Politik Ngepop: Berpolitik dengan Popularitas

Istilah pop atau populer sangatlah familier digunakan dalam suatu karya seni, khususnya yang terkait dengan industri hiburan, sehingga muncul istilah musik pop, lagu pop, maupun penyanyi pop. Namun sejumlah istilah itu kini mulai banyak digunakan dalam dunia politik, apalagi sejak era reformasi tepatnya saat genderang pemilihan langsung ditabuh. Maka menjadi pop merupakan bagian yang tak bisa dipandang sebelah mata begitu saja, oleh siapa pun, entah itu partai politik maupun politisi untuk memenangkan kompetisi pemilihan secara langsung.

Tersingkirnya para aktivis oleh artis dalam memperebutkan kursi parlemen pada pemilu 2009 lalu memperlihatkan geliat pop mulai mencengkeram dunia politik. Demikian pula dalam proses pemilihan presiden, tak lepas dari semakin derasnya pengaruh popularitas dalam panggung politik di tanah air.

Makna Pop
Dalam kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto (1987) maupun dalam kamus terminologi Popular karya YS Marjo  (1997) istilah “pop” merupakan kependekan atau singkatan dari kata “populer”, yang diartikan sebagai sesuatu yang disenangi atau disukai oleh orang banyak.  Dalam bahasa bisnis atau ekonomi sesuatu yang disenangi atau disukai banyak orang biasa disebut sebagai selera pasar. Sehingga budaya pop merupakan suatu bentuk budaya yang lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi selera sehari-hari dari suatu masyarakat.

Menurut Terry Farrel sebagaimana dikutip Ikaputra (1997) selera pop ini menjadi suatu menu pilihan masyarakat dalam menanggapi maupun memenuhi kebutuhan dan aspirasinya.

Musik pop, lagu pop, penyanyi pop akan lebih banyak diaspirasi masyarakat umum daripada musik jazz, musik etnik, maupun lainnya di luar yang ngepop-ngepop, sehingga sering kali diputar di radio-radio maupun panggung hiburan lainnya. Demikian pula dalam karya seni lukis, karya-karya yang beraliran abstract expressionisme, sering kali sulit dimengerti maknanya oleh masyarakat umum (biasa), sehingga kurang mendapat aspirasi, akan tetapi hanya masyarakat seni itu sendiri –seniman, kritikus, maupun penikmat seni—. Hal ini berbeda dengan karya yang beraliran pop art yang bersifat figuratif, atau karya realis akan mudah dicerna dan diaspirasi oleh masyarakat umum.

Dengan demikian menjadi “pop” tak bisa dilepaskan begitu saja dari keinginan untuk meraih pasar, berarti kepentingan ekonomi-komersial menjadi ukuran keberhasilan. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah  berapa banyak yang terjual, menonton, mengunjungi, tirasnya, ataupun perolehan suara dan sebagainya. Selera pasar inilah yang kemudian akan melahirkan suatu pola budaya konsumsi massa yang tidak saja akan memperluas pasar, akan tetapi sebagaimana dinyatakan Featherstone bahwa hampir semua konsumsi massa memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut simbolis, struktur makna, dan perilaku politik sehari-hari.

Politik Ngepop
Politik ngepop merupakan perilaku politik yang mengikuti kecenderungan selera umum yang ada (baca: pasar), apalagi bila hal ini dihadapkan pada  kekuasaan. Untuk membaca selera masyarakat maka survei-survei politik selalu bermunculan dan telah menjadi bagian dari “industri kapitalis” di bidang politik. Survei politik yang dilakukan oleh lembaga survei secara mendasar merupakan materi dan bahan pokok dari sebagian besar konsumsi massa selama proses pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif, apalagi pemilihan presiden.

Dalam konteks ini lembaga survei telah “menciptakan” kondisi pengetahuan masyarakat mengenai politik menjadi stagnan dan hanya menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan hajat politisi maupun partai politik. Dan semua disesuaikan dengan selera pasar, daripada kepentingan hajat pendewasaan demokrasi.

Oleh karenanya figur populer (diterima pasar) yang diproduksi secara terus menerus akan menjadi konsumsi massa yang mampu menghegemoni masyarakat, baik itu masyarakat politik (partai politik) maupun masyarakat sipil dalam menentukan sikap politiknya. Sehingga sudah dengan sendirinya tidak akan memunculkan figur lain –figur ideologis maupun figur mandiri— untuk bisa diterima di luar figur populer yang sering dikonsumsi. Akan tetapi dalam dunia politik bila ada figur lain yang akan mencoba menyaingi popularitas akan disingkirkan melalui proses diskualifikasi.

Kekuatan figur populer yang kemudian dinilai oleh kalangan analis politik lebih banyak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, daripada bersusah payah membaca program-program yang ditawarkan maupun isme-isme yang diproduksinya dan kemudian membandingkannya satu sama lain. Dalam kondisi yang mengutamakan selera pasar, maka politik pencitraan terhadap figur menjadi nomor wahid. Dari sini kemudian bisa dipahami kenapa belanja iklan –terutama untuk media televisi— bisa mencapai angka yang begitu besar.

Politik pencitraan media pulalah yang mengakibatkan banyaknya swing voters dari kalangan muda lebih menjatuhkan pilihan pada sosok figur populer daripada timbangan ideologis maupun programnya. Sebab kalangan muda lebih banyak mendapat sosialisasi politik dari media daripada lewat pendidikan ideologi politik yang dilakukan partai politik, keluarga, maupun sekolah. Dari sini bisa dipahami kenapa para aktivis banyak yang berguguran sementara artis dan mereka yang mampu belanja iklan lebih banyak terpilih.

Politik ngepop sebagaimana diutarakan JA Schumpeter terjadi karena cara kerja politik pada hakikatnya sama dengan cara kerja produksi pada pasar barang komoditas, yaitu memperoleh pasar serta membangun citra. Padahal karya-karya yang hanya mengejar popularitas sering kali terjebak dalam suatu karya yang kurang berkualitas, seronok, dan terkesan murahan, demikian pula dalam politik yang mengejar popularitas akan memunculkan isu-isu yang penuh kontroversial, berbau sara, dan murahan pula.

Kondisi yang demikian menurut Erich Fromm (1995) kurang mendukung akan lahirnya pembelajaran politik yang baik bagi warga negara yakni semangat partisipatif, daya kritis, serta pengetahuan politik yang akan menjadi basis sebuah kultur politik yang kuat dan sehat. Sebab politik ngepop telah membuat pemilih teralienasi baik perasaan, pendapat, dan pilihannya telah “dimanipulasi” oleh mesin-mesin industri politik yang mengondisikannya.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)