Kemiskinan dan Pajak Progresif

Kemiskinan

Persoalan kemiskinan akan selalu menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusian. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa mudah untuk dicarikan solusinya karena telah ada sejak lama, dan menjadi sebuah keniscayaan yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan masalah ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mengapung ke permukaan. Tidak terkecuali di Indonesia, wacana ini selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai mengingat angka dan realitas kemiskinan di Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Dalam hal ini, Negara sudah sepatutnya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk memikirkan dan mengatasi masalah ini. Karena kemiskinan merupakan salah satu akar dari segala konflik horizontal yang selama ini terjadi, maka persoalan kemiskinan merupakan persoalan fundamental yang menerpa bangsa ini.

Tentunya Negara harus melakukan berbagai pendekatan dan langkah-langkah strategis untuk mengupayakan terwujudnya keadilan sosial dan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, serta mengawasi distribusi sumber daya produktif dengan pengaturan regulasi pajak secara benar, sumber daya alam, dan mengusahakan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat.

Pajak Progresif

Dalam usaha meminimalisir kesenjangan sosial-ekonomi, saat ini pemerintah daerah (pemerinda) tengah mewacanakan pemberlakuan pajak progresif bagi masyarakat Indonesia yang digolongkan ‘kaya’. Paradigma yang ingin dibangun lewat regulasi kebijakan pajak progresif ini adalah berjalannya sistem ekonomi subsidi silang.

Paradigma ekonomi subsidi silang dengan kebijakan pajak progresif ini diharapkan Negara mampu menggunakan pendapatan dari kebijakan ini secara maksimal untuk kepentingan masyarakat miskin. Misalnya untuk subsidi BBM bagi masyarakat miskin, subsidi pendidikan, subsidi bahan pangan, kesehatan, bibit dan pupuk bagi petani, membangun usaha mikro untuk menciptakan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Apabila ini dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penerapan pajak progresif, maka kita akan berkeyakinan secara perlahan tapi pasti, kesenjangan sosial-ekonomi yang begitu signifikan di tengah-tengah masyarakat saat ini akan semakin berkurang.

Hal ini pula akan  berimbas pada tatanan sosial yang stabil, karena kita semua pasti bersepakat bahwa kita telah jengah untuk diperhadapkan dengan konflik horisontal yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang meresahkan, menggugat semangat persatuan dan kesatuan yang dijadikan salah satu visi bangunan berbangsa, juga menggugat kemanusiaan.

Tidak Diselewengkan     

Dibalik cita-cita luhur penerapan pajak progresif, muncul pula sebuah kehati-hatian mengenai sistem pengawasan pendapatan Negara dari pajak progresif. Pertanyaanya adalah, bagaimana pendapatan  Negara dari kebijakan penerapan pajak progresif akan benar-benar dipergunakan untuk masyarakat miskin?

Sebuah pertanyaan dengan  tingkat kekhawatiran yang wajar mengingat tingkat penyelewengan dana pajak di Departemen Perpajakan sangat tinggi, ambil satu contoh saja kasus yang melibatkan Gayus Tambunan. Tapi bagaimanapun kita harus berusaha berprasangka baik mengingat tujuan dari penerapan kebijakan perpajakan ini adalah langkah kebijakan yang progres juga. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.