Amnesia Pejabat Politik

Kata ’Lupa’

Kasus korupsi menjadi sebuah kejahatan yang ramai dibicarakan di negara ini, akan tetapi minim penyelesaian hukum. Sudah menjadi barang biasa ketika ada kasus korupsi dan apalagi melibatkan pejabat publik yang membawa kekuatan arus politik hampir dipastikan akan menguap, seperti kentut, baunya tercium namun tak tersentuh.

Dari sekian semrawutnya kasus korupsi dan sedemikian hebatnya konspirasi, namun ada sebuah peluru yang selalu ditembakkan oleh persoalan baik itu pejabat publik atau siapapun yang terindikasi konspirasi korupsi akan menggunakan kata ’lupa’, lupa dengan apa saja dan siapa saja. Lupa denga sopirnya, dengan koleganya, dengan tempat pertemuannya, dengan waktunya dan segala ”tetek bengek” yang akan mengarahkan keterlibatan dirinya atau ”tuannya” terhadap kasus korupsi.

Kata lupa adalah nyanyian merdu bagi para koruptor, namun bagi masyarakat nyanyian ”lupa” menjadi nyanyian menyakitkan gendang telinga, merobek kecerdasan publik, menghantam nilai-nilai kejujuran hukum, agama dan adat istiadat.

Politik Eksploitatif Materialistik

Kita menyadari bahwa Negara ini sudah benar-benar di bawah kekuasaan para kleptokrasi. Hampir kita tidak menemukan lagi sosok teladan dari berbagai elemen penting Negara. Perilaku kleptokrasi telah merasuk di sendi-sendi dasar perilaku masyarakat. Negara akan berada pada posisi collapse state dan pada saat itulah Negara akan benar-benar dikendalikan oleh Negara lainnya. Dan fenomena penguasaan ini telah terang benderang kita lihat dan rasakan.

Realitas yang terjadi adalah kepentingan politik dengan paradigm ‘eksploitatif materialistik’, dan dominasi kekuatan politik telah bermain pada tiap ranah, baik itu ranah hukum, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Tentunya Negara akan mengalami begitu banyak masalah ketika berhadapan dengan budaya politik yang buruk  (eksploitatif materialistik tadi) yang selama ini kita saksikan dan rasakan.

Tentunya aktor-aktor politik yang eksploitatif secara kuantitas, baik banyak atau boleh jadi semua aktor yang terlibat masalah tersebut memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu, sehingga ketika ada masalah yang menjerat oknum tertentu maka para politisi ikut berkeringat dingin karena khawatir dikait-kaitkan.

Analisis sederhananya, jika aktor bermasalah tersebut bukan dari pengurus partai, maka mungkin memiliki hubungan kekeluargaan atau sangat boleh jadi ia merupakan pemasok anggaran ‘pengusaha hitam’ bagi partai tertentu, baik partai mayoritas atau partai lainnya yang berkoalisi.

Gerakan Kejujuran

Sebagai mufti seharusnya para politisi senayan memperhatikan kerisauan hati masyarakat yang haus akan ketenangan politik dan masih dimiskinkan oleh para pengerat pajak dan retribusi rakyat. Realitas yang miris dan konyol tersebut tidak mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan nyata mendukung para aktor gerakan pendorong sikap kejujuran. Jika sikap mendukung seorang atau kelompok tersebut dikhawatirkan menjadi pesaing baru bagi pemerintah atau partai politik mayoritas, maka seharusnya pemerintah atau partai yang berkuasa memberi contoh bagi masyarakat dalam mewujudkan clean government.

Setidaknya pemerintah membuat pernyataan sikap misalnya bahwa perilaku korupsi adalah bentuk kejahatan yang setara dengan teroris dan berbicara bohong adalah awal dari hadirnya mental koruptif. Masifikasi perilaku koruptif di berbagai aspek kehidupan merupakan gambaran betapa bangsa ini dalam keadaan sakit kronis. Penyakit amnesia yang menghinggapi para individu yang terindikasi dan terlibat kasus korupsi dapat sedikit diminimalisir dari wajah buram penegakan hukum di Negara ini. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.