Ekonomi, Ideologi, dan Hukum dalam Aksi Terorisme

www.averroes.or.id

Kota Solo yang selama ini damai, dan tentram tiba-tiba dikejutkan oleh aksi yang dilihat dari sudut manapun tidak bisa dibenarkan.

Pemilihan Kota Solo ini setidaknya member sinyal pada dunia internasional bahwa terorisme di Indonesia itu masih ada dan eksis, mengingat Solo akan dijadikan tempat pertemuan perlemen se Asian yakni Asian Parlianmentary Assembly (APA). Lantaran itu kementeriaan Luar Negeri Inggris sebagaimana diberitakan beberapa media masa mensinyalir adanya informasi aksi bom di beberapa kota di Indonesia yakni Semarang dan Surabaya.

Kendati hal tersebut telah dibantah oleh kepala BIN, Sutanto, namun bila melihat jaringan kelompok teroris Cirebon yang masih berkeliaran yang dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) nampaknya tidak menutup kemungkinan aksi teror akan berlanjut yang kita semua tidak tahu kapan dan dimana hal tersebut akan terjadi, dan tentunya kita semua berharap pihak keamanan kepolisian mampu menangani dan menangkap para DPO segera.

Masalahnya dalam menangani para DPO adalah aparat lebih suka menggunakan tindak kekerasan seperti tembak mati di tempat, hal ini bisa jadi akan semakin membuat nekat pada DPO tersebut, sebab pilihanya hanya ada dua yakni mati ditembak aparat atau mati bunuh diri dengan aksi bom. Bila para DPO dihadapkan pada pilihan semacam ini maka jaringan teroris yang masih berkeliaran tersebut nampaknya akan lebih memilih hal yang kedua. Tinggal sekarang lebih dulu mana aparat kepolisian atau para DPO.

Bila demikian yang terjadi, maka pendekatan keamanan belumlah cukup dalam menanggulangi dan meredan aksi terorisme. Oleh sebab itu sudah waktunya menggunakan instrument lain sebagai pengendalian dan sekaligus untuk memperkecil atau meminimalisasi korban-korban yang mungkin akan berjatuhan.

Tiga Variabel
Aksi pengeboman atau aksi terror, menurut Gabriel A. Almond dalam Mohtar Mas’oed & Colil Mac Andrews (1995) merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang bersifat non-konvensional. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik (teror) tersebut dapat dijadikan parameter dalam menilai integritas kehidupan politik maupun tingkat kepuasan atau tidak kepuasan warga Negara pada pemerintahnya. Oleh karena itu merujuk pada pendapat tersebut, maka aksi teror bom selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia bisa dibaca sebagai respon dari ketidakpuasan warga Negara pada pemerintah yang berkuasa. Bila demikian, maka secara teoritis, setidaknya terdapat tiga instrument yang dapat digunakan dalam mengendalikan atau merendam terjadinya aksi terorisme. Instrumen tersebut yakni sumber daya ekonomi, ideologi dan hukum.

Ekonomi
Pertama mengenai sumber daya ekonomi, apabila sumber ekonomi mampu didistribusikan secara merata dan terjangkau oleh warga Negara, maka warga masyarakat akan merasa tenang dan terpuaskan. Masalah ekonomi tidak saja terpenuhinya kebutuhan pokok, akan tetapi juga terkait dengan ketersediaan lapangan kerja dengan upah yang layak, terjaungkaunya akses pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Jajak pendapat yang dilakukan Independent Polling (InPoll) yang diselenggarakan pada periode 25 Juli hingga  6 Agustus 2011 setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa kehidupan ekonomi kian merana, dan banyak warga yang belum mampu mendapatkan sumber daya ekonomi. Angka kemiskinan bertambah sebesar 49,0 %, pengangguran juga bertambah 48, 3 % dan tentu saja hal ini akan mengakibatkan pada kehidupan ekonomi yang kian bertambah buruk yakni 33, 5 %.

Ideologi
Kedua, Ideologi, apabila ideologi pemersatu telah mengakar, maka warga masyarakat dengan sendirinya akan mempunyai rasa kebersamaan yang kuat dan komitmen yang tinggi terhadap integritas Negara-bangsanya. Menjadikan ideologi Pancasila menjadi berfungsi dalam arti, diterima dan dipercaya dan dipraktikkan dalam perilaku keseharian dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus diikhtiarkan secara berkesinambungan. Karena itu diperlukan upaya sosialisasi dan penginternalisasikan yang sesuai dengan kemajuan dan pola berpikir masyarakat, bukan proses indokrinasi sebagaimana yang terjadi pada waktu orde baru.

Hanya saja sejak era reformasi Ideologi pancasila ini sudah tidak gaul lagi di mata elit. Sehingga pancasila menjadi terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini mengakibatkan munculnya persoalan kebangsaan yang membawa ancaman terhadap integritas bangsa, hal ini setidaknya bisa dilihat dengan tumbuhnya kelompok radikal yang melakukan aksi bom. Hal ini yang kemudiaan mendorong beberapa pimpinan lembaga tinggi Negara untuk menggelar serangkaian pertemuan untuk melakukan penguatan terhadap pancasila yang kini dinilai mulai luntur, dan sepakat untuk bersama-sama bertanggungjawab menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara. Namun, hingga kini hal ini belum upaya tersebut dalam tingkat aplikasinya tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada ideologi pemersatu yang mengakar.

Hukum
Ketiga, hukum yang dapat memberikankan perlakukaan yang adil akan menjadikan warga Negara memiliki ketaatan yang tinggi terhadap segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang ada maupun pada otoritas penegak hukum itu sendiri. Masalah penegakan hukum masih terjadi banyak kesenjangan. Oleh karena itu upaya penangan dan penegakan hukum merupakan jalan tercepat (cepat bukan berarti buru-buru) dan terbaik untuk segera dilakukan, tidak saja bagi para pelaku teroris namun juga bagi para koruptor, dengan demikian akan tercipta rasa keadilan hukum terhadap setiap warga Negara yang melakukan kejahatan luar biasa.

Apabila dicermati secara seksama, maka ketiga variable di atas masih menunjukkan belum mampu bekerja dengan efektif. Hal ini tentu akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok radikal untuk melakukan aksi pengeboman. Dalam kontek ini maka sebenarnya posisi agama hanya dijadikan alat persembunyian untuk menarik simpatik umat beragama (Islam). Dari ketiga variable diatas pendekatan hokum merupakan upaya jangka pendek yang mesti dilakukan, sementara untuk pendekatan ekonomi dan ideology lebih bersifat jangka menengah dan panjang.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)