Sosialisasi Perpres Upaya Meminimalisasi Sengketa Tanah TNI

Kesepakatan moratorium pengambilalihan aset rumah dinas TNI yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 11 tahun 2008  masih terjadi keganjilan di lapangan. Terbukti, setelah aturan ini ditetapkan presiden masih banyak tanah-tanah warga yang dikuasai oleh TNI AD. Salah satunya, sengketa kepemilikan tanah bangunan milik warga Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo yang sampai saat ini masih dikuasai TNI.

Kasus ini berawal dari proses jual beli yang tidak jelas antara juru kunci Mangkunegaran dengan anggota Komando Resor Militer (Korem) 074 Warastratama. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan KGPAA Mangkunagara, TNI  membangun sebuah kompleks perumahan di Kampung Ngeblokan, Banjarsari, Solo. Tiba-tiba tanpa disadari, muncul sertifikat yang tidak jelas jluntrungan-nya. Di mana pada kasus ini, TNI mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tahun 2001 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Jika ditelusuri secara mendalam, sengketa tanah yang melibatkan TNI dengan masyarakat sebenarnya masih kabur dalam hal kesepakatan jual belinya. Sebab pada waktu dilakukan proses perjanjian, KGPAA Mangkunegara tidak mengizinkan untuk menjual tanah seluas 9.222 m2 tersebut. Sehingga dengan adanya penolakan izin tersebut secara tidak langsung perjanjian yang dilakukan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian. Dengan demikian sangat jelas sekali tanah yang berada di Keprabon, Banjarsari, Solo masih milik KGPAA Mangkunegara.

Undang-undang UUPA
Sejalan dengan kasus di atas, secara yuridis penguasaan hak atas tanah perorangan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan UUPA. Adapun penjelasannya antara lain, memberikan kemungkinan bagi negara untuk memberikan hak atas tanah kepada perorangan sesuai dengan keperluannya. Sehingga amat jelas sekali, pemilikan dan penguasaan tanah oleh TNI AD adalah sebuah bentuk  ketidakwajaran yang bertentangan dengan asas landreform. Di mana TNI telah mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial berupa pemerataan tanah.

Sungguh ironis dan tidak dapat dipercaya, ternyata institusi yang tujuannya memberikan perlindungan kepada rakyat malah bertindak otoriter terhadap rakyatnya, mempergunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk kepentingan institusinya. Padahal jika dilihat dari tugas dan wewenangnya TNI adalah penjaga keamanan yang mengayomi rakyat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Untuk itu demi keberlangsungan bersama, demi mewujudkan keadilan sosial berupa pemerataan tanah, TNI yang notabene sebagai bagian dari pertahanan nasional harus kembali kepada posisinya yakni  kembali ke barak.

Peraturan Presiden
Terkait dengan pemerataan tanah, sebenarnya pelaksanaan luas dan jumlah tanah perumahan dan pembangunan lainnya serta pelaksanaan  sudah dijabarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 tahun 2008 tantang Pengambilalihan Aset Rumah Dinas. Namun karena peraturan ini tidak digubris oleh anggota TNI serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Maka sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan TNI sulit untuk diatasi.

Oleh karena itu, agar konflik ini tidak berkepanjangan upaya mediasi sangat penting untuk menyelesaikan kasus ini. Yang mana dalam hal ini,  pengambilalihan tanah yang selama ini dikuasai TNI AD harus  dikembalikan kepada instansi yang menyewakannya jika sudah berhenti dari jabatannya atau sudah pensiun. Sebab jika penguasaan terjadi terus menerus maka pemilik tanah akan melakukan perlawanan sampai proses hukumnya berhenti.

Recommended For You

About the Author: Agam Cendekia