Kebijakan Pangan dan Pelanggaran HAM

Kebijakan pemerintah tentang pangan sampai saat ini masih belum menyentuh akar permasalahan pangan yang terjadi di negeri ini. Dari sejumlah besar sumber pangan yang tersedia di negeri ini, semua masih merujuk pada beberapa jenis makanan saja. Sebenarnya ada apa dengan pengambilan kebijakan di negeri ini, kenapa masih belum melihat sisi lain yang lebih strategis.

Jika melihat perjalanan pemerintah tentang kebijakan pangan, kita harus melihat proses yang terjadi pada November 1996 silam, di mana pemerintah Indonesia turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia yang diselenggarakan oleh FAO. Pada saat itu pemerintah mengakui bahwa pangan merupakan hak yang paling asasi, bahkan kemudian di tahun yang sama pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Namun ironisnya setelah lebih dari 13 tahun undang-undang tersebut disahkan, masih banyak persoalan yang membelit dalam hal ketahanan pangan, bahkan masih bisa dikatakan gagal dalam memenuhi hak atas pangan warga negaranya. Terbukti, tragedi gizi buruk dan busung lapar yang membawa kematian masih terjadi tidak hanya di daerah pelosok, namun di sekitar ibukota masih saja terdengar kasus tersebut.

Pelanggaran HAM
Undang-Undang No 7 Tahun 1996 memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemodal. Pangan sebagai salah satu jenis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ternyata diperlakukan sebagai komoditi ekonomi semata. Logika berpikir ini yang dianut undang-undang pangan karena lebih memprioritaskan perlindungan dan memfasilitasi para pengusaha pangan agar dapat memproduksi komoditi sesuai standar internasional ketimbang perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak atas pangan masyarakat.

Kondisi tersebut tecermin dari kasus-kasus kekerasan para pemodal. Kasus yang sudah nyata-nyata terjadi, seperti rekayasa genetika (kasus PT Sanghyang Seri, kasus Monsanto, Kapas Transgenik), kemasan (kasus halal versus tidak halal), dan kasus impor beras (kasus petani yang dirugikan akibat impor beras).

Kebijakan Ketahanan Pangan
Konsep ketahanan pangan yang dianut oleh pemerintah Indonesia merupakan konsep yang sudah  ketinggalan zaman. Dalam deklarasi final World Food Summit: Five Years Latters yang diselenggarakan FAO pada tahun 2002, menghasilkan konsep hak atas pangan berupa konsep kedaulatan pangan (food sovereignty). Sementara, undang-undang pangan masih bersemangat pada keamanan dan ketahanan pangan. Sehingga kebijakan yang dilakukan hanyalah upaya untuk menstabilkan pasokan pangan. Padahal produk makanan pokok merupakan ladang bagi para spekulan yang sering kali justru memanfaatkan upaya tersebut untuk keuntungan pribadi.

Purwiyatno Hariyadi mengatakan kalau berbicara mengenai diversifikasi pangan, maka sebaiknya adalah diversifikasi pangan berbasis lokal, bukan diversifikasi pangan impor. Jadi dalam hal ini tidak hanya memperhatikan kriteria kandungan ataupun kebutuhan gizi di level individu, tetapi secara bangsa semestinya lebih menentukan dari mana pangan itu, seberapa mampu kita menyediakannya, dan seberapa penting kita untuk mencukupi kebutuhan itu secara lokal.

Yang tidak kalah penting saat ini pangan masih dipandang sebatas sebagai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dari individu. Padahal pangan tidak sekadar komoditi karena lebih strategis dari itu. Ia termasuk identitas bangsa dan ciri khas atau karakteristik lokal dari suatu bangsa. Selain itu, pangan juga sering disederhanakan hanya menjadi beras. Guna menjaga ketahanan pangan, maka pangan tidak bisa lagi dipandang sebatas komoditas dan diversifikasi pangan menjadi hal penting.

Tetapi yang belum ada adalah upaya pencitraan dan penyediaan produk lokal secara lebih baik seperti lebih berani menampilkan pangan identitas lokal. Misal, makanan tradisional Maluku adalah sagu, di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah jagung atau ubi. Diversifikasi pangan secara program sudah ada sejak 1970-an, tetapi aksinya adalah upaya untuk mengindustrialisasikan. Bukan pada menyediakan aneka ragam produk pangan ke masyarakat.

Recommended For You

About the Author: Amri Yahya