KPK dalam Konspirasi Mafioso

Negara Mafioso

Sebuah ungkapan yang telah bersahabat dengan telinga kita, bahwa Negara berada dibawah kendali para Mafioso, sehingga terasa menyakitkan bagi rasa keadilan dan rasionalisme

hukum. Namun itulah kenyataannya, bahwa pendapat ini telah berdiri kokoh di atas pondasi realitas politik dan lemahnya penegakan hukum bangsa ini. Pendapat ini diyakini dengan melihat  banyak kasus yang terungkap tentang adanya
makelar kasus (markus), mafia hukum, mafia pajak, mafia perbankan, dan bahkan mafia politik.

Jika sudah demikian kronisnya potret Negara ini, maka posisi Negara menjadi begitu lemah dan lumpuh. Selanjutnya bagi rakyat miskin akan mengalami rasa frustasi dengan hilangnya rasa keadilan dan kesenjangan ekonomi. Terhubungnya berbagai kasus-kasus korupsi yang melibatkan kekutan politik telah menciptakan jejaring berbagai kasus hingga yang sulit dipastikan dimana titik simpulnya. Konspirasi mafioso tidak segan-segan membantai koleganya, menghantam perangkat-perangkat hukum dengan uang, kekuatan politik dan bahkan dengan kekerasan untuk mendapatkan bargaining position, pundi-pundi harta yang berlimpah   dan jaminan tak tersentuh tangan hukum.

 

KPK dan Konspirasi

Eksistensi mafia di Indonesia telah menghawatirkan sehingga keberadaan KPK sebagai salah satu institusi ‘malaikat’ menjadi angin surga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bagi mayoritas rakyat yang telah lama menghendaki kemerdekaan sejati di Negara terkaya ini. Pertanyaan selanjutnya adalah masihkan KPK bertangan suci dan berwatak malaikat mengingat bujuk rayu Mafioso yang berkantong tebal dan jabatan politik yang mampu mengoyaknya?

Mafioso yang terorganisir, setiap saat selalu menyusun konsep konspirasi guna mengantisipasi kekuatan yang hendak mengganjal usaha mereka. Untuk memuluskan langkah jahatnya, mereka menyusun suatu butir tawar-menawar ilegal (illegal bargaining items). Dengan begitu, mereka bisa masuk ke segala dimensi Negara politik, ekonomi, hukum,  birokrasi, konglomerasi, bahkan boleh jadi pada masyarakat awam. Melalui mekanisme terorganisir  mereka menata irama permainan dalam inside games dengan relasi kerjanya. Bahkan, secara culas dan lihai mereka menyusun suatu kesepakatan yang diistilahkan MOA: Modern Operating Agreement.

Konsep konspirasi yang berpola seperti itu akan membuat Mafioso lebih leluasa bergerak. Kesan yang nampak dari mereka adalah berpura-pura menolong, tetapi menggulung, seperti pro pada hak-hak dasar kemanusiaan, tetapi kenyataannya seperti singa lapar di hutan rimba, kesannya mereka bersih dan jujur, tetapi sebenarnya dekil – bebal dan mencuri sekehendak hati, bahkan yang sangat menyakitkan bertindak layaknya ustadz atau ulama, padahal preman bersorban.

Kritik bahkan Pembubaran KPK

Hanya saja, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa KPK sering mendapat kritikan serius bahkan wacana pembubaran seperti yang dilontarkan oleh salah seorang anggota DPR RI dari PKS, Fahri Hamzah. Banyaknya kritikan yang ditujukan kepada institusi KPK disebabkan kian lambannya kinerja KPK mengungkap kasus-kasus besar seperti; Bank Centuri, Mafia Pajak, pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia (Miranda Gultom), Nazaruddin (Bendahara partai Demokrat), kasus IT pemilu, dan beberapa kasus lainnya. Tentu saja, gambaran lamban tersebut kian menguatkan asumsi bahwa para mafioso mungkin saja telah berhasil masuk ke jantung pertahanan KPK.

Oleh karena itu, Negara harus hadir secepatnya untuk memberikan reward bagi siapa saja yang mendorong dan membantu menciptakan budaya clean government di samping punishment bagi pelaku tindak kleptokrasi atau Negara berada dalam level awas kleptokrasi. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.