenap kalangan stakeholder yang mampu menjaga independensi.

Keempat, selalu kembali pada asas konstitusional dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Di sinilah sikap mental seseorang akan teruji, apakah mudah guncang apabila mendapat tekanan, sehingga akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Sikap teguh dalam mengabaikan tekanan merupakan modal dasar dalam mengambil keputusan yang mandiri, kendati hasilnya terkadang kontroversial, atau bahkan mengakibatkan kerugian pada sebagian kelompok tertentu dan sebaliknya menguntungkan kelompok tertentu. Akan tetapi hal tersebut bukan berdasarkan tekanan melainkan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan yang ada, sehingga ada kemandirian dalam menentukan sikap dan keputusan yang sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian jelas kiranya, bahwa siapa pun apapun latar belakang dan profesinya memiliki hak yang sama untuk mendaftar, tentu saja sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang menjadi anggota KPU. Persoalan apakah nanti dalam perjalanannya individu yang bersangkutan tidak netral/mandiri, hal tersebut akan sangat tergantung dalam pengawasan.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)